Sejumlah peserta mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (musrenbangcam) Colomadu, Karanganyar di Aula kecamatan setempat, Selasa (26/2/2013). (Iskandar/JIBI/SOLOPOS)
KARANGANYAR–Kerusakan jalan di beberapa desa di Kecamatan Colomadu, Karanganyar menjadi bahasan hangat pada musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (musrenbangcam) Colomadu di Aula kecamatan setempat, Selasa (26/2/2013).
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Bahkan tiga penanya masing-masing dari Desa Gajahan, Bolon dan Baturan mengeluhkan kerusakan jalan mereka yang sudah cukup lama.
“Jalan protokol [desa] samping kampus HIS ke selatan di tempat kami sudah sejak 10 tahun lalu rusak parah. Tetapi sampai saat ini belum ada perbaikan. Karena itu saya mohon perhatiannya,” ujar perwakilan dari Desa Gajahan, Heru Tetuko saat mengutarakan salah persoalan yang ada di desanya pada musrenbangcam.
Selain dihadiri sejumlah utusan dari seluruh atau 11 desa di Kecamatan Colomadu, acara ini juga dihadiri dua anggota DPRD Karanganyar Suwarni dan Romdoni, staf Bapeda, Muspika dan tamu undanganlainnya.
Keluhan senada juga dikemukakan wakil dari Desa Baturan, Ramelan dan wakil dari Bolon, Paryono. Karena jalan di desa mereka dinilai rusak parah sehingga mendesak diperbaiki.
Sementara itu Camat Colomadu, Joko Budi Utomo mengatakan pada musrenbangcam ini pihaknya mengaku telah menerima 37 usulan dari berbagai desa di wilayahnya. Untuk itu pihaknya akan memelajarinya hingga didapat usulan yang mendesak diprioritaskan. “Kami nanti akan meyeleksi terlebih dahulu seluruh usulan tersebut. Mudah-mudahan nanti masing-masing bidang bisa mengusulkan hal yang lebih urgen,” kata dia.
Sedangkan anggota Dewan dari PPP, Romdoni yang hadir pada acara itu mengatakan pihaknya tetap memperhatikan persoalan ini. Apalagi dia mengaku bisa menjadi anggota DPRD di antaranya berkat pilihan warga Colomadu. Namun dia yang mengaku banyak mendapat dukungan dari Kecamatan Colomadu atau daerah pemilihan V ini juga menawarkan kepada warga hal yang harus didahulukan. Sebab anggaran pembangunan yang tersedia terbatas.
“Pilih mana, memperbaiki rumah tidak layak huni milik sekitar 500 warga tidak mampu atau anggaran itu untuk membangun jalan? Karena perlu diketahui saat ini 70 persen anggaran di Karanganyar itu untuk gaji pegawai. Sisanya untuk operasional SKPD,” ungkap dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
