Nasdem Bantah Tolak UU MD3 karena Tak Dapat Kursi, Tapi karena Ini

Nasdem Bantah Tolak UU MD3 karena Tak Dapat Kursi, Tapi karena Ini

SOLOPOS.COM -

Nasdem membantah penolakan atas revisi UU MD3 karena tidak mendapatkan jatah kursi pimpinan DPR.

Solopos.com, JAKARTA -- Undang-undang MD3 hasil revisi dinilai dapat membahayakan proses penyusunan APBN karena memberi ruang intervensi bagi Pimpinan DPR.

Sekjen sekaligus Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G Plate mengatakan Pasal 180 A belum banyak disadari oleh publik sebagai pasal yang berbahaya terhadap proses penyusunan APBN. Dalam pasal itu, lanjutnya, Komisi maupun Badan Anggaran (Banggar) DPR wajib melaporkan setiap pandangan fraksi terkait anggaran.

“Padahal, pimpinan DPR statusnya sama sejajar dengan anggota DPR. Kewajiban melapor ini memberi ruang bagi pimpinan untuk melakukan intervensi terhadap pandangan fraksi terkait penyusunan anggaran,” ujar Jhonny dalam diskusi di Kantor PARA Syndicate, Jumat (23/2/2018).

Hal ini, lanjutnya, bukan merupakan perwujudan demokrasi namun merupakan oligarki elite semata. Jika dibiarkan, lanjutnya, ketentuan tersebut membahayakan APBN senilai Rp2000-an triliun yang telah disusul.

Pasalnya, jika pimpinan DPR tidak mendapatkan laporan perkembangan pembahasan anggaran, maka penyusunan APBN dianggap tidak melalui mekanisme yang diatur dalam UU MD3. Karena dianggap melanggar UU, maka anggaran bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi jika ada yang mengajukan uji materi.

Menurutnya, NasDem menolak hasil revisi UU MD3 ini bukan karena tidak mendapatkan kursi pimpinan di DPR. Penolakan tersebut, lanjutnya, lebih diutamakan karena tidak sesuai dengan visi partai yang menginginkan terjadinya restorasi berdasarkan nilai-nilai demokrasi.

“Sejauh ini kami memang cuma ada floor tapi kami memainkan peran yang cukup penting sehingga kami tidak mempersoalkan kursi pimpinan,” paparnya.

NasDem, lanjutnya, mendukung upaya uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi dalam bentuk argumen-argumen hukum agar bisa dipertimbangkan oleh mahkamah. Partai tersebut, menurutnya tidak bisa mengajukan uji materi karena tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Berita Terkait

Berita Terkini

Daging Busuk Kedapatan Dijual di Pasar Tradisional Magelang

Tim Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, menemukan daging busuk dijual di pasar saat sidak pasar daging di beberapa pasar tradisional.

35 Jemaah Masjid di Gayam Sukoharjo Jadi Kontak Erat Pasien Covid-19

Sebanyak 35 jemaah Masjid Al Huda Darmosari, Kelurahan Gayam, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo menjadi kontak erat 1 jemaah positif Covid-19.

Warga Kawasan Aglomerasi Boleh Mengunjungi Objek Wisata Klaten

Pemkab Klaten akhirnya tak membatasi daerah asal pengunjung objek wisata. Namun, para pengelola harus tetap menerapkan ketentuan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas.

Miris, Pelaku Pembakar Gadis Cianjur Ternyata Kekasih Sendiri

Polres Cianjur menangkap pria pelaku pembakar gadis bernama Indah Daniarti. Pelaku ternyata kekasih korban.

Tom Cruise Ngamuk Saat Syuting "Mission Impossible 7", Kenapa Ya?

Kesabaran Tom Cruise saat pembuatan Mission Impossible 7 sepertinya tengah diuji.

Resep Opor Ayam Khas Solo Sedap untuk Lebaran

Berikut resep opor ayam spesial khas Solo yang dapat disajikan saat Lebaran tiba untuk menjamu keluarga tercinta.

Cari Bandar Pil Koplo di Lapas Probolinggo, Polisi Pulang dengan Tangan Hampa

Berbekal informasi dari pengedar pil koplo yang mereka tangkap, Satnarkoba Polres Tulungagung Kota merazia Lapas Tulungagung. Namun mereka tak menemukan bandar maupun barang bukti dalam razia tersebut.

Pabrik Snack di Tegalmas Klaten Terbakar, Kerugian Rp500 Juta

Kuat dugaan, kobaran api itu bersumber dari penggorengan di tungku atau kompor yang telah disiapkan dua karyawan pabrik snack itu.

Berkah Bulan Puasa, Penjualan Eceran Maret 2021 Melejit dari Posisi Minus

Hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) mengindikasikan peningkatan kinerja penjualan eceran secara bulanan pada Maret 2021.

320 Bidang Tanah Telah Dibebaskan untuk JLT, 6 Pemilik Lahan Menolak

Pembayaran ganti rugi lahan dan bangunan milik masyarakat dilaksanakan di aula Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukoharjo, Senin (10/5/2021).

OTT Bupati Nganjuk, Diehard Orang Terbaik KPK

"Udah masuk list 75, tapi masih OTT smiling face with smiling eyes."

8 Desa di Karanganyar Ini Harus Bersiap Hadapi Kekeringan

Dilakukan pengeboran sumur dalam di beberapa lokasi di Karanganyar agar kebutuhan air bersih warga di wilayah kekeringan terpenuhi.