Museum Holocaust AS Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi

Pengelola Museum Holocaust AS mencabut penghargaan yang pernah diberikan kepada Aung San Suu Kyi.

Solopos.com, WASHINGTON – Museum Holocaust Amerika Serikat (AS) membatalkan penghargaan hak asasi manusia (HAM) yang diberikan kepada Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi. Pencabutan ini dilakukan lantaran Aung San Suu Kyi dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah warga Rohingya.

Promosi Kirana Plus, Asuransi Proteksi Jiwa Inovasi Layanan Terbaru BRI dan BRI Life

Dilansir The Guardian, Kamis (8/3/2018), pengelola Museum Holocaust membatalkan penghargaan bergengsi Elie Wiesel Awards yang diberikan kepada Aung San Suu Kyi pada 2012 silam. Dulu, penghargaan itu diberikan berkat perlawanan Aung San Suu Kyi terhadap diktator militer dan advokasi kebebasan serta hak asasi manusia Myanmar.

“Kami berharap Anda (Aung San Suu Kyi) semestinya melakukan upaya untuk menghentikan kekerasan yang dialami warga Rohingya sejak 2016 silam. Kami menaruh harapan kepada Anda untuk menghentikan tindakan brutal militer Myanmar guna mengedepankan solidaritas terhadap warga Rohingya,” demikian pernyataan pihak Museum Holocaust terkait pencabutan penghargaan yang diberikan kepada Aung San Suu Kyi.

Baca juga:

• PBB Sebut Myanmar Masih Lakukan Kekerasan terhadap Warga Rohingya
• Pembersihan Etnis Rohingya Masih Berlangsung di Myanmar
• Bangladesh Protes Keberadaan Tentara Myanmar di Perbatasan

Pengelola Museum Holocaust menyebut serangan militer yang dilakukan terhadap warga Rohingya terus memburuk. Itulah sebabnya mereka mendesak Aung San Suu Kyi untuk mengambil sikap guna menghentikan kekejaman tersebut. Mereka menyarankan Aung San Suu Kyi bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghentikan kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Seperti diketahui, sekitar 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus 2017 lalu akibat operasi militer yang dilakukan Myanmar. PBB menyebut tindakan ini sebagai pembersihan etnis yang harus segera diatasi. Selama ini, pemerintah Myanmar menganggap warga Rohingya sebagai imigran gelap dari Bangladesh dan menolak memberikan status kewarganegaraan.

Tapi, baru-baru ini pemerintah Myanmar mengumumkan bakal memulangkan warga Rohingya yang berada di Bangladesh. Namun, sampai saat ini hal tersebut tak kunjung terlaksana. Bahkan, menurut Menteri Keuangan Bangladesh, A. M. A. Muhith, kesepakatan pemulangan warga Rohingya ke Myanmar akan sia-sia. Sebab, dia melihat sikap pemerintah Myanmar yang dingin dan ketus membuat pengungsi enggan kembali.

“Saya ragu warga Rohingya mau dipulangkan kembali. Alasan pertama, Myanmar tidak akan mampu menampung semua pengungsi. Kedua, para pengungsi enggan kembali karena dihantui rasa takut akan bahaya yang mengancam keselamatan mereka,” ungkap Muhith seperti dilansir Channel News Asia.