Solopos.com, SOLO – Guinea U-23 akan menjadi lawan Timnas Indonesia dalam merebutkan tiket Olimpiade Paris 2024. Pertandingan Indonesia vs Guinea itu akan diadakan pada Kamis (9/5/2024) di Stadion Pierre Pibarot di Prancis.

Namun, untuk mengalahkan Guinea bukan lah hal yang mudah bagi Indonesia, karena mereka bukan tim lemah. Apalagi pengalaman Guinea sudah teruji. Para pemain Guinea berhasil mencapai perempat final Piala Afrika 2023.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Bahkan, dalam ajang bergengsi di Afrika itu, Guinea mampu mengimbangi tim langganan Piala Dunia, yakni Kamerun. Di Piala Afrika U-23, Guinea mirip dengan Timnas Indonesia di Piala Asia U-23. Dianggap sebagai kuda hitam di turnamen. Tergabung di Grup A bersama Maroko, Ghana dan Kongo, Guienea U-23 di luar dugaan lolos sebagai runner-up. Mereka berhasil menang atas Kongo dan menahan imbang Ghana.

Lolos dari fase grup, Guinea U-23 memberikan perlawanan sengit saat bertemu Mesir U-23. Sayang Mesir U-23 menang tipis 1-0. Di perebutan peringkat ketiga, Guinea U-23 yang bermain imbang 0-0 melawan Mali di waktu normal, akhirnya menyerah 4-3 di adu penalti.

Selain itu, para pemain muda Guinea juga mempunyai pengalaman bermain di klub Eropa. Setidaknya, ada 13 pemain Guinea U-23 yang merumput di Eropa. Di antaranya, Algassime Bah (Olympiacos), Selu Diallo (Deportivo Alaves), Mohamad Soumah (KAA Gent), Madiou Keita (Auxerre B), Lassana Diakhaby (Valenciennes) hingga Aguibou Camara (Atromitos Athen).

Mengutip laman Transfermarkt, rangking FIFA Guinea U-23 berada di posisi 76 dengan teroehan 1324,65 poin. Sementara itu, Timnas U-23 Indonesia berada di peringkat 134 dengan perolehan poin sebanyak 1102,7.

Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah pelatih dari pelatih Guinea U-23, Kaba Diawara, yang juga melatih Guinea di tingkat senior. Sang pelatih merupakan pemain Arsenal, Marseille, Paris Saint Germain (PSG), dan beberapa klub Premier League dan Ligue 1 Perancis lainnya.

Solopos.com, SOLO — Pengusaha muda Kota Solo, Kevin Fabiano, membagikan pengalaman dan tipsnya dalam merintis usaha pembuatan sepatu merk Vulking.

Pemuda yang baru-baru ini ditetapkan KPU sebagai caleg terpilih DPRD Solo 2024 tersebut menekankan pentingnya dukungan pemerintah ke dunia usaha. Utamanya terkait kemudahan dan kecepatan dalam mengurus izin membuka usaha.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Hal itu Kevin sampaikan saat menjadi pembicara sharing session halalbihalal BPC HIPMI Solo yang mengambil tema Perkuat Silaturahmi, Kebersamaan dan Semangat Berwirausaha, di Pura Mangkunegaran Solo, Jumat (3/5/2024) malam.

Acara tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa; Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi; Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Tengah (Jateng), Wulan Rudy Prasetyo, serta Ketua Umum BPC HIPMI Solo, Respati Ardi.

Ada juga para ketua BPC HIPMI Soloraya, para kader-kader organisasi itu, serta tamu undangan lainnya. Terkait perizinan usaha, menurut Kevin harus dipermudah. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengurusnya, singkat.

“Kalau kaitan perizinan, saya harap bisa seperti di luar negeri. Waktu saya pegang Paragame di Singapura, saya ngobrol-ngobrol perizinan. Ternyata enam jam itu kita bisa memulai usaha. Jadi intinya jangan sampai lama dan berbelit-belit,” ungkap dia.

Kevin menjelaskan, berbelitnya dalam mengurus perizinan dapat membuat calon pengusaha berpikir ulang untuk membuka usaha di suatu daerah.

Lebih parah lagi para pengusaha bisa membatalkan rencana usaha mereka karena perizinan yang ruwet.

“Harapan saya dengan dinas terkait atau mitra, agar disederhanakan lagi. Seperti di luar negeri itu enam jam. Kita pelaku usaha mau memulai itu masih semangat-semangatnya. Kita sebagai pengusaha muda selalu welcome dengan siapa saja,” urai dia.

Lebih jauh Kevin bercerita perjalanannya menjadi pengusaha sepatu Vulking. Dia mengaku sempat berjualan alat-alat olahraga di Jalan Sabang Pasar Legi. Kios olahraga yang dia kelola diberi nama Kevin Sport. Dalam perjalanannya tokonya pindah.

“Kami diberikan tempat lebih baik. Ditempatkan di Gilingan. Di situ saya di lantai II, saya ganti nama, dulunya warung, tapi pindah di Gilingan, akhirnya saya ganti nama Zona Sport. Saya berharap biar tambah laku. Tapi ternyata malah jadi sepi,” tutur dia.

Di lantai II Pasar Ngudi Rejeki Gilingan, Kevin hanya bertahan 10 bulan. “Berjalan waktu, saya pindah ke Bandung. Alhamdulillah ada kerja, saya diajak gabung, sebelumnya BFLY di bagian sport-nya, saya ikut di toko itu, dan saya buat merk Vulking,” kata dia.

Solopos.com, KARANGANYAR – Dua calon legislatif (caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Karanganyar terpilih yang terancam batal dilantik karena aturan KomandanTe, melawan.

Mereka melayangkan surat somasi kedua ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Surat somasi dilayangkan kedua caleg atas nama Suprapto Koting dari Dapil I dan Suyanto dari Dapil IV Karanganyar melalui Tim Kuasa Hukum Sri Sumanta SH dari Sumareva Law Office Solo.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Surat somasi diserahkan secara langsung oleh Suprapto Koting kepada Ketua KPU Karanganyar, Daryono pada Jumat (3/5/2024). Dalam surat somasi yang ditandatangani Sri Sumanta itu, pihaknya mengapresiasi KPU yang telah mempedomani dan melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur, salah satunya UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya pasal 426 ayat (1).

Sehingga, pihaknya ditetapkan sebagai caleg terpilih anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024 tertanggal 2 Mei 2024.

“Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karanganya Pemilu 2024, menetapkan kami sebagai calon terpilih,” ujar Sri Sumanta kepada Espos pada Sabtu (4/5/2024).

Sri Sumanta menyampaikan bahwa kliennya tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 426 ayat 1 huruf (b) UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Serta PKPU Nomor 6 Tahun 2024 pasal 48 ayat (3) tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu dan Surat KPU Nomor: 664/PL.019-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Calon Terpilih.

“Dari semua itu sehingga tidak ada alasan hukum apapun yang mendasari klien kami tersebut tidak dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Karanganyar periode 2024-2029,” tegasnya.

Dia menyampaikan apabila KPU dan atau pihak yang lain berupaya melakukan tindakan inskonstitusional, termasuk didalamnya memaksakan surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri seolah-olah dimaknai surat pernyataan mengundurkan diri, yang jelas catat hukum, patut diduga KPU dan pihak lain telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan.

Bahkan melakukan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP dan atau adanya dugaan pelanggaran hukum lainnya baik TUN/Perdata/Etika sebagai penyelanggara pemilu.

Karena itu, lanjut Sri Sumanta, pihaknya mengingatkan kembali pada KPU Karanganyar agar bertindak secara konstitusional, cermat, teliti dan hati-hati serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya meminta agar KPU menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas, integritas, netralitas, pakta integritas dan sumpah janji jabatan.

“Somasi ini sudah kami kirim dengan tembusan KPU RI, KPU Jawa Tengah, Bawaslu RI dan Bawaslu Jawa Tengah,” katanya.

Caleg terpilih dari PDIP, Suprapto Koting menilai KPU Karanganyar terlalu agresif dalam melangkah. Pertama sebelum penetapan caleg terpilih, KPU telah menerima surat pengunduran diri yang diajukan partai.

Bahkan KPU saat itu juga telah meminta klarifikasi ke partai, yang jelas-jelas belum ada penetapan caleg terpilih. Kemudian setelah rapat pleno penetapan caleg terpilih, KPU kembali melakukan klarifikasi ke partai terkait surat pengunduran diri.

“Ini langkah yang cukup aneh menurut saya. Wong caleg terpilih belum ditetapkan kok sudah klarifikasi ke partai. Terus ini klarifikasi lagi,” kata dia.

Suprapto mencontohkan di beberapa daerah seperti Klaten dan Brebes, KPU setempat berani bersikap menolak surat pengunduran diri yang diserahkan partai. Menurut sikap KPU Karanganyar sangat tidak etik dan melakukan pelanggaran secara administrasi.

“KPU Karanganyar seolah jadi naip (penghulu) menikahkan, tapi sudah menyiapkan surat cerainya,” katanya.

Dia meminta KPU Karanganyar tidak gegabah dalam melangkah. Dia mengancam akan menempuh jalur hukum apabila KPU nekat mengganti nama caleg terpilih.