SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (Dok/JIBI/Solopos)

Solopos.com, SRAGEN– Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, berharap dugaan kecurangan dalam perekrutan CPNS honorer kategori dua (K2) segera ditindaklanjuti dengan laporan ke polisi atau ombudsman. Hal itu agar kasus dugaan kecurangan K2 tak berlarut-larut menjadi isu semata tanpa ada pembuktian.

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu, Kamis (20/3/2014), menegaskan bahwa kasus kecurangan perekrutan CPNS K2 tidak bisa ditindaklanjuti jika tidak ada laporan ke pihak-pihak yang berwenang. Sementara, selama ini kabar yang berkembang menyebutkan bahwa dugaan manipulasi data itu terjadi di hampir semua wilayah, termasuk kabupaten atau kota se-Jawa Tengah.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Kasus manipulasi data K2, menurut Ganjar, sudah terjadi sejak 2008. Sejak saat itu, masalah ini hanya berkembang di masyarakat tanpa ada pembuktian sehingga tidak berdampak terhadap apapun. “ Saya memang berharap kalau memang ada data dugaan kecurangan silakan tempuh dua jalur, laporkan ke polisi atau ombudsman. Duduhke! Laporke! Kalau ada bukti, hari ini juga tunjukkan. Jangan hanya ngomong-ngomong saja. Kalau hanya ngomong ya berarti meh sekadar pengin rame,” tegasnya saat dihubungi wartawan melalui telepon, Kamis.

Kumpulkan Satker

Sementara, di Kabupaten Sragen sendiri, kasus dugaan manipulasi data K2 telah mencuat lama. Berdasarkan data tahun 2006 yang ditandatangani Bupati Untung Wiyono, tenaga honorer di Sragen berjumlah 1.700an. Namun, setelah berulangkali dilakukan verifikasi ulang, data K2 justru terus bertambah hingga 2.107 orang yang akhirnya mengikuti tes tertulis CPNS K2 pada tahun 2013. Pengumuman hasil seleksi CPNS K2 tahun 2014 yang meloloskan 727 peserta diprotes oleh tenaga honorer yang mengklaim K2 asli dengan melakukan aksi demo.

Mengingat kasus dugaan manipulasi data K2 semakin melebar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengambil inisiatif untuk melakukan verifikasi ulang semua peserta yang lolos seleksi. Bagi yang ketahuan memalsu SK honorer bakal dicoret dan terancam pidana.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto, saat diwawancarai wartawan, Kamis, di Sragen, menegaskan bahwa aduan itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Sementara, tim verifikasi bentukan Pemkab bekerja melakukan pengecekan ulang semua data K2 yang lolos tes tulis CPNS tahun ini. “Semua Satker sudah dikumpulkan tadi [Kamis pagi] mereka kami tegaskan untuk  mencari bukti faktual di serta mengecek di lapangan dalam memverifikasi data,” tegasnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 30 Kepala Satker dan Camat se-Sragen di Kantor BKD itu, Tatag, menegaskan bahwa verifikasi diminta dilakukan secermat mungkin. Termasuk dengan melibatkan semua Kepala Satker maupun Kepala Sekolah lawas yang mungkin sudah pensiun dalam verifikasi ini. Lantaran pemberian SK rata-rata atas nama pejabat lama sebelum tahun 2005.

Penerimaan aduan dugaan manipulasi data K2 dibuka sampai 26 Maret. Namun, menurut Kepala BKD, Suwandi, aduan setelah tanggal itu tetap akan ditindaklanjuti. Hingga saat ini sejumlah aduan sudah mulai mengalir ke BKD Sragen. Tak hanya melalui surat resmi, ada pula yang mengadu melalui pesan singkat. “Pesan kami aduan melalui surat resmi. Tapi kalau ada yang melalui pesan singkat tetap kami kroscek. Tak perlu khawatir dengan kerja tim verifikasi, semua risiko akan ditanggung sendiri-sendiri, yang bersangkutan bakal kena,” tegasnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya