MONOREL JAKARTA: 5 BUMN Ajukan 4 Jalur Baru

Ilustrasi

Promosi Bertabur Bintang, KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2024 Diserbu Pengunjung

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Bambang Susantono mengatakan pembangunan monorel oleh konsorsium BUMN ini menggunakan pola Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS). Untuk tahap pertama ada empat jalur yang diajukan. Jika disetujui nantinya digunakan sistem penugasan dari presiden untuk pembangunannya.

Kelima BUMN tersebut yakni PT Adhi Karya, PT Jasa Marga, INKA (Industri Kereta Api), PT Telkom dan LEN (Lembaga Elektronik Negara). Jalur yang diajukan yakni Bekasi Timur-Cawang sepanjang 18,1 kilometer (km), Cibubur-Cawang sepanjang 13,7 km, Cawang-Kuningan sepanjang 11, 6 km, dan Kuningan-Palmerah sepanjang 8,5 km.

“Apabila konsep ini disetujui maka akan ada pola penugasan dari presiden, seperti halnya penugasan presiden untuk PT KAI atau PT Pelindo 2. Nantinya ada penugasan presiden untuk konsorsium dalam rangka membangun jenis tranportasi monorel ini,” kata Bambang, saat rapat dengar pendapat di Kantor  Kementerian Perhubungan, Kamis (7/2/2013).

Ia mengaku dalam memutuskan pembangunan monorel ini harus ada kehati-hatian. Selain itu perlu dilihat juga keterpaduan dengan transportasi lainnya, sehingga bercorak rencana. Selain itu harus diperhatikan landasan izin dari Pemerintah Pusat untuk berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi, utamanya DKI dan Jawa Barat.

Lebih lanjut dijelaskan, perlu kajian mengenai jalur yang diajukan sebab dikhawatirkan sudah ada konsorsium lain yang juga mengajukan lajur yang sama. Setidaknya ada lima institusi di Pemerintah Pusat yang akan terlibat di dalamnya yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan BUMN.

Menurut Bambang, pihaknya membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk dapat melakukan kajian. Namun sebelum mendapatkan penugasan dari presiden harus ada persetujuan dulu dari Pemerintah Daerah yang akan dilintasi oleh jalur.

“Kami berharap mendapatkan perpres dalam waktu yang tidak lama. Kami siap tender, tapi tender investasi bukan tender pengadaannya pemerintah,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menyatakan, setuju dengan pembangunan jalur baru monorel tersebut. Bahkan pihaknya akan memberikan kemudahan jika proyek ini jadi dilakukan. Pasalnya ada beberapa permintaan yang diajukan untuk mempermudah pembangunan seperti, kemudahan perizinan, penggunaan ruang terbuka hijau (RTH) untuk halte, serta persegeran halte busway yang terkena tiang monorel.

“Gubernur Jawa Barat sudah sampaikan terbuka, dari Bekasi juga sama memberikan dukungan. Saya juga terbuka, silahkan. Kalau perlu dukungan kami, akan kita berikan, baik masalah properti dan lainnya seperti mengenai penggunaan RTH yang akan dipakai untuk stasiun, serta halte busway yang kena tiang tidak masalah,” kata Jokowi.

Mengenai tarif yang diberlakukan, Jokowi tidak akan ikut campur. Terlebih konsorsium kali ini tidak mengajukan subsidi dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, pihaknya juga akan memasukan proyek ini ke Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.

“Hal seperti itu jangan mempersulit, nanti diurus lah. Itu kan buatan kita semua,” ujarnya.

Direktur PT Adhi Karya, Kiswo Darmawan menyebutkan, bardasarkan hasil kajiannya tarif yang akan di kenakan kepada penumpang antara Rp10.000 sampai Rp15.000.

“Tarif ini tidak berhitung subsidi dan ini juga masih bisa bergerak, mohon dimaklumi,” tandasnya.