Tutup Iklan

Naik Rp133.132, Ini Nilai Usulan UMK Klaten 2018

Naik Rp133.132, Ini Nilai Usulan UMK Klaten 2018

SOLOPOS.COM - Ilustrasi upah buruh. (JIBI/Harian Jogja/Dok)

UMK Klaten 2018 diusulkan naik senilai Rp133.132 dibanding tahun ini.

Solopos.com, KLATEN — Upah Minimum Kabupaten (UMK) Klaten 2018 diusulkan naik senilai Rp133.132 menjadi Rp1.661.632. Usulan nilai UMK itu berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan Klaten.

Rapat Dewan Pengupahan diikuti perwakilan Dinas Perindustrian Tenaga Kerja (Disperinaker), Apindo, SPSI, BPS, dan akademisi, Rabu (25/10/2017). Dasar pengusulan yakni surat gubernur soal penentuan usulan UMK menggunakan formula yang diatur PP No. 78/2015 tentang Pengupahan.

Penghitungan upah minimum adalah upah minimum tahun berjalan ditambah hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan pertumbuhan ekonomi.

Nilai inflasi nasional pada 2017 ditetapkan 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 4,99 persen. UMK Klaten 2017 senilai Rp1.528.500.

“Rapat dewan pengupahan berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan nilai UMK yang diusulkan senilai Rp1.661.632 [naik Rp133.132],” kata Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disperinaker Klaten, Rinto Patmono, Kamis (26/10/2017).

Hasil rapat Dewan Pengupahan itu segera diajukan ke Plt. Bupati untuk direkomendasikan sebagai pengusulan nilai UMK Klaten 2018 ke Gubernur Jateng. “Kami lakukan secepatnya. Batas akhir pengusulan ke Gubernur pada Jumat [27/10/2017],” katanya.

Ketua SPSI Klaten, Sukadi, mengatakan sudah menandatangani surat pengusulan nilai UMK. Ia menuturkan semestinya nilai UMK yang diusulkan Rp1.661.633. “Ada pembulatan dari hasil perhitungan sehingga nilai UMK yang diusulkan Rp1.661.633. Kemarin persoalan ini juga sempat menjadi perdebatan,” urai dia.

Terkait penentuan UMK, Sukadi menuturkan sepakat penghitungan menggunakan formula yang diatur dalam PP No. 78/2015. Namun, ada sejumlah tuntutan yang disampaikan serikat pekerja se-Jateng soal UMK.

Sejumlah poin tuntutan itu yakni penerapan upah sektoral, struktur skala upah, serta dibentuk ada tim pemantau atau pengawasan upah sesuai PP. “Kami menerima namun ada enam poin yang kami minta juga bisa diterapkan. Itu sudah diusulkan melalui serikat pekerja seluruh Jawa Tengah pada 9 September 2016,” ungkap dia.

Berita Terkait

Berita Terkini

Work From Bali Pulihkan Ekonomi atau Perparah Pandemi?

Program work from Bali atau WFB yang dimaksudkan untuk memulihkan ekonomi menjadi kambing hitam peningkatan kasus Covid-19.

Begini Komitmen Indonesia Turunkan Angka Pekerja Anak

Indonesia tak lelah berupaya menurunkan angka pekerja anak, tetapi bagaimana sebenarnya wujud komitmen Indonesia menumpas pekerja anak?

Indonesia Desak Gerakan Non Blok Dukung Kemerdekaan Palestina

Indonesia melalui Menlu Retno Marsudi dalam Pertemuan Luar Biasa Komite Gerakan Non Blok atau GNB meminta dukungan kemerdekaan Palestina.

Tenda Darurat di RSUD Tugurejo Diisi Pasien Berpenyakit Penyerta

RSUD Tugurejo Semarang terpaksa mendirikan tenda darurat untuk merawat pasien Covid-19 yang membeludak sehingga tak tertampung.

Sering Bersin Ciri Penerima Vaksin Kena Covid-19

Seseorang yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 masih harus tetap menghindari virus corona pemicu Covid-19.

Solo Bersiap Terapkan Jam Malam

Meningkatnya penularan virus corona di wilayah eks Karesidenan Surakarta membuat Pemkot Solo berencana menerapkan jam malam Covid-19.

Dompet Cekak, Mungkinkah Jakarta Disuntik Dana Sri Mulyani?

Dompet Jakarta terlampau cekak untuk menggerakkan iklim membangun sehingga harus mengharap disuntik dana dari Menkeu Sri Mulyani.

Korsel Gencarkan Vaksinasi, Jumlah Pasien Kritis Covid-19 Menurun

Korea Selatan atau Korsel menyatakan efek vaksinasi virus corona pencegah Covid-19 mulai terlihat pada penurunan jumlah pasien kritis.

Kendaraan Listrik Diramalkan Capai Puncak Penjualan 2033

Kendaraan listrik global diramalkan mencapai puncak penjualan tahun 2033 yang berarti lima tahun lebih awal daripada perkiraan sebelumnya.

Malaysia Targetkan Vaksinasi 60% Penduduk

Pemerintah Malaysia menargetkan dapat melakukan vaksinasi terhadap 60% penduduk dengan deadline akhir September 2021.

Panen Hadiah Simpedes BRI Klaten Diundi, Ini Nasabah Yang Beruntung Dapat Honda Mobilio

Bank BRI Cabang Klaten menggelar penarikan undian panen hadiah Simpedes periode II dengan hadiah utama satu unit mobil Honda Mobilio.