MPP Sragen Dibuka Desember, Bupati: Jangan Cuma Jadi Tempat Penitipan Pegawai

Solopos.com, SRAGEN — Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, mewanti-wanti 36 instansi pemerintah agar benar-benar berkomitmen memberikan pelayanan terbaik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sragen yang akan selesai dibangun. Ia meminta MPP agar tidak sekadar dijadikan tempat menitipkan pegawai tanpa ada komitmen untuk melayani publik.

Hal ini disampaikan Bupati Yuni saat mengumpulkan pimpinan instansi vertikal dan instansi Pemkab Sragen yang memiliki pelayanan publik, di Aula Citrayasa Rumah Dinas Bupati Sragen, Selasa (1/11/2022) siang.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Setelah dialog yang cukup lama akhirnya mereka menemukan kata sepakat untuk mewujudkan MPP sebagai sentra pelayanan paripurna. Kepastian komitmen 36 instansi tersebut dilakukan sebagai langkah awal untuk soft opening MPP yang direncanakan pada 15 Desember 2022 mendatang.

“Kami menekankan kepada seluruh pimpinan instansi vertikal untuk memberikan pelayanannya di MPP. Jadi mindset-nya itu bukan mereka [instansi vertikal] menitipkan pegawai di MPP tetapi MPP itu menjadi kantor mereka, yakni kantor bersama,” kata Bupati.

Baca Juga: Rp99 Miliar untuk Bangun Kantor Pemda Terpadu Sragen, Sebagian dari Utang 

Ia juga meminta jika sudah ada MPP, maka masing-masing instansi tidak membuka layanan di kantor masing-masing. Cukup di MPP.

Bupati menerangkan MPP bisa berfungsi optimal karena amanat Presiden Joko Widodo yang membutuhkan dukungan semua pihak. Dia mengatakan kalau di instansi masing-masing masih buka pelayanan yang sama maka untuk apa ada MPP.

“Pelayanan itu paripurna. Masyarakat keluar dari MPP bisa tersenyum. Kalau waktunya diatur jam sekian sampai jam sekian dan hanya buka 2-3 hari, buat apa? Makanya saya meminta komitmen mereka kembali,” jelas Yuni.

Yuni mengungkapkan soft opening akan diadakan 15 Desember 2022 sedangkan untuk grand opening kemungkinan dilaksanakan Januari atau Februari 2023. Ini karena menunggu kelonggaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang akan meresmikan.

Baca Juga: Ini Desain Keren Mal Pelayanan Publik Sragen

Kantor Imigrasi Surakarta juga ikut bergabung dalam MPP untuk pelayanan perdana di Sragen. “Hari ini juga saya membuat draf MoU [memorandum of understanding] agar dipelajari dan direvisi bila diperlukan sehingga targetnya pekan depan sudah bisa tanda tangan,” katanya.

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sragen, Tugiyono, menyampaikan capaian pekerjaan pembangunan MPP sudah mencapai 94%. Sesuai dengan perjanjian kontrak, ujar dia, pekerjaan MPP itu selesai pada 26 November 2022 dan mulai 27 November 2022 sampai 14 Desember 2022 dilakukan pembenahan dan melengkapi fasilitas layanan.

“Kami di DPMPTSP akan melakukan bedol desa karena 1.200 jenis pelayanan di DPMPTSP akan dialihkan ke MPP semua. Ada 16 OPD [organisasi perangkt daerah] di lingkungan Pemkab Sragen juga wajib ikut, seperti DPMPTSP, Dispendukcapil, DPU, Disdikbud, Peternakan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Dinkes, dan seterusnya,” jelasnya.