Solopos.com, JAKARTA -- Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah bereaksi keras terhadap isu adanya uang dari Pemerintah China untuk tiga organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia agar bungkam soal nasib muslim Uighur di Xinjiang, China. Muhammadiyah mendesak media Wall Street Journal (WSJ) untuk menarik artikelnya yang menyebutkan isu itu.
Ketua Biro Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah KH Muhyiddin Junaidi mengatakan apabila WJS tidak bergeming, pihaknya akan memikirkan untuk mengambil jalur hukum.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dia menganggap pemberitaan WSJ termasuk ke dalam pembunuhan karakter. Junaidi menyebut tidak ada satupun ormas Islam di Indonesia yang menerima uang sogokan dari pemerintah China.
Dikritik Soal Uighur, Kemenlu Mengaku Lagi Tanya ke Pemerintah China
"Kami minta agar Wall Street Journal itu menarik pernyataannya karena itu tidak sesuai fakta," kata Muhyiddin di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019), dilansir Suara.com.
Sebelum menempuh jalur hukum, Muhyiddin mengatakan pihaknya bakal melakukan komunikasi dengan pihak WSJ guna menyelesaikan masalah itu. Akan tetapi apabila WSJ tidak merespons permintaan Muhammadiyah untuk menarik artikelnya, maka bukan tidak mungkin pihaknya akan menempuh jalur hukum.
Temui Moeldoko, Dubes China: Silakan Kalau Mau Lihat Muslim Uighur!
"Ya kita akan membentuk kuasa hukum dan mereka yang akan berkomunikasi," pungkasnya.
Sebelumnya, WSJ menuliskan artikel soal adanya tiga ormas yang mendapatkan uang bungkam. Tiga ormas tersebut ialah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan MUI.
Dokumen Rahasia Ungkap Cara China Cuci Otak Muslim Uighur
Dalam artikel media dari Amerika Serikat tersebut tertulis bahwa tiga ormas tersebut diberikan uang agar tidak bersuara terkait dengan kondisi umat muslim Uighur.
Desakan dari Muhammadiyah sebenarnya sudah disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti. Abdul Muti mendesak WSJ untuk meminta maaf dan meralat pernyataannya sebelum Muhammadiyah memilih jalur hukum.
Kekayaan Tak Sampai Rp200 Juta, Artidjo Alkostar Termiskin di Dewas KPK
"PP Muhammadiyah mendesak agar Wall Street Journal (WSJ) meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya," ujar Abdul Muti di di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019) lalu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
