SOLOPOS.COM - Ribuan tenaga honorer kategori II (K2) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten mengikuti pengarahan dari Bupati Sunarna, di Gedung Olahraga (GOR) Gelarsena, Klaten, Kamis (20/3/2014). Pengarahan itu digelar dalam rangka pemberkasan bagi tenaga honorer K2 yang lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun anggaran 2013 lalu. (Ayu Abriyani K.P./JIBI/Solopos)

Solopos.com, KLATEN — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten, Senin (15/9/2014), mulai mengirimkan sebagian berkas tenaga honorer kategori II—atau lazim disingkat K2—ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sementara itu, tim verifikasi dari sejumlah pejabat terkait verifikasi berkas honorer K2 yang lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dilaporkan semakin kuat.

Pengiriman berkas ke BKN itu, menurut Kepala BKD Klaten Cahyo Dwi Setyanta, Senin, dilakukan untuk berkas yang dianggap teruji kebenaran datanya melalui uji publik. Kendati tahapan uji publik itu dianggap selesai, proses verifikasi masih terus berjalan.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Sesuai jadwal dari BKN, mulai 15 September ini, berkas honorer K2 yang sudah diyakini kebenaran datanya harus dikirim. Untuk jumlahnya, kami belum menghitung secara pasti. Intinya, kami berusaha mematuhi jadwal dari BKN,” katanya.

Di sisi lain, menjelang akhir tahapan verifikasi berkas honorer K2 yang lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), tekanan yang diterima tim verifikasi dari sejumlah pejabat, semakin kuat. Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Sartiyasto, mengatakan banyak menerima laporan dari anggota tim verifikasi terkait adanya dugaan manipulasi data sistematis dari pejabat sampai temuan dokumen yang diragukan kebenarannya.

“Saya terus memantau perkembangan verifikasi data honorer K2 yang prosesnya masih terus berjalan. Salah satunya, banyak pejabat eselon II Pemkab Klaten yang diduga bermain dalam hal ini. Mereka ingin nama honorer K2 yang dibawa, bisa masuk ke tahap berikutnya. Salah satunya dengan menekan tim verifikasi,” katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan berulangkali dihubungi peajabat eselon yang bersangkutan untuk diajak bertemu. Namun, ia tidak sembarang menerima ajakan tersebut. Sebab, ada beberapa pejabat yang mengajak bertemu untuk membahas honorer K2 yang dibawanya.

“Laporan yang masuk sangat banyak terkait kasus ini. Tapi, saya lebih percaya pada tim verifikasi yang berasal dari berbagai SKPD [satuan kerja perangkat daerah] daripada laporan yang belum tentu ada buktinya. Untuk itu, saya terus berpesan agar intervensi yang dilakukan pejabat eselon tersebut jangan sampai mempengaruhi penilaian obyektif dari tim verifikasi,” imbuh Sartiyasto.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya