Money Politic, Nyata Tapi Susah Dibuktikan

Harianjogja.com, JOGJA- Laporan terkait beragam pelanggaran Pemilu terus bermunculan. Salah satunya dari Tim Indepedent Pemantau Pemilu (TIPP) Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Jogja.

Temuan pelanggaran yang dihimpun baik berupa dokumentasi foto maupun video. Mulai dari pelanggaran alat peraga kampanye (APK), pelibatan anak-anak dalam kampanye, pencoblosan tidak sesuai peraturan hingga praktik money politic atau politik uang yang dilakukan secara terang-terangan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Praktik politik uang terjadi hampir disemua daerah di DIY, baik Bantul, Gunungkidul maupun Kulonprogo,” ujar Konsultan TIPP UKDW Dhyana Paramita saat jumpa pers di gedung Rektorat, Senin (14/4/2014).

Fakta tersebut, setidaknya yang ditemukan ratusan anggota TIPP UKDW saat memantau pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April lalu. Yang mencengangkan, praktik politik uang itu tak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi dilaksanakan secara vulgar. Transaksi bisa dilakukan di masing-masing TPS.

“Tim bahkan ditawari amplop agar memilih si ini. Ada simpatisan PDIP membagikan uang dari caleg Demokrat,” ujarnya.

Meskipun fakta di lapangan ‘berbunyi’ demikian, namun sangat sulit menyeret pelaku politik uang ke ranah pidana. Sebab, ketika melaporkan adanya kasus politik uang yang ditanyakan adalah bukti audio dan visual.

“Kami sudah melapor namun kesulitan membuktikan karena tidak ada dokumentasinya. Pada pemilihan presiden mendatang kami akan membuktikan dengan kamera tersembunyi,” tukasnya.

Tidak hanya itu, hasil pantauan di lapangan menunjukkan banyak panitia pemungutan suara (PPS) yang bekerja tidak sesuai prosedur. Termasuk menjaga kerahasiaan pemilih ketika memilih calegnya.

Pemilu 2014 belum berjalan secara jujur dan adil (jurdil). “Rata-rata KPPS kurang paham perannya sebagai KPPS. Banyak yang belum paham Form C3. Begitu pula bantuan alat pencoblosan untuk lansia dan difabel sangat minim,” katanya.