Ketua MUI Maruf Amin (kiri) dan CEO Obsession Media Group, Usama Hisyam disela penghargaan Obsession Awards 2018 dan Womens Obsession Awards 2018 di Jakarta, Kamis (22/3/2018). (Bisnis - Nurul Hidayat)

Solopos.com, JAKARTA -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma\'ruf Amin mendukung langkah Kementerian Agama (Kemenag) yang merilis daftar 200 nama mubaligh. Menurut Ma\'ruf, tindakan Kemenag tersebut untuk pencegahan terhadap munculnya penceramah yang radikal.

"Ini diperlukan untuk penertiban. Masa ada yang hanya bisa maki-maki kemudian jadi mubaligh," kata Maruf di sela pertemuannya dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (22/5/2018), dilansir Antara.

Dia mengatakan MUI akan segera mengundang perwakilan sejumlah ormas Islam dan mubaligh untuk membahas persoalan tersebut. Dia berharap pertemuan itu bisa memunculkan para penceramah yang baik atau tidak asal-asalan.

Nantinya, kata dia, MUI akan menjadi pihak yang memverifikasi nama-nama mubaligh itu atas usulan dari Kemenag. "Silakan Kemenag membuat rilis nama mubaligh, tentunya sama dengan apa yang direkomendasikan oleh MUI. Nah bagi yang tidak mau namanya dirilis dan diverifikasi oleh MUI juga enggak apa-apa," kata dia.

Menag Lukman mengatakan rilis 200 nama mubaligh itu sesuai aspirasi dari sejumlah ormas Islam, tokoh agama, perguruan tinggi keagamaan Islam dan masjid. Aspirasi itu meminta Kementerian Agama nama-nama mubaligh untuk mengisi tausiyah di bulan Ramadan.

"Kami sudah membayangkan jika rilis nama mubaligh ini akan dilematis karena tidak semuanya bisa diakomodir. Namun di satu sisi, kami juga harus melayani kebutuhan umat. Nah, ke depan, kami ingin nama-nama yang dirilis Kemenag itu terlebih dahulu direkomendasi oleh MUI," kata Lukman.

Sebelumnya, rilis mubaligh rekomendasi Kemenag itu dikritik sejumlah politikus. Kritik datang dari Gedung Parlemen di antaranya politikus PKS Jazuli Juwaini dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. Amien bahkan mendesak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mundur dari jabatannya. Amien mengatakan bahwa rekomendasi mubaligh yang dikeluarkan oleh Kemenag merupakan kebijakan keliru.

"Ciri pemimpin yang berjiwa besar itu mau mundur kalau ternyata keputusannya keliru," ujar Amien dalam Refleksi 20 Tahun Reformasi, Senin (21/5/2018), di Gedung DPR.

Amien menilai kebijakan Kemenag tersebut harus dibatalkan karena membuat gusar masyarakat. Dia mengatakan kebijakan itu juga dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan. Tak lupa, Amien meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak. "Jadi Pak Lukman Hakim atau yang di atasnya, Pak Presiden itu [harus] melihat aspirasi masyarakat. Cabut, but, selesai," ujar Amien.

 


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten