MUI Haramkan Penyebaran Hoax & Fitnah di Medsos

MUI menyeluarkan fatwa yang mengharamkan penyebaran hoax, fitnah, dan ujaran kebencian di media sosial.

Solopos.com, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa tentang cara bertindak di media sosial. Ada sejumlah ketentuan dalam Fatwa tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial itu, di antaranya larangan untuk melakukan bullying, menyebar hoax, ujaran kebencian, hingga konten pornografi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Fatwa itu ditetapkan MUI pada 13 Mei 2017 menindaklanjuti maraknya berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian yang mengkhawatirkan di media sosial. MUI pun menerbitkan pedoman bermuamalah yang di dalamnya berisi sejumlah ketentuan hukum.

Ada sembilan ketentuan hukum dalam fatwa itu. Tak hanya mengharamkan penyebaran hoax, fitnah, dan kebencian, fatwa ini juga mengharamkan aktivitas buzzer yang menyebar konten-konten negatif itu untuk tujuan apapun.

Berikut daftar ketentuan tersebut selengkapnya:

1. Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (mu?asyarah bil ma?ruf), persaudaraan (ukhuwwah), saling wasiat akan kebenaran (al-haqq) serta mengajak pada kebaikan (al-amr bi al-ma?ruf) dan mencegah kemunkaran (al-nahyu „an al-munkar).
2. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
b. Mempererat persaudaraan (ukhuwwah), baik persaudaraan keIslaman (ukhuwwah Islamiyyah), persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah), maupun persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah insaniyyah).
c. Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antarumat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.
3. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:
a. Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.
b. Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
c. Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar’i.
e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
4. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
5. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
6. Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar’i.
7. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.
8. Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.
9. Aktifitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.