MPR Marah Anggaran Berkurang, Menkeu: Fokus Corona!

Kemarahan MPR dipicu tindakan Sri Mulyani yang dua kali tidak hadir memenuhi undangan MPR umtuk membahas pemotongan anggaran tersebut.

 Wakil Ketua MPR RI dari DPD, Fadel Muhammad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta protes anggaran turun terus sehingga pimpinan MPR kompak mendesak Jokowi mencopot Menkeu, Sri Mulyani. (Suara.com)

SOLOPOS.COM - Wakil Ketua MPR RI dari DPD, Fadel Muhammad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta protes anggaran turun terus sehingga pimpinan MPR kompak mendesak Jokowi mencopot Menkeu, Sri Mulyani. (Suara.com)

Solopos.com, JAKARTA — Sejumlah anggota MPR mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani karena kebijakannya memotong anggaran di lembaga negara ini. Sri Mulyani menyebut pemotongan anggaran di MPR karena negara sedang fokus menangani pendemi corona.

Kemarahan MPR dipicu tindakan Sri Mulyani yang dua kali tidak hadir memenuhi undangan MPR umtuk membahas pemotongan anggaran tersebut.

Menanggapi desakan itu, Sri Mulyani Indrawati langsung mengeluarkan pernyataan. Menkeu berkilah tidak menghadiri undangan MPR karena bertepatan dengan rapat bersama Presiden dan Badan Anggaran DPR.

“Undangan dua kali, yaitu pada tanggal 21 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen,” tulis Sri dalam akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Rabu (1/12/2021), seperti dikutip Okezone.

Sementara itu, pada rapat tanggal 28 September 2021, agenda itu bersamaan dengan rapat banggar DPR membahas APBN 2022 di mana kehadiran Sri Mulyani wajib dan sangat penting. Maka dari itu, rapat dengan MPR diputuskan ditunda.

Baca Juga: Pimpinan MPR Curhat Anggaran Turun Terus, Minta Presiden Copot Menkeu 

“Mengenai anggaran MPR, seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran K/L harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk membantu penanganan Covid-19, di mana klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah,” lanjut Sri Mulyani.

Pernyataan Menkeu diamini Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Ia menyebut ketidakhadiran atasannya dalam rapat bersama Pimpinan MPR membahas anggaran MPR karena bertepatan dengan rapat bersama Presiden dan DPR.

“Undangan rapat dua kali yaitu tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga diwakili Wakil Menteri Keuangan. Tanggal 28 September 2021, bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN dan Menkeu harus hadir, dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda,” ujar Yustinus Prastowo, di Jakarta, Rabu(1/12/2021).

Ia lantas menjelaskan detail pernyataan Menkeu. “Seluruh anggaran Kementerian/Lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk membantu penanganan Covid-19 dikarenakan biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi dari Rp63,51 triliun menjadi Rp96,86 triliun, akselerasi vaksinasi Rp47,6 triliun, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah,” jelasnya.

Baca Juga: Pemerintah Siap Gelontorkan Rp4,3 Triliun untuk Proyek Kereta Cepat 

Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

“Anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN,” pungkasnya.

Salah satu yang menyuarakan pemecatan Menteri Keuangan adalah Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad.

Fadel mengaku kecewa karena Sri Mulyani memotong anggaran saat jumlah pimpinan MPR RI bertambah. Diketahui anggaran MPR dari 2016 sampai 2020 rata-rata tumbuh 0,9 persen.

Tidak hanya itu, terdapat kenaikan signifikan yang terjadi pada 2018, di mana MPR mendapatkan alokasi mencapai Rp1,04 triliun. Namun, anggaran MPR turun untuk dialokasikan ke penanganan pandemi Covid-19.

Fokus Corona

Menanggapi kritik dari MPR, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari angkat bicara.

Dirinya mengungkapkan pemotongan harus dilakukan karena negara masih fokus menangani Covid-19 dan membuat pemerintah memangkas anggaran sejumlah kementerian/lembaga.

“Sebagai upaya fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, seluruh k/l diminta melakukan refocusing,” terang Rahayu.

Namun, pemotongan anggaran dikecualikan bagi k/l yang menjalankan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Anggaran ditujukan agar bisa memberikan tambahan bantuan sosial dan bantuan UMKM serta membayar rawat pasien Covid-19 yang melonjak tinggi akibat varian delta,” pungkasnya.

Berita Terkait

Espos Plus

Rehabilitasi Pencandu Narkoba Lebih Efektif Secara Sukarela

+ PLUS Rehabilitasi Pencandu Narkoba Lebih Efektif Secara Sukarela

Kesukaleraan menjalani rehabilitasi lebih efektif mengentaskan pencandu narkoba. Pendekatan hukum acap kali membuat pengguna narkoba tiarap dan enggan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor.

Berita Terkini

+ PLUS Rehabilitasi Pencandu Narkoba Lebih Efektif Secara Sukarela

Kesukaleraan menjalani rehabilitasi lebih efektif mengentaskan pencandu narkoba. Pendekatan hukum acap kali membuat pengguna narkoba tiarap dan enggan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor.

Lokasi Kecelakaan Maut di Simpang Rapak Balikpapan Disebut-sebut Rawan

Kecelakaan maut di Jl. Soekarno-Hatta Kilometer 0, kawasan Turunan Rapak atau Turunan Kilo Kota Balikpapan, Kaltim, Jumat (21/1/2022) pukul 06.15 WITA disebut-sebut rawan kecelakaan.

Menteri LHK Siti Nurbaya Surati Semua Gubernur soal Perubahan Iklim, Ini Isinya

Perpres No. 98/2021 telah diundangkan sebagai implementasi pengendalian perubahan iklim serta untuk mendorong dan menata pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

+ PLUS Angka Putus Kuliah Masih Tinggi, Alasan Bantuan UKT Perlu Dilanjutkan

Penyaluran bantuan uang kuliah tunggal [UKT] perlu terus digulirkan mengingat angka putus kuliah yang tergolong tinggi.

Polisi Sebut Korban Meninggal Kecelakaan Maut di Balikpapan 4 Orang

Polisi merevisi data korban meninggal akibat kecelakaan maut di Jl. Soekarno-Hatta Kilometer 0, kawasan Turunan Rapak atau Turunan Kilo Kota Balikpapan, Kaltim, Jumat (21/1/2022) pukul 06.15 WITA.

Kecelakaan Maut Balikpapan, Begini Pengakuan Sopir Truk Tronton

Sopir truk tronton yang terlibat kecelakaan maut di Jl. Soekarno-Hatta Kilometer 0, kawasan Turunan Rapak atau Turunan Kilo Kota Balikpapan, Kaltim menuturkan kejadian sebelum kecelakakan.

Innalillahi! Truk Tronton Tabrak 20 Mobil dan Motor, 5 Orang Meninggal

Kecelakaan maut terjadi di lampu merah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat (21/1/2022) pukul 06.15 WITA sehingga menyebabkan 5 orang meninggal, 1 orang kritis, dan 13 orang luka berat.

Heroik! Warga Tonga Selamat dari Tsunami Seusai Berenang 27 Jam di Laut

Seorang pria warga Tonga bernama Lisala Folau, 57, mengaku berenang sekitar 27 jam setelah tersapu ke lautan selama tsunami dahsyat pada Sabtu (15/1/2022).

Bantah Tuduhan KPK, Begini Respons Hakim PN Surabaya Pascaterjaring OTT

Hakim PN Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat, menolak tuduhan KPK pascaterjaring OTT terkait kasus suap yang menjeratnya saat ini.

Begini Kronologi OTT KPK Kasus Suap Hakim dan Panitera PN Surabaya

KPK membeberkan kronologi OTT kasus suap melibatkan hakim dan panitera pengganti di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Rabu (19/1/2022).

10 Berita Terpopuler: Pesona Kemukus Sragen dan Kunker Puan ke Soloraya

Ulasan rombongan 12 bus pariwisata dari Magelang mengunjungi Gunung Kemukus di Sragen, Rabu (19/1/2022) dan kunker Puan Maharani ke Soloraya menjadi berita terpopuler di Solopos.com, Jumat (21/1/2022).

Solopos Hari Ini: Tantangan Meramaikan Pasar Legi

Ketua DPR Puan Maharani bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan bangunan baru Pasar Legi Solo.

Kabar Duka, Siswa Terjatuh ke Laut Saat PKL di Kapal

Siswa SMK itu diduga terjatuh saat melakukan aktivitas di kapal, dan pada saat bersamaan cuaca sedang hujan.

Ini Kode Praktik Suap yang Dipakai Hakim dan Panitera PN Surabaya

Komunikasi di antaranya dilakukan melalui sambungan telepon dengan menggunakan istilah “upeti” untuk menyamarkan maksud dari pemberian uang.

Terburu-Buru Mewujudkan Ibu Kota Baru Negara

Pembahasan hingga pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang hanya butuh waktu 42 hari. Lokasi calon ibu kota baru bukan daerah tak bertuan. Di sana banyak konsesi pertambangan dan kehutanan.

+ PLUS Studi Kasus Pelakor Serta Alasan Pria Memilih Berselingkuh

Sejumlah wanita yang mendapat label pelakor blak-blakan menyangkut hubungan terlarang dengan suami orang menjadi objek penelitian.