SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta [SPFM], Pemerintah dinilai melanggar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012 dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu disebabkan tidak adanya kesepakatan untuk mengubah harga. Anggota Komisi XI Fraksi PDI P, Arif Budimata, Sabtu (17/3) mengatakan, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi, sehingga kenaikan harga BBM tersebut bertentangan dengan komitmen awal pemerintah.
Menurut Arif, penolakan yang dilakukan PDIP terhadap kenaikan harga BBM bukan karena dasar politik semata, namun atas dasar konstitusional, yaitu terkait pasal 7 ayat 6 dalam UU No. 22 tahun 2011 tentang APBN 2012. Sementara itu, terkait Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang akan diberikan selama 9 bulan senilai Rp 150.000 per bulan, dinilai tidak akan memperbaiki nasib warga miskin.[dtc/hen]