SOLOPOS.COM - Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). (JIBI/Harian Jogja/Dok.)

Moratorium PNS berbuah dilema karena di lingkungan Pemprov Jateng saja bakal ada 2.700 orang yang memasuki masa pensiun pada tahun 2017 ini.

Semarangpos.com, SEMARANG — Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mencatat ada 2.700 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2017 ini. Padahal penerimaan pegawai baru masih belum bisa dilakukan seiring kebijakan moratorium penerimaan PNS yang digariskan pemerintah pusat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Jumlah tersebut sudah termasuk adanya tambahan pegawai limpahan dari [pemerintah] kabupaten dan kota ke [pemerintah] provinsi dan jumlah tersebut ada di semua tingkatan, mulai staf sampai pejabat eselon II,” kata Kepala BKD Jateng Arief Irwanto di Semarang, Jumat (10/3/2017).

Ia menyebutkan ribuan PNS yang akan pensiun itu, 941 orang diantara mereka merupakan pegawai pemprov yang bukan limpahan dari daerah. Sedangkan selebihnya mayoritas adalah guru yang mengajar di 597 SMA atau SMK di Jateng alias pegawai yang merupakan limpahan dari pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Jateng. “Sebagian lainnya [limpahan dari daerah yang akan pensiun tahun ini] adalah dari kehutanan, ketenagarakerjaan, perhubungan, dan lainnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan secara keseluruhan Pemprov Jateng masih kekurangan sekitar 8.000 PNS, meskipun ada penambahan dari kabupaten dan kota sehingga kini total PNS di lingkungan Pemprov Jateng mencapai 45.000 orang. “Kekurangan itu adalah baru perhitungan di akhir 2016, belum termasuk tambahan dari hasil gabungan jumlah pegawai yang akan pensiun limpahan dari kabupaten-kota,” katanya.

Dalam lima tahun ke depan, kata Arief, jumlah PNS di lingkungan Pemprov Jateng diperkirakan hanya tersisa 60% karena banyak pegawai yang akan pensiun, sedangkan penerimaan pegawai baru belum bisa dilakukan seiring moratorium PNS yang digariskan pemerintah pusat. “Gambarannya tinggal 60% PNS provinsi dalam lima tahun ke depan, kalau stagnan atau tanpa ada penambahan lagi yang baru hari ini,” ujarnya.

Diakuinya, moratorium PNS yang diberlakukan pemrintah pusat berbuah dilema. Kekurangan jumlah PNS bakal mengurangi kualitas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat Jateng. “Di sisi lain, banyak dinamika pembangunan yang harus dihadapi, baik antarpemerintah daerah di kawasan regional maupun terkait layanan publik,” katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya