Muncul Petisi Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, & Netflix

 Solopos Digital Media - Panduan Informasi dan Inspirasi

SOLOPOS.COM - Solopos Digital Media - Panduan Informasi dan Inspirasi

Solopos.com, SOLO — Niat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengawasi konten digital di berbagai platform seperti Youtube, Netflix, dan Facebook ditentang publik. Konten digital di ketiga platform itu dinilai publik justru menjadi alternatif di tengah rendahnya kualitas konten televisi di Indonesia.

Penolakan itu muncul dalam sebuah petisi berjudul Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, Netflix! di situs Change.org yang muncul pada Jumat (9/8/2019). Hingga berita ini ditulis, petisi yang dimulai oleh Dara Nasution tersebut telah mendapatkan 17.970 tanda tangan dukungan.

“Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berencana membuat dasar hukum untuk melakukan pengawasan pada konten YouTube, Facebook, Netflix, atau sejenisnya. KPI beralasan pengawasan konten yang berada di media digital bertujuan agar konten layak ditonton serta memiliki nilai edukasi, juga menjauhkan masyarakat dari konten berkualitas rendah,” tulis Dara dalam pengantar petisi.

Menurutnya, rencana KPI tersebut bermasalah. Ada empat alasan yang membuat niat KPI merambah pengawasan ke platform digital tersebut, mulai dari fungsi KPI yang bukan lembaga sensor hingga konten Youtube dan Netflix di tengah banyaknya adegan di televisi nasional yang dinilai tak mendidik.

Pertama, mencederai mandat berdirinya KPI. Menurut Undang-undang Penyiaran No.32 tahun 2002, tujuan KPI berdiri adalah untuk mengawasi siaran televisi dan radio yang menggunakan frekuensi publik. Wewenang KPI hanyalah sebatas mengatur penyiaran televisi dan dalam jangkauan spektrum frekuensi radio, bukan masuk pada wilayah konten dan media digital,” tulis dara.

Kedua, KPI bukan lembaga sensor. Dalam Undang-Undang Penyiaran, KPI tidak memiliki kewenangan melakukan sensor terhadap sebuah tayangan dan melarangnya. KPI hanya berwenang menyusun dan mengawasi pelaksanaan Peraturan dan Pedoman Perilaku penyiaran serta Standar Program Siaran [P3SPS].”

Ketiga, Netflix dan Youtube menjadi alternatif tontonan masyarakat karena kinerja KPI buruk dalam mengawasi tayangan televisi. KPI tidak pernah menindak tegas televisi yang menayangkan sinetron dengan adegan-adegan konyol dan tidak mendidik, talkshow yang penuh sandiwara dan sensasional, serta komedi yang saling lempar guyonan kasar dan seksis. Akhirnya, masyarakat mencari tontonan lain di luar televisi yang lebih berkualitas. Banyaknya orang yang beralih ke konten digital adalah bukti kegagalan KPI menertibkan lembaga penyiaran. KPI seharusnya mengevaluasi diri.

“Keempat, masyarakat membayar untuk mengakses Netflix. Artinya, Netflix adalah barang konsumsi yang bebas digunakan oleh konsumen yang membayar. KPI sebagai lembaga negara tidak perlu mencampuri terlalu dalam pilihan personal warga negaranya.”

Karena itu, Dara menyebut rencana KPI mengawasi konten YouTube, Facebook, Netflix, atau sejenisnya jelas bermasalah dan harus ditolak. Dia meminta KPI memperbaiki kinerja untuk menertibkan tayangan-tayangan televisi agar lebih berkualitas, bukan memaksa untuk memperlebar kewenangan dengan rekam jejak yang mengecewakan.

“Selain itu, pemerintah juga perlu membuat program-program penguatan literasi media. Hal itu akan memberikan solusi konkret dan berorientasi jangka panjang kepada publik.”

Sasar Milenial

Sebelumnya, KPI menyatakan segera mengupayakan aturan yang menjadi dasar hukum untuk pengawasan konten digital dari media seperti YouTube, Facebook, Netflix, dan media sejenis.

“Kami malah ingin segera bisa mengawasi itu, karena di media baru atau media digital saat ini kontennya sudah termasuk dalam ranah penyiaran,” kata Ketua KPI Pusat Agung Suprio seusai pengukuhan komisioner periode 2019-2022 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (5/8/2019) lalu, dilansir Antara.

Pengawasan tersebut agar konten-konten yang berada di media digital memang layak ditonton serta memiliki nilai edukasi, juga menjauhkan masyarakat dari konten berkualitas rendah.

Perlunya pengawasan media YouTube, Netflix, Facebook atau media sejenis menimbang sebagian besar masyarakat sudah beralih dari media konvensional televisi dan radio. Terutama kalangan milenial, mereka menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya untuk mengakses atau menonton konten dari media digital.

“Merujuk data BPS, generasi milenial jumlahnya hampir mencapai 50 persen dari jumlah penduduk,” kata dia.

KPI mengupayakan aturan pengawasan media digital bisa dimasukkan ke dalam revisi undang-undang penyiaran, dan diharapkan DPR bisa segera merevisinya. “Kami juga akan merevisi P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, karena P3SPS dibuat sudah lama, jadi ada hal-hal baru yang belum terakomodasi, ini akan kita revisi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujar Agung.

Berita Terkait

Espos Premium

Mau Donor Darah Saat Pandemi? Aman Kok!

Mau Donor Darah Saat Pandemi? Aman Kok!

Sebelum pandemi stok darah yang dimiliki PMI cukup untuk kebutuhan empat hari, pada masa pandemi berkurang menjadi hanya dua hari. Selain khawatir tertular Covid-19, masyarakat pun sulit mengakses fasilitas donor darah akibat pembatasan mobilitas.

Berita Terkini

Innalillahi, Ibunda Bupati Ponorogo Meninggal Dunia

Suyatun, ibunda Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko meninggal dunia, Senin (20/9/2021) sekitar pukul 03.00 WIB.

Pasien Turun Signifikan, Isolasi Apung di Kapal Umsini Ditutup

Penurunan kasus positif Covid-19 dari sekitar 700 pasien per hari menjadi 70-80 pasien per hari

Sempat Jatuh, Pendaki asal Madiun Meninggal di Gunung Lawu Karanganyar

Seorang pendaki Gunung Lawu asal Madiun meninggal dunia setelah sempat jatuh dan tak sadarkan diri saat melakukan pendakian.

Duh, Ada Bupati Pecat Sekda karena Akan Jadi Rival di Pilkada

Bupati Sula mencopot Sekda tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Wuih Keren! BTS Kembali Tampil di Markas PBB

Tak hanya menyampaikan pidato, BTS juga menyanyi Permission to Dance di Markas Besar PBB.

Ibu Mertua Mantan Presiden SBY Berpulang di Usia 91 Tahun

Kendati begitu tidak disebutkan secara detail sakit yang diderita almarhumah.

Persijap Jepara Pun Targetkan Juara Liga 2

Bupati Jepara, Dian Kristiandi, mematok target tinggi Persijap Jepara juara Liga 2 2021.

Menggali Nilai-Nilai Pancasila dan Kebajikan Hidup dari Kota Lama Semarang

Direktorat Informasi dan Kominikasi Publik menggelar dialog interaktif menggali nilai-nilai Pancasila dan pelestarian dari Kota Lama Semarang.

Pemain Muda Dominasi Tim Piala Thomas dan Uber Indonesia

Rionny Mainaky mengaku percaya dengan kemampuan para young guns untuk unjuk gigi di Piala Thomas dan Piala Uber.

Warga Lereng Merapi-Merbabu Jadi Sasaran Vaksinasi, Segini Kuotanya

Percepatan vaksinasi direncanakan kembali dilakukan di Kecamatan Selo pada Selasa (21/9/2021). Vaksinasi akan dilakukan di semua desa dengan jumlah sasaran sekitar 1.500 sasaran.

Manga One Piece 1026 Lanjutkan Pertarungan Kaido

Dalam bagian awal manga One Piece 1026, kemungkinan pertarungan tiga lawan satu akan terjadi.

Liga 2 Digelar Senin-Kamis di Daerah PPKM Level 2 dan 3

Pemain maupun pelaksana pertandingan Liga 2 harus diseleksi lewat aplikasi PeduliLindungi.

Geram Proyek GOR Indoor Manahan Tak Selesai, DPRD Solo: Jangan Terulang Lagi!

Pimpinan DPRD Solo geram dengan pelaksanaan proyek lanjutan GOR Indoor Manahan yang tak selesai sesuai target.

Luhut Restui Liga 2 Bergulir 26 September

Liga 2 digelar di kabupaten atau kota dengan status PPKM Level 2 dan 3.

Pameran UVO 2021, Perajin : Lebih Praktis, Bisa Promosi dari Rumah

Para perajin usaha kecil menengah (UKM), merasa terbantu dengan gelaran UKM Virtual Expo (UVO) II 2021 yang diselenggarakan Pemprov Jateng.