Negara dan Dana Pesantren

Dosen UIN Raden Mas Said Solo dan peneliti Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara (PPM PIN) Zainal Anwar pada 23 Oktober 2021 menyajikan artikel opini bertajuk Negara dan Dana Pesantren dalam rangka Hari Santri tahun 2021. Dosen UIN Raden Mas Said Solo dan peneliti di Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara (PPM PIN), Zainal Anwar, 23 Oktober 2021, menyajikan artikel opini bertajuk Negara dan Dana Pesantren dalam Koran Solopos.

 Zainal Anwar (Solopos/Istimewa)

SOLOPOS.COM - Zainal Anwar (Solopos/Istimewa)

Hari Santri tahun 2021 ditandai dengan satu kebijakan menarik dari pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo, yakni terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Regulasi ini langsung memantik respons yang beragam kalangan, mulai dari politikus hingga kalangan pimpinan pesantren. Bahkan suara para pimpinan pesantren juga tidak tunggal.

Para politikus yang merasa memperjuangkan dana pesantren ramai-ramai mengklaim dengan dalih mensyukuri hasil perjuangan. Tentu sah saja politikus bertindak demikian karena ia punya tugas memperjuangkan kepentingan konstituen, termasuk konstituen santri. Tetapi jangan sampai menjadi gimik politik menjelang perhelatan pemilu mendatang. Soal klaim biar rakyat yang melihat dan menentukan partai politik mana yang punya kontribusi besar dalam isu pesantren di parlemen.

PromosiHari Keluarga Nasional: Kudu Tepat, Ortu Jangan Pelit Gadget ke Anak!

Lain lagi dengan respons kalangan pesantren. Solooos edisi 13 Oktober 2021 merekam pandangan tersebut. Ada yang menilai bahwa pemberian dana ini bentuk rekognisi dan dukungan negara terhadap keberadaan pesantren, khususnya fungsi pendidikan. Ada pula yang menilai bahwa jika negara mau memberi bantuan, maka tidak perlu ada persyaratan yang menyusahkan dan memberatkan pesantren.

Dari pendapat awal ini, tersirat ada dua kutub pemaknaan terhadap dana bantuan pesantren. Pertama, adanya dana bantuan untuk pesantren yang dipahami sebagai rekognisi dan dukungan negera terhadap pesantren. Meskipun selama ini pesantren bisa hidup dan menghidupi dirinya dengan anggaran yang secukupnya, kesediaan negara mengalokasikan dana untuk mendukung tugas dan fungsi pesantren—khususnya dalam bidang pendidikan—perlu disambut gembira. Adanya tambahan dana bisa digunakan untuk memperkuat aspek penyelenggaraan pendidikan pesantren.

Kedua, berbeda dengan cara pandang pertama, pandangan yang lain memaknai adanya dana bantuan untuk pesantren sebagai suatu sedekah. Dalam nalar sedekah, orang yang mau memberi uang tinggal memberikan saja. Tak perlu ada syarat yang njelimet atau pertanggungjawaban yang membuat pening kepala. Seperti orang yang bersedekah, maka pemberian dana ke pesantren dianggap seperti orang yang memberi sedekah. Di dalam logika sedekah, setiap orang yang habis memberi tidak perlu memberi penjelasan dan langsung diterimakan.

Padahal, perlu dipahami bahwa uang yang keluar dari bendahara negara dan diterimakan kepada siapapun pasti harus ada skema pelaporan, ada pertanggungjawaban terkait peruntukannya, dan tidak menolak jika dilakukan monitoring dan evaluasi. Di sinilah kalangan pesantren justru perlu memahami dan menyiapkan diri. Pesantren tidak perlu apatis atau takut dengan bantuan pemerintah. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan diri agar nantinya bisa mengelola dana negara dengan amanah.

Menakar Kesiapan Pesantren

Lebih dari sekadar perdebatan di atas, ada satu hal yang mesti menjadi pertanyaan bersama, yaitu bagaimana kesiapan pesantren menyambut adanya dana pendidikan untuk pesantren? Kesiapan ini diperlukan karena setiap pihak yang menerima uang negara pasti diminta pertanggungjawaban. Adanya pertanggungjawaban ini mutlak adanya karena menjadi prinsip dasar pengelolaan anggaran negara.

Soal pesantren dan praktik pengelolaan bantuan pemerintah, penulis punya cerita yang menarik. Satu tahun lalu, ketika diminta ikut melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring bantuan balai latihan kerja komunitas (BLKK) untuk pesantren, saya menangkap satu kesan bahwa penerimaan, persepsi, dan cara pengelolaan pesantren terhadap bantuan dari pemerintah sangat beragam.

Ada yang bisa menjalankan dengan baik, di mana antara pimpinan pesantren dan staf yang ditunjuk bisa menjalankan dengan baik dan akhirnya bisa berhasil. Tapi ada pula yang menjalankan secara apa adanya karena terbatasnya sumber daya dan pengalaman. Ada pula yang menolak ketika dikunjungi dengan berbagai dalih.

Hemat penulis, hal ini memberi pelajaran berharga bahwa kesiapan pesantren perlu dipertimbangkan dan menjadi perhatian bersama. Hal ini bukan dalam kerangka meragukan kapasitas pesantren, tetapi lebih pada upaya memastikan kesiapan pesantren menerima dana bantuan penyelenggaraan pendidikan.

Peta Jalan Persiapan

Kesediaan negara untuk mengalokasikan dana bagi pesantren tentu perlu menjadi perhatian bersama. Dana dari negara tentu bukan pemberian yang tidak perlu ada pertanggungjawaban. Negara atau pemerintah perlu menyiapkan peta jalan dan skema yang detail terkait bagaimana proses pemberian dana dan kesiapan pesantren menerima dana dari negara.

Aspek penting yang perlu dilakukan misalnya perlu segera adanya sosialisasi regulasi ke pesantren. Pemerintah bisa bekerjasama dengan asosiasi pesantren maupun perguruan tinggi Islam untuk menjelaskan hal ihwal dana abadi pendidikan pesantren. Selain sosialisasi, pemerintah perlu memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pesantren yang diproyeksikan mengelola dana bantuan pemerintah tersebut.

Bukber Unik Ala Ponpes Darul Quran Solo

Sosialisasi regulasi dan peningatan kapasitas adalah langkah awal yang perlu dilakukan, agar negara dan pesantren bisa menemukan titik yang saling merangkul dengan tujuan memberi kebermanfaatan bagi pendidikan di pesantren. Adanya dana dari negara yang nantinya ditransfer ke pesantren seharusnya menjadi momentum bagi pesantren untuk melakukan pembenahan dan persiapan dari sisi sumber daya manusia hingga tata cara pelaporan.

Selain itu, dukungan pemerintah kepada pesantren dengan mengalokasikan dana jangan dipandang sebagai upaya mengebiri kemandirian pesantren yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Justru adanya dana ini harus memperkuat aspek kemandirian pesantren dan memperluas kebermanfaatan pesantren di masyarakat sekitar.

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Lekukan Garis Pantai Jawa Tengah Hasil Pertemuan Sesar Mendatar

+ PLUS Lekukan Garis Pantai Jawa Tengah Hasil Pertemuan Sesar Mendatar

Garis Pantai Utara dan Selatan Jawa Tengah menyempit masuk lebih ke dalam membentuk lekukan (indentasi) dibandingkan dengan garis Pantai Utara dan Selatan Jawa Barat dan Jawa Timur diduga merupakan hasil pertemuan sepasang sesar mendatar besar yang saling berlawanan arah.

Berita Terkini

Erick Thohir dan Panggung 2024

Tidak cukup dengan segudang prestasi yang berhasil dicetak Erick Thohir untuk bisa meramaikan panggung Pilpres 2024.

Eksplorasi Inovasi Energi 2022

Seiring dengan Pemberangkatan Tim Ekspedisi Energi 2022, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyajikan artikel opini bertajuk Eksplorasi Inovasi Energi 2022 di Rubrik Gagasan Solopos, Kamis 23 Juni 2022.

Career Advancement dengan Penguatan Soft Skills

Untuk dapat menyelesaikan masalah dan menciptakan ideasi baru dalam karier, setiap individu harus mampu berpikir kritis.

Swasembada Beras, Hil yang (Tak Lagi) Mustahal

Berbeda dengan keberadaan jalan tol, keberadaan infrastuktur penyedia air irigasi bagi lahan pertanian yang juga banyak dibangun belakangan ini, relatif jarang dibicarakan.

Merawat Kenangan

Merawat kenangan adalah sebuah bentuk penghargaan. Candi Borobudur layak mendapatkannya, karena kebanggaan bangsa.

Negara dan Dana Pesantren

Dosen UIN Raden Mas Said Solo dan peneliti Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara (PPM PIN) Zainal Anwar pada 23 Oktober 2021 menyajikan artikel opini bertajuk Negara dan Dana Pesantren dalam rangka Hari Santri tahun 2021. Dosen UIN Raden Mas Said Solo dan peneliti di Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara (PPM PIN), Zainal Anwar, 23 Oktober 2021, menyajikan artikel opini bertajuk Negara dan Dana Pesantren dalam Koran Solopos.

Beranda: Euforia Bank Digital, Pelajaran dari Bank MNC

Pada rubrik Beranda Koran Solo edisi 22 Oktober 2022 Hery Trianto, jurnalis Bisnis Indonesia. menyajikan kolom atau artikel opini bertajuk Euforia Bank Digital, Pelajaran dari Bank MNC.

Menolak Legalitas Nikah Siri

Penghulu Madya KUA Kecamatan Teras Boyolali yang juga Sekretaris  PW Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Jawa Tengah, Mahmuduzzaman, S.Ag., pada 21 Oktober 2022, menyajikan artikel opiini bertajuk Menolak Legalitas Nikah Siri di Kora Solopos.

Pemerataan Mutu Pendidikan Solo Raya

Khaerul Anwar sebagai pengawas SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada 20 Oktober 2021 berkontribusi pada rubrik Opini Gagasan di Harian Solopos melalui tulisan bertajuk Pemerataan Mutu Pendidikan Solo Raya.

Syafii Maarif Mengalahkan Rasa Takut

Kini, Buya Syafii Maarif berpulang pada usia 86 tahun. Seharusnya, 31 Mei 2022 Buya berulang tahun. Kita kehilangan sosok guru bangsa yang menjaga moral bangsa.

Apem, Kolak, dan Ketan

Pura Mangkunegaran bikin gebrakan kecil. Beberapa paket wisata disajikan untuk masyarakat umum. Antara lain paket kuliner khas Pura berupa apem, kolak pisang dan ketan.

Kue Ekonomi Lebaran

Lebaran tahun ini menjadi evidence alias bukti yang nyata. Mudik bukan sekadar perjalanan spiritual menengok kampung leluhur atau sungkem kepada orang tua, melainkan juga menjadi manifestasi geliat ekonomi wisata yang nyata.

Adil dalam Pikiran dan Perbuatan

Sekarang ini, orang cenderung menyukai informasi atau pendapat yang memperkuat keyakinan atau nilai-nilai mereka sebelumnya. Mereka mengabaikan bukti-bukti baru yang berbeda dengan keyakinannya.

Saling Menguatkan, Saling Memulihkan

Lebaran tahun ini, ada kebahagiaan membuncah. Kerinduan panjang tak bersua bakal terobati.

Mudik, Rohali, dan Rojali

Bayangkan perputaran uang yang tercipta dari sekitar 85 juta orang itu. Tentu tidak sedikit. Apalagi, dua tahun sudah agenda mudik ini tidak dilakukan. maria.benyamin@bisnis.com 

Hukum Cagar Budaya dan Agraria

Bagimana untuk mencegah terjadinya perusakan bangunan, struktur, situs cagar budaya terkait keberadaan masyarakat yang menempatinya? Tentu saja harmonisasi hukum antara UU Cagar Budaya dan UU Agraria perlu dijalankan.