Solopos.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajak Partai Gerindra untuk bergabung dengan pemerintahan saat bertemu dengan Ketua Umum Prabowo Subianto pekan lalu. Akan tetapi keputusan tersebut menunggu sikap Jokowi.
Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Irma Suryani Chaniago mengatakan bahwa sebaiknya Gerindra berada di luar pemerintahan. Tujuannya agar ada pengawasan terhadap kinerja Jokowi di periode yang kedua.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Kita butuh oposisi. Kalau pemerintah absolut, nanti akan otoriter dan zalim. Itu yang menyebabkan seluruh partai jadi bagian dari pemerintah. Lalu yang melakukan checks and balances siapa?” katanya di Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Irma menjelaskan bahwa Nasdem berpandangan bahwa pemerintahan Jokowi-Amin butuh oposisi yang konstruktif. Jika tidak ada, itu sama saja dengan menjerumuskan presiden dan wakil presiden.
Contoh yang bisa dijadikan evaluasi saat pemerintah merancang beberapa regulasi seperti soal kitab undang-undang hukum pidana dan komisi pemberantasan korupsi. Karena dianggap tidak pro rakyat, masyarakat menolak keras.
Ganjar: Siswa SMKN 2 Sragen Tak Tahu Simbol HTI, Mosok Gurunya Juga?
“Parlemen kita masih panjang tangan dari partai politik. Belum menjadi bagian dari wakil rakyat secara konkret. Sama-sama kita lihat kemarin terjadi demo. Mengapa begitu? Karena tidak adanya checks and balances, tidak ada kontrol dari parlemen. Semua partai politik masuk jadi satu,” jelas Irma.
Berdasarkan Parameter Politik Indonesia, publik tidak ingin ada koalisi antara Gerindra dengan pemerintah. Sebanyak 32,5 persen setuju, 40,5 persen tidak setuju, dan 27 persen tidak jawab.
Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional dengan wawancara tatap muka pada 5—12 Oktober 2019. Ada 1000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi melalui metodologi stratified multi stage random sampling. Tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan kesalahan 3,1 persen.
Ganjar: Kalau Bendera HTI di SMKN 2 Sragen Disengaja, Tak Ada Ampun
Riset dilakukan sebagai upaya untuk menjaring aspirasi publik terutama soal evaluasi dan harapan publik terhadap Presiden Jokowi yang akan dilantik kembali untuk kedua kalinya. Sebab, salah satu kekutan Jokowi selama ini adalah dukungan publik yang berlimpah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
