MUNASLUB GOLKAR : Jatah Menteri untuk Setya Novanto Cs? Istana: Sekarang Sudah Sangat Stabil

Munaslub Golkar memutuskan untuk mendukung pemerintah. Kini di bawah Setya Novanto, akankah Golkar dapat jatah menteri?

Solopos.com, JAKARTA — Pihak Istana menanggapi perihal kemungkinan masuknya sejumlah kader Partai Golkar ke dalam kabinet. Kemungkinan ini muncul setelah partai beringin menunjukkan sikapnya untuk mendukung penuh pemerintah dan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan tidak mengetahui hal tersebut dan menyatakan bahwa kewenangan sepenuhnya berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Apakah Golkar akan bergabung dengan pemerintah, tentunya ini, maksud saya untuk mendapatkan kursi di kabinet, adalah kewenangan sepenuhnya Presiden. Sampai hari ini, belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut, Presiden sebelumnya sudah menyampaikan hal itu di Korea,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (17/5/2016).

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar di Nusa Dua, Bali, menetapkan mantan Ketua DPR Setya Novanto sebagai Ketua Umum. Selain itu, Golkar juga menunjukkan sikap mendukung penuh pemerintahan dan resmi keluar dari KMP.

Pramono mengatakan sikap Golkar membuat adanya perbedaan konfigurasi dan bandul politik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. “Tentunya harapan, bahwa pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Pak JK ini akan bisa menjadi lebih stabil, walaupun sekarang sudah sangat stabil,” katanya.

Dari Korea Selatan, Presiden Jokowi meminta agar semua pihak menghormati pilihan yang sudah diberikan oleh para pemegang hak suara dari Partai Golkar. “Ini kan wilayahnya Partai Golkar. Siapapun yang terpilih itu merupakan pilihan dari yang memiliki hak suara baik di DPP, DPD, maupun di ormas-ormasnya. Kita hormati pilihan itu,” katanya, dikutip dari keterangan resmi Tim Komunikasi Presiden, Selasa (17/5/2016).

Saat ditanya mengenai kemungkinan masuknya Partai Golkar ke dalam kabinet, Presiden menegaskan bahwa sampai dengan saat ini belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut.