Kategori: Nasional

Mudik Lokal, Kala Pusat dan Daerah Tak Sepaham


Solopos.com/Mariyana Ricky P.D/Imam Yuda Saputra/Adib Muttaqin Asfar

Solopos.com, SOLO--Pemerintah pusat dan daerah rupanya belum satu suara mengenai pelarangan mudik lokal atau di kawasan aglomerasi. Kompleksnya praktik penyekatan dalam wilayah yang menyatu seperti Soloraya menjadi kendala untuk menegakkan larangan mudik lokal.

Sebelumnya, melalui Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan pemerintah pusat melarang mudik lokal termasuk di kawasan aglomerasi. Salah satu kawasan aglomerasi yang ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 13/2021 adalah Soloraya. Satgas menyebut larangan mudik lokal atau di kawasan aglomerasi tersebut sebagai bentuk upaya mencegah penularan Covid-19.

Namun, tak sejalan dengan pemerintah pusat, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tetap mengizinkan mudik lokal Soloraya berlangsung. Gibran memiliki sejumlah pertimbangan terkait izin tersebut.

“Ya itu [mudik Soloraya], akan kami koordinasikan lagi dengan pusat, sejauh ini masih kami bolehkan, Solo itu kecil banget lho. Masak enggak kami bolehkan. Nanti penyekatannya seperti apa kalau mudik lokal enggak dibolehkan? Enggak, enggak, enggak. Pokoknya tetap dibatasi lah [bukan larangan sepenuhnya]. Seperti untuk aktivitas harian Solo ini, pasti melibatkan Soloraya juga,” katanya kepada wartawan, Jumat (7/5/2021).

Kendati demikian, Gibran bakal merevisi aturan itu apabila ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan. Sikapnya terhadap kebijakan larangan mudik lokal dari pusat ini juga terkait keputusannya mengizinkan perjalanan wisata di Soloraya.

Ihwal perjalanan wisata, dia menyebut terbatas untuk warga Solo dan sekitarnya. Menurutnya, pelaku perjalanan wisata berbekal Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dari zona merah tak boleh masuk.

Wisatawan Harus Lokal

Ia meminta pemanfaatan SIKM hanya untuk perjalanan penting dan mendesak. Di antaranya untuk melayat keluarga inti yang meninggal, melahirkan, perjalanan kerja yang mendesak, dan sejenisnya. Izin wisata tersebut adalah untuk warga Solo dan sekitarnya yang bertandang ke destinasi wisata seperti Taman Balekambang dan Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ).

“Wisata itu diizinkan ya, [Taman] Balaikambang, Jurug [TSTJ], yang datang ya [orang] Solo saja. Jangan orang Jakarta dan Luar Jawa ke sini pakai SIKM buat piknik atau pariwisata, itu enggak boleh. Itu saja lho. Kalau orang Soloraya silakan,” imbuhnya lagi.

Sebelum pemerintah pusat mengeluarkan larangan mudik lokal, Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan Covid-19 Solo, Ahyani, mengaku bakal meningkatkan pengawasan terhadap objek-objek wisata. Soal kapasitas, Satgas mengatur agar tak lebih dari 50 persen.

Destinasi wisata boleh buka asal tidak menggelar kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Salah satunya, acara Syawalan di Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ). "Syawalan [mengundang kerumunan] tidak boleh. Wisata yang reguler saja yang boleh," ungkapnya.

Menanggapi pernyataan Gibran itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Tengah (Jateng), Henggar Budi Anggoro, tidak mau berkomentar panjang lebar. Ia hanya mengaku akan menerapkan aturan sesuai kebijakan pemerintah pusat soal larangan mudik lokal.

“Saya mengikuti kebijakan yang ada saja [sesuai ketentuan pemerintah pusat],” ujar Henggar kepada Solopos.com, melalui aplikasi Whatsapp (WA), Jumat (7/5/2021).

Henggar kemudian meminta Solopos.com untuk kembali mencermati aturan terkait larangan mudik yang tercantum dalam Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nasional No.13/2021. SE menjelaskan setiap anggota masyarakat tak boleh melakukan perjalanan antarkota/kabupaten/provinsi/negara untuk tujuan mudik. Dengan demikian, mudik lokal atau mudik dalam skala kecil, seperti antarkabupaten juga terlarang.

Jelaskan Parameternya

Sementara itu, pakar transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menyampaikan hal berbeda. Djoko menilai pemerintah seharusnya memperbolehkan mudik lokal atau yang masih dalam satu wilayah aglomerasi dan tak perlu ada pelarangan.

“Tidak hanya mudik, mobilisasi lokal juga seharusnya boleh. Sebenarnya, kepentingan perjalanannya yang harus diatur, baik itu mudik, wisata, kerja, dan lain-lain,” terang Djoko.

Dalam siaran pers bersama Satgas Penanganan Covid-19 dan Kementerian Perhubungan, pemerintah menjelaskan kebijakan sejak awal adalah peniadaan mudik yang berlaku. Adapun pengecualian di wilayah aglomerasi hanya pada layanan transportasi untuk kegiatan esensial harian seperti pekerjaan, pemeriksaan kesehatan, logistik, dan sebagainya.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan larangan mudik lokal atau di wilayah aglomerasi bukan berarti aktivitas transportasi terhenti. Karena itu tidak akan ada penyekatan di wilayah-wilayah itu.

“Di wilayah aglomerasi pun mudik terlarang, yang boleh adalah aktivitas yang esensial, dan transportasi masih akan melayani masyarakat di kawasan ini dengan pembatasan. Baik itu transportasi darat berupa angkutan jalan maupun kereta api, akan tetap melayani masyarakat dengan pembatasan jam operasional, frekuensi, dan jumlah armada. Di samping itu akan diperketat pula pengawasan terhadap protokol kesehatan,” kata Adita, Kamis.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengatakan pemerintah pasti sudah mempersiapkan larangan mudik lokal di wilayah aglomerasi. Namun, pemerintah harus menjelaskan parameter dan ukuran-ukuran larangan mudik di kawasan aglomerasi tersebut.

"Ukuran pemberlakuan kegiatan non-mudik dan kegiatan mudik di kawasan aglomerasi yang itu adalah kawasan terintegrasi dari beberapa kota/kabupaten, tentu sudah dipersiapkan oleh pemerintah dan kami percaya sudah diturunkan ke petugas di lapangan, Satgas Penanganan Covid-19 di kabupaten dan kota. Tentu parameter-parameternya, ukuran-ukurannya, pemerintah perlu sampaikan ke publik," kata Melki kepada Detik, Jumat.

Membingungkan

Melki menyebut larangan mudik lokal tanpa memberikan parameter tentu akan membingungkan masyarakat. Karena itu, dia meminta pemerintah segera menjelaskan parameter untuk membedakan seseorang melakukan mudik dan yang tidak melakukan mudik di wilayah aglomerasi.

"Tentu ukuran-ukuran ini kami harap pemerintah bisa segera sampaikan ke publik. Sehingga nanti tidak membingungkan dan bisa membuat publik lebih jelas dalam memaknai kebijakan melarang mudik di kawasan aglomerasi dan non-mudik yang boleh," ucapnya.

Melki mencontohkan parameter yang mungkin bisa dipakai pemerintah untuk membedakan antara yang mudik dan non-mudik. Misalnya ada penentuan ciri-ciri fisik pemudik yang mudah teridentifikasi petugas.

"Misalnya kegiatan mudik yang paling kelihatan adalah ketika orang membawa sejumlah besar orang, kemudian misalnya membawa perabotan atau perlengkapan yang dalam jumlah besar. Itu kan kelihatan ya," ujarnya.

Melki juga menyarankan pemerintah menggunakan syarat administratif dalam menegakkan larangan mudik lokal. Petugas di lapangan, kata dia, bisa mengecek syarat atau kelengkapan dokumen yang membuktikan masyarakat tengah melakukan kegiatan non-mudik di kawasan aglomerasi.

Senada dengan Melki, anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, meragukan aturan larangan mudik lokal di wilayah aglomerasi bisa terlaksana. Ini lantaran adanya kesulitan teknis untuk membedakan orang yang melakukan perjalanan mudik dan yang non-pemudik di kawasan tersebut. Aturan ini, kata dia, berpotensi menimbulkan salah tafsir.

"Aturan itu agaknya bisa disalahtafsirkan. Bisa jadi, orang ke Bekasi, misalnya. Katanya jalan-jalan. Tetapi sesampai di sana bertemu keluarga, teman, dan sanak saudara. Ketemunya bisa di mal, di taman, di tempat wisata, atau di tempat lain. Atau bahkan bisa berkunjung ke rumah sanak familinya secara langsung. Jika dihentikan polisi, ya mereka menyebutnya jalan-jalan ke mal atau ke tempat wisata. Terus bagaimana membedakannya? Bagaimana memverifikasinya?" ucap Saleh.

Share
Dipublikasikan oleh
Adib Muttaqin Asfar