SOLOPOS.COM - Gatot Abdulah Mansyur mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Gedung Kemenko Kesra, Jakarta, Rabu (19/3/2014). Mantan Duta Besar RI untuk Arab Saudi itu menjabat sebagai Kepala BNP2TKI menggantikan Moh. Jumhur Hidayat. (JIBI/Solopos/Antara/Muhammad Adimaja)

Solopos.com, JAKARTA — Sistem pendataan tenaga kerja Indonesia (TKI), baik formal dan informal, masih karut marut menyusul masih banyaknya perusahaan penyelenggara penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang belum melaporkan data penempatan TKI.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdulah Mansyur mengatakan jumlah TKI di luar negeri masih simpang siur. “Belum ada data pasti terkait jumlah mereka [TKI] di negara penempatan,” katanya seusai dilantik menjadi kepala BNPTKI, Rabu (19/3/2014).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Karut marutnya pendataan tersebut lantaran banyak PPTKIS yang tidak melaporkan data penempatan secara valid. Belum lagi TKI yang tidak melalui prosedur resmi. “Di Arab Saudi, waktu saya menjabat, seluruh perusahaan pengerah hanya memaparkan data penempatan TKI berdasarkan kisaran. Semuanya maybe.”

Selain itu, papar Gatot, hanya 12 PPTKIS dari sekitar 200 PPTKIS pengirim buruh migran ke Arab Saudi yang melaporkan datanya TKI secara periodik. “Selebihnya, PPTKIS enggak ada yang melaporkan. Padahal itu sebuah ketentuan perlindungan.”

Gatot yang mengaku mengetahui secara persis kekacauan data tersebut, mengaku kesulitan menyelesaikan sejumlah kasus yang menimpa buruh migran. “Ini menjadikan kita sulit dalam menangani kasus TKI.”

Gatot mengakui, masalah hulu penempatan yang memicu banyaknya persoalan yang menjerat TKI. Untuk itu, sistem prapenempatan dan penempatan TKI harus segera dibenahi. “Dalam periode awal jabatan sebagai kepala BNP2TKI, saya akan memetakan masalah terlebih dulu, lantas memperbaiki sistem terutama untuk di bagian hulu penempatan.”

Sekretaris Utama BNP2TKI Edy Sudibya mengatakan seluruh direktur dan staf BNP2TKI menyatakan siap membantu dalam hal pembenahan sistem hulu penempatan. “Kita akan terus memperbaiki sistem hulu penempatan TKI,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asosasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Ayub Basalamah dan Direktur eksekutif Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indoensia (Himsataki) Yunus Yamani yang datang menghadiri serah terima jabatan kepala BNP2TKI enggan berkomentar. “Kita tunggu saja nanti,” kata mereka sepakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya