NASIB TENAGA HONORER : FKHI Solo Temukan 50-an Nama Tak Masuk Database 2005

Solopos.com, SOLO—Forum Komunikasi Honorer Indonesia (FKHI) Solo menemukan 50-an nama tenaga honorer kategori II (K2) yang diduga tidak masuk dalam database tenaga honorer 2005, tetapi masuk dalam database tenaga honorer 2010. Ironisnya, 50-an tenaga honorer K2 itu diduga lolos seleksi  menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014.

Persoalan itu mencuat ketika Koordinator FKHI Solo, Ahmadi, bersilaturahmi ke Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Solo, Selasa (29/4/2014). Kehadiran Ahmadi diterima langsung Ketua FPAN DPRD Solo Umar Hasyim. Dalam pertemuan singkat itu, Ahmadi hanya meminta doa restu FPAN untuk turut serta menggelar aksi bersama para tenaga honorer K2 lainnya di Soloraya ke Istana Presiden dan bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) di Jakarta pada Kamis-Jumat (1-2/5) besok.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Kami dari Solo hanya lima orang yang berangkat mewakili 522 tenaga honorer K2 yang tidak lolos seleksi. Kami ke Istana Kepresidenan untuk menindaklanjuti pernyataan yang disampaikan Men-PAN & RB agar tenaga honorer K2 bisa diangkat menjadi CPNS secara bertahap,” ujar Ahmadi saat ditemui wartawan di ruang FPAN DPRD Solo, Selasa siang.

Ahmadi yang juga tenaga honorer di SMPN 1 Solo itu juga membeberkan persoalan data tenaga honorer yang diduga bermasalah. “Kalau kami melihat database 2005, 2010, dan hasil pengumuman seleksi CPNS dari jalur K2 itu. Data-data itu kami tinjau lagi dan kami cek lagi, ternyata ada 50-an nama tenaga honorer K2 yang terindikasi tidak pas. Puluhan nama itu lolos seleksi CPNS tetapi kami tidak menemukan di database 2005. Logikanya jumlah tenaga honorer K2 di database 2010 itu lebih sedikit daripada database 2005,” terangnya.

Menurut dia, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah melakukan verifikasi data honorer K2 pada April ini. Dia berpendapat mestinya yang jadi acuan dalam pengangkatan honorer K2 itu database 2005.

Ketua FPAN DPRD Solo, Umar Hasyim, menanggapi positif rencana FKHI Solo yang hendak unjuk rasa ke Jakarta terkait nasibnya. Umar yang juga anggota Komisi IV DPRD Solo itu sependapat dengan FKHI Solo tentang logika jumlah tenaga honorer dalam database 2010 lebih sedikit daripada database 2005. Umar berharap 50-an nama tenaga honorer yang diduga tidak pas itu harus diperbaiki oleh pemerintah kota (pemkot).

“Saya mendapatkan data itu sudah lama, sejak sebelum pileg digelar. Tapi, persoalan itu memang saya redam agar tidak muncul di permukaan dulu, tetapi bisa dikomunikasikan dan diselesaikan dengan pemkot. Sayangnya, hingga kini persoalan itu juga tak kunjung rampung. Saya juga sempat menanyakan ke Dikpora [Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga] tapi dijawab tidak ada masalah,” tegasnya, saat ditemui wartawan seusai menerima kunjungan FKHI Solo.

Umar sempat melihat dan mengecek data-data yang dimilikinya dari para tenaga honorer K2 itu. Dia mengaku menemukan ada satu nama tenaga honorer K2 yang diangkat pada 2006. Padahal berdasarkan peraturan yang ada, kata dia, pasca-2005 pemerintah daerah dilarang mengangkat tenaga honorer. “Itu baru sampel saja. Saya belum melihat data tenaga honorer K2 yang lolos CPNS tahun ini. Bila persoalan itu benar, pemkot harus segera menyelesaikan secepatnya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BKD Solo, Hari Prihatno, saat dihubungi Espos, Selasa siang, menyatakan BKD masih melakukan verifikasi dengan mengecek data-data tenaga honorer K2. Hari kaget dengan informasi yang disampaikan FKHI Solo terkait indikasi data 50-an honorer K2 yang diduga tidak masuk database 2005, tapi muncul di database 2010.

“Mosok ta, tidak mungkin! Data itu sudah diuji publik tiga kali, kemudian kami tunggu pada masa sanggah, ternyata tidak ada yang menyanggah. Data itu diumumkan. Kalau benar, mestinya bisa komplain waktu itu. Kami terbuka dan tidak masalah. Prosedurnya sudah baku,” ujarnya.

Selama ini, Hari menyatakan belum ada laporan terkait indikasi data itu. Hari menegaskan pemkot secara normatif sudah melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan. “Kami akan cek dulu dari data-data yang masuk. Saya harus ke siapa, mestinya hal itu bisa dilapor ke kami, tidak masalah. Kami akan klarifikasi karena kami terbuka,” tuturnya.