Mulai 2023, Pupuk Bersubsidi di Wonogiri Tak Bisa Ditebus Tanpa Kartu Tani

Solopos.com, WONOGIRI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri bakal mewajibkan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani mulai 2023. Di sisi lain, pupuk bersubsidi yang semula terdapat enam jenis berkurang menjadi dua jenis saja.

Kartu tani adalah sarana akses layanan perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan Pangan ) Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, mengatakan kebijakan itu diambil sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.10/2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Sejauh ini mayoritas petani di Wonogiri sudah mempunyai kartu tani, tetapi penggunaan kartu tani untuk penebusan pupuk bersubsidi belum optimal.

Per 31 Oktober 2022, sebanyak 171.107 kartu tani telah tercetak dari 172.265 petani yang terdaftar. Dari jumlah itu, sebanyak 13.071 kartu tani tidak aktif. Sementara kartu tani yang digunakan, tercatat sebanyak 111.220 saja atau 70,40% dari seluruh kartu tani yang tercetak.

“Mulai 2023 semua penebusan pupuk bersubsidi wajib menggunakan kartu tani. Oleh karena itu semua petani wajib mempunyai kartu tani dengan status aktif,” kata Baroto kepada Solopos.com, Selasa (29/11/2022).

Selain itu, sistem pembagian kuota pupuk kepada petani tidak lagi menggunakan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK), melainkan sistem elektronik alokasi (e-alokasi). “Jadi pada 2023, kartu tani akan berisi alokasi, bukan RDKK lagi,” ujar dia.

Kendati begitu, RDKK harus tetap disusun sebagai dasar penentuan alokasi per petani dengan mengacu pada data geospasial seperti data baku lahan, poligon, dan luas tanam statistik. Dengan sistem e-alokasi, apabila masih ada kartu yang bermasalah, mala alokasi pupuk bersubsidi tidak akan bisa ditebus. 

Dia tidak memungkiri selama ini masih ditemukan sejumlah masalah penggunaan kartu tani. Permasalahan itu di antaranya, alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah belum memenuhi kebutuhan RDKK.

Kartu tani banyak yang bermasalah seperti nomor kartu ganti, kartu tani tidak aktif, kuota kosong. Masih ditemukan pembebanan pembelian paket bersubsidi dengan nonsubsidi dengan dalih pengenalan pupuk nonsubsidi.

“Sudah disampaikan bupati jika permasalahan itu bisa diatasi,” kata Baroto.

Dia menambahkan pupuk bersubsidi yang semula ada enam jenis, yaitu Urea, NPK, ZA, SP 36, pupuk organik organik grandul, dan pupuk organik cair, berkurang hanya menjadi Urea dan NPK.

Hal itu dengan pertimbangan kedua jenis pupuk tersebut mengandung unsur hara esensial yang menjadi pembatas pertumbuhan tanaman. Selain itu efisiensi pemupukan, penyederhanaan rantai pasok dan penyaluran.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo atau akrab disapa Jekek, menilai kartu tani yang kuotanya kosong itu biasanya disebabkan petani mengambil alokasi pupuk secara berlebihan tidak sesuai dengan peruntukkan.

Misalnya, pupuk bersubsidi yang semula untuk alokasi MT II dihabiskan pada MT I. Begitu juga pada MT II, petani mengambil alokasi pupuk subsidi untuk jatah MT III. Dengan begitu, pada MT III kuota pupuk subsidi petani sudah kosong.

“Ada faktor lain, misalnya karena kesalahan atau error pada sistemnya. Kalau sudah begitu tentu kami enggak bisa menyalahkan petani. Itu nanti ranahnya BRI sebagai instansi yang berwenang dan bertanggung jawab karena mereka sebagai bank yang mencetak kartu tani,” kata Jekek saat ditemui Solopos.com selepas acara.

Solusinya, lanjut Jekek, petani yang bermasalah pada kartu tani tetap dapat menebus pupuk subsidi dengan cara manual. Mereka cukup membawa KTP atau KK yang terdaftar dalam RDKK kepada KPL. Selanjutnya dikonfirmasikan kepada BRI untuk dilakukan pembenahan masalah pada kartu tani tersebut.

“Hal semacam itu bisa terjadi karena, bisa jadi nama yang ada pada KTP dan kartu tani berbeda. Misalnya di KTP tertulis Soekarno dan kartu tani Sukarno. Kalau ada seperti tinggal panggil BRI saja, selesai,” kata dia.