Mogok Kerja Pegawai Pertamina, Bagaimana Pasokan BBM dan LPG?

Solopos.com, JAKARTA — Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) berencana menggelar aksi mogok kerja terkait sejumlah tuntutan kepada manajemen PT Pertamina (Persero).

Lantas, apakah hal tersebut bakal mengganggu kelancaran pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) jelang pergantian Natal dan Tahun Baru atau Nataru?

Promosi Sistem E-Katalog Terbaru LKPP Meluncur, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

FSPPB merupakan induk dari 19 anggota serikat pekerja di lingkungan Pertamina yang tersebar mulai dari Sumatra hingga ke Papua. Serikat pekerja yang tergabung itu juga terdiri atas pekerja yang berada di unit pemasaran, kilang, perkapalan, hingga di geothermal.

Dengan demikian, FSPPB menaungi anggota yang nantinya akan tergabung dalam aksi mogok kerja yang bakal digelar pada 29 Desember 2021 sampai dengan 7 Desember 2022.

Baca Juga: Dukung Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen, Ini Penjelasan Menteri PPN

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan, pihaknya akan tetap menjadikan pemenuhan kebutuhan BBM dan LPG, serta pelayanan ke masyarakat sebagai prioritas utama.

“Sebagai BUMN, Pertamina termasuk seluruh pekerja bertanggung jawab dalam menjalankan amanah pemerintah untuk memastikan ketahanan energi nasional,” katanya melalui keterangan resmi, dikutip Rabu (22/12/2021) seperti dilansir Bisnis.com.

Dia menuturkan, pekerja menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, serta menjalankan penugasan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM dan LPG hingga ke pelosok wilayah agar masyarakat terus dapat beraktivitas.

Menurutnya, manajemen juga akan melakukan antisipasi dan mitigasi untuk memastikan operasional perusahaan tetap dapat berjalan lancar, serta pelayanan BBM dan LPG tidak mengalami gangguan.

Baca Juga: Sambut Nataru, Indosat Ooredoo Siapkan Jaringan 44 Petabyte per Hari

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63/2004, infrastruktur energi yang berada di wilayah operasi Pertamina merupakan Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang harus terbebas dari ancaman dan gangguan.

Fajriyah menjelaskan, Pertamina sebagai perusahaan yang mengelola energi nasional bertanggung jawab dalam memastikan keamanan infrastruktur, termasuk usaha, kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi energi yang merupakan hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

“Untuk itu, kami berharap seluruh pekerja Pertamina ikut bertanggung jawab dalam mengamankan Obvitnas di area operasi, dan menjauhkannya dari segala ancaman dan gangguan sebagai bentuk kontribusi kepada bangsa dan negara, mengingat kawasan, infrastruktur, dan instalasi energi tersebut sangat diperlukan untuk melayani kebutuhan energi di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.