Moratorium PNS, Pemkab Boyolali genjot TI

Bupati Boyolali, Seno Samodro. (dok Solopos)

Boyolali (Solopos.com)–Rencana moratorium perekrutan CPNS oleh pemerintah pusat membuat Pemkab Boyolali mengambil langkah seribu. Pemkab berencana menggenjot sisi teknologi informasi untuk menanggulangi penyetopan perekrutan CPNS mulai Septembr 2011 hingga Desember 2012.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Memang, kebutuhan CPNS di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Boyolali cukup banyak. Namun, jika keputusan pemerintah pusat demikian kita harus bisa mengambil langkah-langkah efektif. Salah satunya dengan mengoptimalkan kecanggihan teknologi informasi (TI),” papar Bupati Boyolali, Seno Samodro kepada wartawan, akhir pekan kemarin.

Bupati menambahkan generasi CPNS baru dianggap lebih melek teknologi. Sehingga bisa lebih dioptimalkan untuk menggunakan TI dalam bekerja. Misalkan saja dalam lelang, panitia yang menangani cukup tujuh orang saja. Selain itu, menggunakan proses lelang dan sebagainya menggunakan sistem komputerisasi.  Akan tetapi, hal ini tidak serta-merta bisa dilakukan. Jumlah personel panitia pengadaan lelang pun diatur dalam undang-undang.

Sementara itu, langkah lain yaitu dengan regrouping sekolah. Hal ini dilakukan untuk memadatkan para pengajar.  “Regrouping dilakukan bertahap sampai Desember mendatang. Langkahnya yaitu dengan mengurangi kepadatan guru. Jumlah guru di kota memang banyak namun, ini seimbang dengan jumlah sekolah yang juga banyak,” tambahnya.

Seno menerangkan pihaknya belum mendapat surat resmi baik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara maupun Badan Kepegawaian Nasional terkait moratorium CPNS. Selain itu, ia juga mempertanyakan apakah moratorium itu berlaku hanya perekrutan CPNS saja atau masih terbuka bagi pengangkatan pegawai tidak tetap (PTT).

Dijelaskan, pada awal tahun 2011 Pemkab Boyolali diminta menyetorkan data kebutuhan CPNS. Tercatat Pemkab Boyolali setidaknya membutuhkan lebih dari 1.000 CPNS untuk ditempatkan di berbagai SKPD. Sementara itu, setiap tahunnya sekitar 400-an PNS pensiun baik murni maupun dini.

Sedangkan per 1 Januari 2012 mendatang susunan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di lingkup Pemkab Boyolali menjadi 31 SKPD. “Kami masing menunggu edaran resmi dari pemerintah pusat. Apapun itu daerah diminta untuk siap melaksanakan,” tandasnya.

(rid)