Muncul Petisi Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, & Netflix

Niat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengawasi konten digital di berbagai platform seperti Youtube, Netflix, dan Facebook ditentang publik. Konten digital di ketiga platform itu dinilai publik justru menjadi alternatif di tengah rendahnya kualitas konten televisi di Indonesia.

Muncul Petisi Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, & Netflix

SOLOPOS.COM - Ilustrasi laman Youtube.

Solopos.com, SOLO — Niat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengawasi konten digital di berbagai platform seperti Youtube, Netflix, dan Facebook ditentang publik. Konten digital di ketiga platform itu dinilai publik justru menjadi alternatif di tengah rendahnya kualitas konten televisi di Indonesia.

Penolakan itu muncul dalam sebuah petisi berjudul Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, Netflix! di situs Change.org yang muncul pada Jumat (9/8/2019). Hingga berita ini ditulis, petisi yang dimulai oleh Dara Nasution tersebut telah mendapatkan 17.970 tanda tangan dukungan.

“Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berencana membuat dasar hukum untuk melakukan pengawasan pada konten YouTube, Facebook, Netflix, atau sejenisnya. KPI beralasan pengawasan konten yang berada di media digital bertujuan agar konten layak ditonton serta memiliki nilai edukasi, juga menjauhkan masyarakat dari konten berkualitas rendah,” tulis Dara dalam pengantar petisi.

Menurutnya, rencana KPI tersebut bermasalah. Ada empat alasan yang membuat niat KPI merambah pengawasan ke platform digital tersebut, mulai dari fungsi KPI yang bukan lembaga sensor hingga konten Youtube dan Netflix di tengah banyaknya adegan di televisi nasional yang dinilai tak mendidik.

Pertama, mencederai mandat berdirinya KPI. Menurut Undang-undang Penyiaran No.32 tahun 2002, tujuan KPI berdiri adalah untuk mengawasi siaran televisi dan radio yang menggunakan frekuensi publik. Wewenang KPI hanyalah sebatas mengatur penyiaran televisi dan dalam jangkauan spektrum frekuensi radio, bukan masuk pada wilayah konten dan media digital,” tulis dara.

Kedua, KPI bukan lembaga sensor. Dalam Undang-Undang Penyiaran, KPI tidak memiliki kewenangan melakukan sensor terhadap sebuah tayangan dan melarangnya. KPI hanya berwenang menyusun dan mengawasi pelaksanaan Peraturan dan Pedoman Perilaku penyiaran serta Standar Program Siaran [P3SPS].”

Ketiga, Netflix dan Youtube menjadi alternatif tontonan masyarakat karena kinerja KPI buruk dalam mengawasi tayangan televisi. KPI tidak pernah menindak tegas televisi yang menayangkan sinetron dengan adegan-adegan konyol dan tidak mendidik, talkshow yang penuh sandiwara dan sensasional, serta komedi yang saling lempar guyonan kasar dan seksis. Akhirnya, masyarakat mencari tontonan lain di luar televisi yang lebih berkualitas. Banyaknya orang yang beralih ke konten digital adalah bukti kegagalan KPI menertibkan lembaga penyiaran. KPI seharusnya mengevaluasi diri.

“Keempat, masyarakat membayar untuk mengakses Netflix. Artinya, Netflix adalah barang konsumsi yang bebas digunakan oleh konsumen yang membayar. KPI sebagai lembaga negara tidak perlu mencampuri terlalu dalam pilihan personal warga negaranya.”

Karena itu, Dara menyebut rencana KPI mengawasi konten YouTube, Facebook, Netflix, atau sejenisnya jelas bermasalah dan harus ditolak. Dia meminta KPI memperbaiki kinerja untuk menertibkan tayangan-tayangan televisi agar lebih berkualitas, bukan memaksa untuk memperlebar kewenangan dengan rekam jejak yang mengecewakan.

“Selain itu, pemerintah juga perlu membuat program-program penguatan literasi media. Hal itu akan memberikan solusi konkret dan berorientasi jangka panjang kepada publik.”

Sasar Milenial

Sebelumnya, KPI menyatakan segera mengupayakan aturan yang menjadi dasar hukum untuk pengawasan konten digital dari media seperti YouTube, Facebook, Netflix, dan media sejenis.

“Kami malah ingin segera bisa mengawasi itu, karena di media baru atau media digital saat ini kontennya sudah termasuk dalam ranah penyiaran,” kata Ketua KPI Pusat Agung Suprio seusai pengukuhan komisioner periode 2019-2022 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (5/8/2019) lalu, dilansir Antara.

Pengawasan tersebut agar konten-konten yang berada di media digital memang layak ditonton serta memiliki nilai edukasi, juga menjauhkan masyarakat dari konten berkualitas rendah.

Perlunya pengawasan media YouTube, Netflix, Facebook atau media sejenis menimbang sebagian besar masyarakat sudah beralih dari media konvensional televisi dan radio. Terutama kalangan milenial, mereka menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya untuk mengakses atau menonton konten dari media digital.

“Merujuk data BPS, generasi milenial jumlahnya hampir mencapai 50 persen dari jumlah penduduk,” kata dia.

KPI mengupayakan aturan pengawasan media digital bisa dimasukkan ke dalam revisi undang-undang penyiaran, dan diharapkan DPR bisa segera merevisinya. “Kami juga akan merevisi P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, karena P3SPS dibuat sudah lama, jadi ada hal-hal baru yang belum terakomodasi, ini akan kita revisi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujar Agung.

Berita Terkait

Berita Terkini

Warga di Masaran Sragen Kenakan Jas Hujan Saat Memandikan & Memakamkan Jenazah, Biar Aman

Kisah unik tentang warga Desa Jirapan, Masaran, Sragen, yang memandikan dan memakamkan jenazah salah seorang perangkat desa memakai jas hujan agar aman dari penularan Covid-19.

Kabar Baik, BOR Rumah Sakit Covid-19 di Karanganyar Mulai Turun

Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 di Karanganyar sudah mulai turun.

Tersangka Ilham Siregar Meninggal karena Sakit, Bagaimana Kelanjutan Kasus Korupsi ASABRI?

Tersangka kasus dugaan korupsi PT ASABRI Ilham W Siregar meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit.

Geger! Teror Bra Gelantungan Bikin Heboh Warga Rembang

Teror bra bergelantungan di sejumlah lokasi menggegerkan warga di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Kempis-Kempis, 8.000 Karyawan Lion Air Dirumahkan

Sekitar 8.000 karyawan maskapai penerbangan Lion Air bakal dirumahkan agar perusahaan mampu bertahan menghadapi pandemi.

Kuliner Solo, Memanjakan Selera Harus Tahu Batas

Laman Kementerian Komunikasi dan Informatika menggolongkan informasi bahwa satai brutu menyebabkan mudah lupa atau mudah pikun sebagai disinformasi.

Kebakaran Kandang di Grobogan: 13.000 Ekor Ayam Hangus, Rugi hingga Rp1,2 Miliar

Kebakaran terjadi di kandang berisi 13.000 ekor ayam di Grobogan, Jawa Tengah, yang menimbulkan kerugian mencapai Rp1,2 miliar.

Kasus Kematian Covid-19 di Jateng Tinggi, 90% dari Pasien Usia 40 Tahun ke Atas

Kasus kematian atau crisis fatality rate (CFR) akibat Covid-19 di Jawa Tengah (Jateng) masih terbilang tinggi.

Kisah Tragis 2 Wanita Kembar Dijuluki PSK Tertua di Dunia

Kisah tragis kali ini tentang wanita kembar yang dijuluki sebagai PSK tertua di dunia.

Pembangunan Fisik Capai 95%, Bendungan Bendo Ponorogo Mulai Diisi Air

Bendungan Bendo yang berada di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, mulai diisi air awal atau impounding, Sabtu (31/7/2021)

Terlibat Kejar-kejaran dengan Orang Tak Dikenal, Remaja Meninggal Seusai Tabrak Pohon di Jogja

Seorang remaja meninggal setelah menabrak pohon perindang di Jalan AM. Sangaji, Jetis, Kota Jogja, Sabtu (31/7/2021) dini hari.

Jurus Cegah Jakarta Tenggelam, Mampukah Bertahan?

Wagub DKI Jakarta menegaskan wilayahnya tidak akan tenggelam dalam 10 tahun ke depan karena sederet jurus pencegahan yang dilakukan.