Mulai Semester Depan Pendidikan Antikorupsi Terintegrasi Pada Seluruh Mapel

Ilustrasi (keep-my-mind.blogspot.com)

Promosi Wealth Management BRI Prioritas Raih Penghargaan Asia Trailblazer Awards 2024

Ketua Tim Materi Sekretariat Ditjen Dikmen Kemendikbud, Arnie Fajar, menjelaskan pemberian materi antikorupsi untuk tingkat SMA/SMK berbeda dengan tingkat dasar. Di SD dan SMP materi antikorupsi hanya diberikan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sedangkan pada pendidikan menengah diberikan di tiap mata pelajaran dengan model integrasi.

Proses integrasi pada setiap mapel itu baru digagas tahun ini dan dimulai dengan mengadakan Workshop Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Karakter Tingkat SMA/SMK/SMLB 2012 di Hotel Solo Paragon, Senin-Rabu (19-21/11/2012). Workshop itu melibatkan 136 guru se-Indonesia yang mengajar 18 mapel SMA dan 24 Mapel SMK.

Integrasi dilakukan karena pendidikan antikorupsi tidak memungkinkan masuk kurikulum dalam bentuk mata pelajaran tersendiri. Hal itu karena beban mapel yang telah ada saat ini untuk SMA dan SMK dinilai sudah cukup berat. Dalam integrasi itu guru diharuskan menyampaikan dan menjelaskan nilai antikorupsi kepada siswa dengan dikaitkan mata pelajaran yang diajarkan. “Dengan itu guru tak hanya transfer ilmu, tapi juga transfer nilai,” jelasnya, Rabu (21/11).

Arnie menambahkan Kemendikbud telah menyusun panduan pendidikan karakter antikorupsi yang akan diimplementasikan pada seluruh mapel di SMA dan SMK. Selain itu pihaknya telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi. Dalam panduan itu dijelaskan ada tiga poin utama dalam pendidikan korupsi di sekolah. Antara lain manajemen sekolah yang transparan, pengembangan diri siswa melalui ekstrakurikuler, serta memasukkan materi pendidikan antikorupsi pada tiap mapel.

Dengan adanya sekolah-sekolah rintisan yang telah dibina itu, Arnie mengharapkan Dinas Pendidikan di setiap wilayah bisa aktif untuk ikut melakukan inseminasi, sehingga sekolah lainnya bisa mencontoh dan ikut mengimplementasikan integrasi pendidikan karakter itu di sekolah masing-masing. “Jadi sekolah tidak perlu menunggu mendapatkan jatah pembinaan,” tegasnya.