SOLOPOS.COM - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Budi Waseso (tengah) didampingi PR III Undip Budi Setiyono (kanan) saat berbicara tentang gerakan stop narkoba di kampus Undip, Tembalang, Semarang, Selasa (29/12/2015) (Insetyonto/JIBI/semarangpos.com)

Narkoba Boyolali, Kepala BNN menyatakan sistem hukum pengananan kasus narkoba harus diperbaiki.

Solopos.com, BOYOLALI–Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Budi Waseso, menyatakan sistem hukum untuk penanganan kasus narkoba harus diperbaiki.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut dia, masih banyak celah hukum yang bisa dimanfaatkan para tersangka dan terpidana kasus narkoba untuk tidak melaksanakan putusan hukum. Buwas, sapaannya, mencontohkan kasus Freddy Budiman. “Ada sistem hukum di negara kita yang harus diperbaiki. Ada upaya banding, kasasi, hingga peninjauan kembali, seperti yang dilakukan Freddy Budiman. Hukuman mati bagi Fredy Budiman belum bisa dilaksanakan karena ada hak membela, dan sampai sekarang itu belum selesai,” kata Buwas, saat ditemui wartawan, di sela-sela Pencanangan Boyolali Antinarkoba, di Alun-alun Boyolali, Minggu (29/5/2016).

Celah atas sistem hukum itu yang sering dijadikan modus operandi bagi para tersangka dan terpidana hukuman mati untuk tetap mengendalikan peredaran narkoba lewat lembaga permasyarakatan (lapas).

“Dan dia [terpidana] berharap tertangkap lagi oleh BNN atau polisi karena kalau tertangkap lagi, ada upaya hukum kembali pada kasus yang baru itu, akhirnya menghambat proses eksekusinya.”

Tidak hanya soal sistem hukum, Buwas juga menyebut dari 43 jenis narkotika yang terdeteksi beredar di Indonesia, baru 18 jenis narkotika yang sudah diatur pasal hukumnya.

“Lainnya belum bisa kami deteksi. Ini namanya rawan, kalau dikonsumsi masyarakat, maka tidak akan ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, kami sedang bekerja sama dengan Rusia untuk mendeteksi jenis-jenis heroin baru yang belum terdeteksi di laboratorium BNN.”

Dalam Pencanangan Boyolali Antinarkoba, Buwas meminta komitmen masyarakat Boyolali untuk mulai mencegah penggunaan narkotika. Pencanangan serupa telah digelar di Aceh, dan akan berlanjut ke kota-kota lain, seperti Medan, Sulawesi, hingga NTB.

Bupati Boyolali, Seno Samodro, mendukung gerakan perang melawan narkotika. Seno siap bahkan memfasilitasi BNN untuk memiliki kantor di dekat Bandara Adi Soemarmo.

“Di bandara kan sering ada penyelundupan. Kalau ada BNN di dekat bandara maka untuk pencegahan dan penindakannya akan lebih mudah,” ujar Seno.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya