SOLOPOS.COM - Petani di Desa Kudu, Baki, Sukoharjo, menggunakan sumur bor untuk mengairi sawah mereka yang tak lagi terlayani irigasi akibat musim kemarau berkepanjangan. (Dok/Solopos)

Petani di Desa Kudu, Baki, Sukoharjo, menggunakan sumur bor untuk mengairi sawah mereka yang tak lagi terlayani irigasi akibat musim kemarau berkepanjangan. Dinas Pertanian diharapkan bisa lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk menangani masalah kekeringan yang dialami petani. (JIBI/SOLOPOS/Farid Syafrodhi)

SUKOHARJO – Anggota Komisi II DPRD Sukoharjo kaget dan mempertanyakan munculnya angka Rp3,12 miliar dari Dinas Pertanian (Dipertan). Tambahan itu dua kali lipat dibanding dana yang telah dialokasikan di dinas tersebut.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Anggota Komisi II meminta pengelola Dipertan untuk mencoret program kerja yang tidak mendesak dan fokus pada program pengentasan petani dari bencana kesulitan air. Persoalan itu muncul pada rapat komisi II yang membahas usulan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD 2013. “Tambahan dana sebesar itu [Rp3,12 miliar] akan diambilkan dari mana? Apalagi ada defisit anggaran senilai Rp99 miliar. Jadi program-program yang diajukan itu mohon dikoreksi dulu,” ujar pimpinan rapat, Hasman Budiadi.

Hal sama dikemukakan anggota Komisi II, Sarjono. “Kenapa tambahan anggaran itu muncul di belakang. Kalau memang tambahan itu dipergunakan untuk Dipertan kami senang namun kalau dibagi dengan satuan kerja (Satker) lain percuma. Apalagi persoalan pertanian Sukoharjo sangat kompleks,” tukasnya. Dicontohkan oleh Sarjono, persoalan hama wereng dan tikus masih terus-menerus terjadi. Juga, ujarnya, kekeringan di sepanjang aliran irigasi sehingga petani di musim tanam (MT) III selalu menjerit. “Saya melihat rehap pasar hewan Bekonang didrop karena bisa diajukan pada APBD 2014. Juga program Jaringan Irigasi Tingat Usaha Tani (JITUT) hanya menghamburkan uang. Contoh, di Mojolaban, bangunan [irigasi] yang masih baik diperbaiki lagi.”

Sementara itu, Heri Purwanto mengaku heran, kenapa anggaran di pertanian lebih sedikit dibanding Diperindag. “Penduduk Sukoharjo 60% petani, kenapa anggaran hanya Rp12 M sedangkan Diperindag senilai Rp49 M. Jika musim kemarau seperti sekarang petani kesulitan air. Kami mohon aliran air di Kali Samin, Desa Pogogor, Kecamatan Bendosari dibuat bendung karena mampu mengaliri 1.500 hektare lahan pertanian.”

Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Sukoharjo, Giyarti, menyatakan, tambahan tersebut sepenuhnya dipergunakan di pertanian. Giyarti menjelaskan, tambahan Rp3,12 M itu akan dipergunakan untuk program pengolahan lahan dan air, rehab pasar hewan Bekonang, pengadaan sapi pejantan dan pendampingan petani.

“Usulan bendung Kali Samin memang belum dianggarkan. Sedangkan mengenai ketersediaan air, kami masih menunggu hasil rapat dengan balai besar pada 18 Oktober mendatang. Jika sudah turun hujan maka aliran dari Waduk Gajag Mungkur bisa disalurkan namun kalau tidak maka bendung tetap ditutup.”

Sementara itu, Kepala DPKAD Sukoharjo, Joko Triyono menyatakan, pihaknya tak akan mencoret tambahan anggaran di setiap Satker. “Saya tak akan memangkas setiap usulan. Kami berharap ada tambahan DAU sehingga tambahan tersebut bisa tercukupi dari DAU tersebut.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya