SLEMAN—Pemkab Sleman masih pikir-pikir menanggapi kebijakan moratorium atau penghentian sementara penerimaan calon PNS yang diberlakukan bagi seluruh daerah di Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini Sleman mengaku masih butuh banyak PNS baru.
Ditemui di halaman DPRD Sleman, Kamis (28/7) siang, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman, Iswoyo Hadiwarno mengatakan, Sleman masih kekurangan PNS, terutama di bagian staf fungsional umum.
Promosi Alarm Bahaya Partai Hijau di Pemilu 2024
“Kalau memang keputusan dari Pusat tetap moratorium, mau bagaimana lagi. Kita yang harus menyesuaikan,” kata Iswoyo.
Iswoyo memaparkan, saat ini jumlah total PNS di Sleman ada 12.303 orang. Dari jumlah itu, sekitar 8.500 PNS di antaranya adalah guru. Sekitar 2.500 lainnya adalah PNS di jabatan fungsional tertentu, seperti petugas penyuluh lapangan (PPL). Sisanya baru PNS staf fungsional umum.
Untuk menanggulangi adanya moratorium itu, BKD telah berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sleman untuk memaksimalkan kinerja PNS yang sudah ada.
Adapun Bupati Sleman Sri Purnomo menandaskan jika tahun ini pemkab Sleman tidak membuka pendaftaran PNS. “Kebijakan moratorium itu untuk menekan pengeluaran gaji aparat pemerintah,” kata Bupati seusai menghadiri pengukuhan susunan pengurus paguyuban dukuh Cokro Pamungkas di aula Bappeda Sleman.(Harian Jogja/Dinda Leo Listy)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
