MOTOGP DI INDONESIA : Kemenpora Terbitkan LOI Persyaratan Jadi Tuan Rumah
Jorge Lorenzo di Sirkuit Sentul (Okezone)

Motogp di Indonesia terus diupayakan. kali ini pemerintah telah membuat LOI sebagai persyaratan.

Solopos.com, JAKARTA – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI terus menindaklanjuti rencana membawa Motogp ke Indonesia. Mereka pun sudah membuat Letter of Intent (LOI) yang sudah ditandtangani untuk disampaikan ke sidang federasi balap motor dunia (FIM).

Seperti dilansir Detik.com, Rabu (18/11/2015) LOI itu ditandatangani langsung oleh Menpora Imam Nahrawi. Selanjutnya surat itu akan langsung dikirim ke Dorna Sport SL selaku operator Motogp. Kemudian LOI itu baru akan dibawa ke sidang umum Federation Internationale de Motocyclisme (FIM) di Wina, Austria, pada 21 November 2015mendatang.

Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, menyatakan LOI tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah Indonesia untuk menggelar Motogp. Dia menambahkan LOI itu merupakan salah satu syarat untuk menjadi tuan rumah Motogp 2017 seperti yang disebutkan oleh Dorna. Setelah LOI, urusan administrasi berikutnya adalah penyelesaian master plan untuk ajang tersebut.

"Kami juga sedang mengusahakan segera tersusunnya Keputusan Presiden sebagai payung hukum untuk penyelenggaraan Motogp 2017. Keputusan Presiden tersebut bisa juga sebagai landasan hukum untuk melibatkan banyak instansi baik pemerintah maupun swasta bagi suksesnya penyelenggaran Motogp 2017," ujar Gatot.

Kemenpora sendiri sudah berkomunikasi aktif dengan Dorna sejak bulan lalu. Bahkan Dorna sudah sempat berkunjung ke Indonesia dan meminta pemerintah serius dalam mewujudkan Motogp di Indonesia. Karena selain Indonesia, masih banyak negara yang berencana menggelar Motogp seperti Kazakhstan, Thailand, Finlandia, Brasil, dan Chile.

Gatot menambahkan ada beberapa hal penting yang disebutkan dalam LOI tersebut, seperti permintaan Indonesia untuk memegang hak penyelenggaraan Motogp dari musim 2017 sampai 2019. Juga, kontrak pemerintah dengan Dorna akan diselesaikan paling lambat akhir Januari 2016.

"Pemerintah Indonesia sepakat untuk memenuhi kewajiban admimistratif, teknis dan finansial, dan juga berhak atas keistimewaan fasilitas promosi yang diperolehnya baik langsung maupun tidak langsung, melalui berbagai media televisi nasional maupun internasional yang ada," sambung Gatot.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom