Solopos.com, SOLO– Puluhan pemuda menggadang-gadang sosok Wali Kota Solo pada periode berikutnya. Mereka mengagas kriteria yang harus dimiliki calon Wali Kota Solo berikutnya.
Diskusi itu mengemuka dalam Rembug Kutha Sala yang diselenggarakan Komunitas Muda Visioner di Tea Room Resto Omah Sinten, Kecamatan Banjarsari, Solo, Kamis (1/5/2023). Para peserta didominasi orang muda, mulai dari mahasiswa, pegiat sosial kemasyarakatan, hingga pengusaha.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Inisiator Ruang Solidaritas Joli Jolan Septina Setyaningrum menjelaskan 17 lokasi prioritas pembangunan Kota Solo mayoritas tidak didanai APBD Kota Solo melainkan bersumber dari APBN, tanggung jawab sosial perusahaan/CSR, Uni Emirat Arab (UEA), dan investor.
Menurut dia, Wali Kota Solo berikutnya harus bisa menancapkan satu legasi. Tidak seperti legasi yang biasa ditinggalkan kepala daerah yang berwujud atau tampak, misalkan infrastruktur. Namun, legasi yang berkelanjutan atau yang juga tidak terlihat.
“Legasi dengan creative financing itu penting. Bagaimana mengelola kota dengan pendanaan kreatif. Tidak hanya mengandalkan pendapatan pajak dengan menaikkan nilai PBB [Pajak Bumi dan Bangunan]. Saya tidak masalah siapapun wali kotanya,” jelas dia.
Menurut dia, APBN difokuskan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Wali Kota Solo harus memiliki kemampuan untuk menjalankan pendanaan kreatif dalam mengelola Kota Solo sehingga tidak bergantung dengan pendapatan pajak.
Selain itu, Septi mengapresiasi Gibran yang berlatar pengusaha mampu membawa lompatan pada bidang UMKM dan pariwisata di Solo. Namun, ada masalah yang timbul terkait masalah lingkungan.
Dia mengatakan perlu ada regulasi yang berpihak pada kelestarian lingkungan, antara lain regulasi kemasan UMKM yang baik, memilah sampah, dan bisa mendorong Peraturan Presiden tentang penanganan Bengawan Solo karena Bengawan Solo merupakan salah satu sumber air bersih bagi warga Kota Solo.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Krisnauli Tandjung, mengatakan Wali Kota Solo berikutnya harus mampu menggandeng pihak-pihak berkepentingan untuk menggerakan komunitas yang ada di Kota Solo.
“Solo adalah kota budaya dan pariwisata, menjadi penting ada semangat dari stakeholder untuk ikut menggerakkan komunitasnya,” jelasnya.
Sekar memberikan contoh perusahaan bisa mengarahkan CSR-nya untuk komunitas terkait atau komunitas setempat. Upaya itu dapat membentuk suatu keberlanjutan profit, planet, people (PPP).
“Kolaborasi menjadi hal yang penting framework PPP itu memacu pengusaha untuk berinovasi. Otomatis objektifnya profit, bagaimana profit memberdayakan komunitas sekitar. Pengusaha tidak memikirkan satu kota namun didorong ikut memikirkan wilayah sekitarnya,” ungkapnya.
Sekar menambahkan siapapun kepala daerah berikutnya harus mau berpolitik. Kepala daerah berhasil menjadi kepala daerah melalui proses politik. Kebijakan Wali Kota merupakan produk politik.
“Tokohnya perlu ada keterbukaan dengan proses politik. Kalau dia tidak lahir dari latar belakang politik tidak apa-apa, misalkan pengusaha, akademisi, atau budayawan. Tapi jangan sampai tokoh ini tidak terbuka terkait proses politik,” ujarnya.
Rektor Universitas Surakarta (Unsa), Astrid Widayani, menjelaskan pembangunan Kota Solo harus melihat dari segi linieritas karena Solo memiliki potensi masa lampau dan masa kini. Contohnya revitalisasi Pura Mangkunegaran. Semua titik di Kota Solo bisa dibangun sesuai potensinya seperti revitalisasi Pura Mangkunegaran.
Selain itu, kata Astrid, tugas warga menjadikan Kota Solo maju atau berkembang. Apabila memilih menjadi kota yang maju, Wali Kota Solo selanjutnya harus menyiapkan konsekuensinya, terkait perubahan pasar, gaya hidup, dan budaya.
Jurnalis Solopos Media Group Ayu Prawitasari mengatakan kata kunci yang menjadi perhatian publik, yakni pertumbuhan, integrasi sosial, keberlanjutan pendanaan, dan ketegasan pemimpin.
“Saya mengapresiasi Mas Gibran yang berencana menertibkan penghuni rusunawa [rumah susun sederhana sewa] yang sudah tinggali lebih dari enam tahun. Biasanya masyarakat bawah itu bertabrakan dengan kepentingan partai politik,” jelas dia.
Terkait, integrasi sosial, Ayu mengatakan pertumbuhan length of stay hotel di Kota Solo dari 1,3 menjadi ditargetkan 2,3 membutuhkan waktu yang panjang. Kepala daerah juga seharusnya tidak fokus pada hotel dan restoran menengah atas namun menengah ke bawah, misalkan keberlanjutan angkringan.
Menurut Ayu, menjadikan Kota Solo semakin toleran juga harus dimiliki Wali Kota Solo selanjutnya. Meskipun Gibran mampu memberikan ruang bagi enam agama dan penghayat kepercayaan meramaikan hari rayanya di kawasan Balai Kota Solo nyatanya masih ada PR.
“Lembaga nonprofit luar negeri Search for Common Ground dan United States Agency for International Development memiliki program harmoni. Pendanaan mereka masuk ke Solo artinya masih ada potensi terkait intoleransi,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
