MPR tunggu putusan MK soal Century

Semarang (Espos)--Kasus Bank Century yang bergulir bagai bola panas sementara ini belum mengusik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk angkat bicara.

Lembaga tinggi negara itu memilih tetap bersikap pasif hingga ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membuktikan benar tidaknya dugaan korupsi dalam pengucuran dana senilai Rp 6,7 tirliun ke Bank Century yang melibatkan Wapres Boediono yang saat itu menjabat Gubernur BI.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“MPR tidak dalam posisi meminta mundur (Boediono maupun Sri Mulyani), kami sifatnya pasif saja,” ujar Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin sesuai megikuti Seminar Nasional “Menyikapi Constitutional Complain Indonesia” di Semarang, Jumat (11/12).

Jika akhirnya DPR lewat Pansus angketnya menduga adanya pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden atau Wakil Presiden sesuai dengan UU, menurutnya, itu perlu dibuktikan dulu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Jika memang tuduhan itu terbukti benar, jelasnya, maka MPR bisa menindaklanjutinya.

Dijelaskan Lukman yang juga menjabat Ketua DPP PPP itu, upaya tindak lanjut tersebut bisa sampai pemberhentian Presiden atau Wapres dari jabatannya dengan pedoman putusan MK tersebut.

Pada bagian lain, disinggung tentang pemanggilan Menteri Keuangan Sri Mulyani oleh PPP, Lukman menjelaskan pemanggilan itu dilakukan untuk memperoleh informasi yang komprehensif menyangkut kasus Bank Century.

“Di PPP ada tradisi tabayun atau klarifikasi. Kami menilai Sri Mulyani merupakan orang yang tepat untuk dimintai keterangan karena dia menjabat selain Menko Perkonomian, Menteri Keuangan dan Ketua KSSK,” ujarnya.

Selain Sri Mulyani, sejumlah pejabat lain terkait seperti mantan Wapres Jusuf Kalla, dan Kepala BPK akan dipanggil pula.
“Pandangan PPP, kasus Century ini sangat penting bukan saja pada penegakkan hukum tapi juga menyangkut sistem kenegaraan kita,” pungkasnya.

kha