NASIB TKI : Apjati Serukan Pembenahan Karut Marut Penempatan TKI

Solopos.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menganggap perlu sinergi lebih baik antara pemerintah dan swasta untuk membenahi karut marut penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI). Karut marut itu dipicu persiapan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang masih berjalan parsial akibat lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah dengan perusahaan pengerah jasa TKI.

Harapan perbaikan itu, Minggu (6/4/2014), dikemukakan Ketua Umum Apjati Ayub Basalamah yang prihatin dengan kenyataan masih berjalan sendiri-sendirinya penempatan dan perlindungan TKI, saat ini. “Saat ini, belum ada kerja sama baik dari antarinstansi pemerintah dengan pihak swasta,” katanya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Alhasil, jelasnya, proses persiapan hingga perlindungan kepada TKI selama bekerja di negara penempatan masih bersifat parsial. Belum adanya koordinasi antarinstansi tersebut, mengakibatkan perlindungan kepada TKI belum berjalan secara masif.

Untuk itu, jelasnya, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Apjati meminta kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Kemenakertrans untuk bersinergi mengatur bagaimana memaksimalkan peningkatan kualitas calon TKI yang akan ditempatkan ke seluruh negara penempatan. Sinergi pemerintah dan swasta tersebut dinilai perlu dilakukan untuk membenahi karut marut penempatan TKI.

“Pasalnya, mayoritas kisruh TKI muncul akibat kurangnya persiapan penempatan yang dilakukan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia [PPTKIS] dengan pengawasan pemerintah,” kata Ayub.

Untuk itu, kata Ayub, pengusaha meminta BNP2TKI dan Kemenaketrans untuk menyinergikan program pembenahan penempatan dan perlindungan TKI. “Sinergi pembenahan terebut termasuk penindakan kepada pelaku penempatan TKI ilegal yang berisiko menciptakan masalah saat masa penempatan.”

Senada diungkap Wakil Ketua Umum Bidang Timur Tengah Apjati Mahdi Husein. “Pemerintah dan swasta harus menyiapkan rencana menuju arah perbaikan kualitas TKI. Sehingga risiko TKI bermasalah dapat diminimalisasi.”

Terkait dengan pembenahan kualitas TKI, Mahdi menyebutkan, pemerintah harus lebih dulu membenahi kurikulum dan waktu pelatihan di seluruh balai latihan kerja (BLK) luar negeri. “Kurikulum harus mengacu kompetensi yang mampu menaikkan nilai tawar calon TKI.”

Menanggapi hal itu, Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur merespons positif dorongan dari pengusaha pengerah TKI. “Kita harus bersama-sama membuka persoalan yang selama ini membelit TKI di negara penempatan untuk kepentingan perbaikan,” kata Gatot.

Dengan adanya usulan sinergi dari pengusaha pengerah TKI, papar Gatot, keberadaan TKI buta huruf, dokumen yang tidak sesuai dengan jati diri, hingga TKI unfit bisa ditiadakan. “Sinergi antarlembaga itu menjadi konsentrasi penuh BNP2TKI kedepan.”

Gatot juga menyambut positif rencana apjati untuk membentuk Mega Recruitment Indonesia (MRI) yang menjalankan program Program Penyangga Peningkatan Kualitas TKI (P3KTKI). “Program itu akan meningkatkan kepercayaan negara penempatan. Sehingga mereka juga tidak main-main dalam melindungi TKI yang kita kirim.”