Solopos.com, WONOGIRI -- Pemerintah Kabupaten Wonogiri berharap pelarangan mudik Lebaran 2021 diikuti dengan kebijakan tata kelola moda transportasi sebagai media yang digunakan perantau untuk mudik. Pemkab akan berkoordinasi dengan paguyuban perantauan Wonogiri.
"Hingga kini belum ada surat turunan tentang pelarangan mudik [Lebaran] yang kami terima. Sejauh ini kami baru mendapatkan informasi dari media elektronik. Surat resmi belum ada," kata Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, di area Sekretariat Daerah Wonogiri, Senin (29/3/2021).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Pria yang akrab disapa Jekek itu mengatakan pelarangan mudik harus dimaknai sebagai suatu inisiasi untuk mencegah adanya peningkatan kasus Covid-19. Sehingga kebijakan itu tidak perlu dijadikan perdebatan.
Baca juga: Bupati Jekek Anggap Wonogiri Belum Butuh Aglomerasi Transportasi, Ini Alasannya
Jekek mengatakan hal yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan sekaligus opsi dan solusi. Jika ada larangan mudik Lebaran seharusnya disertai kebijakan turunan dan infrastruktur pendukung.
"Misalnya operasional bus, pesawat, dan moda transportasi lainnya seperti apa. Kebijakan harus ada konsekuensi logis, termasuk kebijakan kepada para pengusaha dan krunya. Hal seperti harus dijadikan keputusan baru agar bentuk pelarangan mudik secara esensi dan subtansi bisa sukses," ungkap dia.
Menurut dia, jika ada pelarangan mudik Lebaran tapi tidak ada kebijakan yang terintegrasi dan transportasi tidak dibatasi, maka pelarangan itu tidak bisa diterapkan secara maksimal.
Baca juga: Wajib Cicipi Lur, Ini Rekomendasi 5 Warung Bakso Enak di Wonogiri
"Pandemi ini sudah berjalan satu tahun, kami sudah mempunyai media pembelajaran. Saat dulu mudik dilarang tapi moda transportasi boleh beroperasi, masih ditemukan perantau yang pulang kampung," ujar Jekek.
Melindungi Semua Pihak
Di sisi lain, kata Bupati Wonogiri, para pelaku usaha transportasi, misalnya Perusahaan Otobus (PO), harus dirangkul dan diajak bicara dengan adanya kebijakan pelarangan mudik Lebaran. Sehingga, semua pihak bisa terlindungi dengan adanya larangan mudik.
"Mereka diajak berkomunikasi, apa solusi dari pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait. Jadi pelarangan mudik itu tidak menimbulkan persoalan baru. Misalnya para pengusaha transportasi merasa mendapatkan kebijakan yang kurang tepat," ujar dia.
Baca juga: Polres Wonogiri Percepat Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas
Dalam pelarangan mudik Lebaran, Jekek akan berkomunikasi dengan para paguyuban perantau Wonogiri di kota-kota besar. Pihaknya akan memberikan imbauan secara non formal kepada para paguyuban.
"Kami akan berupaya membangun pemahaman bagi para kaum boro. Pemahaman itu dilakukan secara edukatif, bukan secara instruktif. Kami edukasi dengan mengkomparasikan data Covid-19 di Wonogiri. Sebagian besae kasus Covid-19 di Wonogiri bermula dari klaster perjalanan," kata Jekek.
Koordinator Terminal Giri Adipura Wonogiri, Agus Hasto Purwanto, mengatakan, pihaknya belum menerima surat turunan dari Kementarian Perhubungan terkait pelarangan mudik Lebaran.
"Belum, kami masih menunggu petunjuk," kata Agus, Senin.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
