Moderasi dalam Keluarga Beda Agama

Artikel Mimbar Mahasiswa oleh Dwiky Bagas Setiawan ini telah dimuat di Harian Solopos, Selasa, 26 April 20022.

 Dwiky Bagas (Solopos/Istimewa)

SOLOPOS.COM - Dwiky Bagas (Solopos/Istimewa)

Salah satu topik yang akhir-akhir ini mengundang perdebatan yang menarik dan serius adalah mengenai relasi kebebasan beragama dan pro-kontra pernikahan beda agama. Topik ini selalu ada dan sering menjadi perdebatan mengingat masyarakat Indonesia yang plural. Karena itu, sangat memungkinkan terjadinya pernikahan dengan latar belakang perbedaan agama, suku, dan sebagainya.

Secara historis perdebatan menyangkut topik-topik tersebut telah dimulai dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) sebagaimana klausul Pasal 29 UUD 1945. Menarik sekali bahwa persoalan kebebasan beragama ini tidak pernah tuntas diperdebatkan sejak rapat di BPUPKI pada 1945 sampai sekarang. Akibatnya rumusan Pasal 29 yang berbunyi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” kemudian mengalami perubahan dalam rapat pada 18 Agustus 1945 menjadi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan terakhir itulah yang dipakai dalam konstitusi Indonesia sampai sekarang.

PromosiUMi Youthpreneur 2022 Bentuk Dukungan PIP Terhadap Wirausahawan Muda

Situasi ini dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika menjadi bangsa Indonesia yang multikultural. Keberhasilan dari proses-proses tersebut sangat ditentukan oleh kesediaan seluruh komponen bangsa untuk melakukan pembelajaran bersama secara terbuka dan jujur terhadap pengalaman sejarah berkaitan dengan keanekaragaman. Ada berbagai  kepentingan yang harus diperhatikan dan disikapi berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan kebebasan.

Implementasi dari prinsip-prinsip tersebut menjadi batu uji bagi perjalanan mewujudkan cita-cita membangun kebangsaan multikultural Indonesia.

Menurut Prof. Musdah Mulia, saat ini terjadi polarisasi klaim yang membedakan antara agama asli versus tidak asli, agama induk versus sempalan, dan agama langit dan agama bumi. Polarisasi semacam itu berpotensi melahirkan tindakan diskriminatif, serta tidak kondusif bagi bangunan kebangsaan Indonesia yang multikultural ini.

Salah satu yang menjadi isu menarik perbincangan saat ini adalah pernikahan beda agama. Soal topik ini, menurut Abdul Moqsith Ghazali, ulama Islam terbelah ke dalam tiga kelompok. Pertama, ulama yang mengharamkan secara mutlak (Q.S. Al-Baqarah: 221) dan (Q.S Al-Mumtahanah: 10).

Kedua, ulama yang berpendapat keharaman menikah orang musyrik dan kafir sudah dibatalkan Q.S. Al-Maidah: 5 yang membolehkan laki-laki menikahi perempuan Ahli Kitab. Konteks permusuhan kaum musyrik itulah yang saat itu dikhawatirkan akan menghancurkan harapan suci pernikahan yang biasa disebut sebagai mitsaqan ghalidzan. Oleh sebab itu persoalan kafa’ah (kesetaraan) atau kesamaan dalam agama bagi pasangan yang mau menikah juga ditekankan dalam yurisprudensi Islam klasik.

Ketiga, ulama yang membolehkan secara mutlak. Ulama terakhir ini melanjutkan asumsi ulama kedua yang tak tuntas. Jika ulama kedua hanya membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab, maka ulama terakhir ini membolehkan hukum sebaliknya, permpuan Muslimah menikah dengan laki-laki Ahli Kitab. Menurut kelompok terakhir ini, tak ada teks dalam al-Qur’an yang secara eksplisit melarang pernikahan beda agama.

Kemudian mitos nikah beda agama rawan konflik dan perceraian, kuat menancap dalam alam kesadaraan masyarakat. Sebenarnya permasalahan konflik keluarga bukan semata karena berbeda agama. Asalkan setiap pasangan suami istri mampu mengelola konflik dengan baik, takkan terjadi perceraian.

Menurut ulama ketiga ini, keluarga pernikahan beda agama (PBA) bisa saja menetralisasi perbedaan agama, ditutup oleh persamaan-persamaan dalam aspek lain. Orang bisa saja berpikir persoalan agama adalah urusan saya dengan Tuhan.

Faktor-faktor tersebutlah yang kadang mendorong mereka melakoni PBA. Kadang kita juga menemukan kasus suami istri PBA yang saling bermusuhan. Hal ini terjadi karena masing-masing meyakini agamanya sembari menyalahkan agama pasangannya. Ketika mengatakan agama kita benar, bukan berarti menyalah-nyalahkan atau mencaci maki.

Benny Ridwan dari IAIN Salatiga dalam bukunya berjudul Proses Menjadi Indonesia Negara, Kebebasan Beragama dan Pernikahan Beda Agama,  menyapaikan pasangan suami istri pernikahan beda agama mempunyai strategi untuk menjawab tantangan internal dan eksternal. Sangatlah menarik mencermati strategi dan kreativitas mereka mulai dari mengatur menu makanan, memilih simbol keagamaan di rumah, mengatur pendidikan anak, mengikuti tradisi keagamaan keluarga besar, dan sebagainya.

Untuk mengakhiri perdebatan dan sengkarut pernikahan beda agama ini, seluruh elemen bangsa membangun sinergi, bergandengan tangan, bahu-membahu untuk menegakkan hak dan prinsip kebebasan beragama. Ada langkah  dan upaya konkret yang bisa dilakukan.

Pertama, rekonstruksi budaya melalui jalur pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya, baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Perlu sekali mengubah masyarakat yang eksklusif, intoleran, dan senang kekerasan menuju budaya inklusif, toleran, cinta damai, dan pluralis.

Kedua, merevisi sejumlah undang-undang dan peraturan yang tidak kondusif bagi terwujudnya kebebasan beragama di Tanah Air.

Ketiga, reinterpretasi ajaran agama sehingga tersosialisasikan ajaran agama yang membebaskan manusia dari berbagai belenggu kebencian menuju negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (kehidupan damai dan sejahtera).

Artikel Mimbar Mahasiswa oleh Dwiky Bagas Setiawan ini telah dimuat di Harian Solopos, Selasa, 26 April 20022.

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Mengayuh Sejarah Becak yang Lahir di Jepang sejak Restorasi Meiji

+ PLUS Mengayuh Sejarah Becak yang Lahir di Jepang sejak Restorasi Meiji

Di banyak negara berkembang di Asia dan Afrika, bahkan negara maju seperti di Jepang, becak masih menjadi sarana transportasi. Restorasi Meiji menjadi momentum sejarah lahirnya becak sebagai sarana transportasi di Jepang.

Berita Terkini

Eksplorasi Inovasi Energi 2022

Seiring dengan Pemberangkatan Tim Ekspedisi Energi 2022, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyajikan artikel opini bertajuk Eksplorasi Inovasi Energi 2022 di Rubrik Gagasan Solopos, Kamis 23 Juni 2022.

Career Advancement dengan Penguatan Soft Skills

Untuk dapat menyelesaikan masalah dan menciptakan ideasi baru dalam karier, setiap individu harus mampu berpikir kritis.

Swasembada Beras, Hil yang (Tak Lagi) Mustahal

Berbeda dengan keberadaan jalan tol, keberadaan infrastuktur penyedia air irigasi bagi lahan pertanian yang juga banyak dibangun belakangan ini, relatif jarang dibicarakan.

Merawat Kenangan

Merawat kenangan adalah sebuah bentuk penghargaan. Candi Borobudur layak mendapatkannya, karena kebanggaan bangsa.

Negara dan Dana Pesantren

Dosen UIN Raden Mas Said Solo dan peneliti Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara (PPM PIN) Zainal Anwar pada 23 Oktober 2021 menyajikan artikel opini bertajuk Negara dan Dana Pesantren dalam rangka Hari Santri tahun 2021. Dosen UIN Raden Mas Said Solo dan peneliti di Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara (PPM PIN), Zainal Anwar, 23 Oktober 2021, menyajikan artikel opini bertajuk Negara dan Dana Pesantren dalam Koran Solopos.

Beranda: Euforia Bank Digital, Pelajaran dari Bank MNC

Pada rubrik Beranda Koran Solo edisi 22 Oktober 2022 Hery Trianto, jurnalis Bisnis Indonesia. menyajikan kolom atau artikel opini bertajuk Euforia Bank Digital, Pelajaran dari Bank MNC.

Menolak Legalitas Nikah Siri

Penghulu Madya KUA Kecamatan Teras Boyolali yang juga Sekretaris  PW Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Jawa Tengah, Mahmuduzzaman, S.Ag., pada 21 Oktober 2022, menyajikan artikel opiini bertajuk Menolak Legalitas Nikah Siri di Kora Solopos.

Pemerataan Mutu Pendidikan Solo Raya

Khaerul Anwar sebagai pengawas SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada 20 Oktober 2021 berkontribusi pada rubrik Opini Gagasan di Harian Solopos melalui tulisan bertajuk Pemerataan Mutu Pendidikan Solo Raya.

Syafii Maarif Mengalahkan Rasa Takut

Kini, Buya Syafii Maarif berpulang pada usia 86 tahun. Seharusnya, 31 Mei 2022 Buya berulang tahun. Kita kehilangan sosok guru bangsa yang menjaga moral bangsa.

Apem, Kolak, dan Ketan

Pura Mangkunegaran bikin gebrakan kecil. Beberapa paket wisata disajikan untuk masyarakat umum. Antara lain paket kuliner khas Pura berupa apem, kolak pisang dan ketan.

Kue Ekonomi Lebaran

Lebaran tahun ini menjadi evidence alias bukti yang nyata. Mudik bukan sekadar perjalanan spiritual menengok kampung leluhur atau sungkem kepada orang tua, melainkan juga menjadi manifestasi geliat ekonomi wisata yang nyata.

Adil dalam Pikiran dan Perbuatan

Sekarang ini, orang cenderung menyukai informasi atau pendapat yang memperkuat keyakinan atau nilai-nilai mereka sebelumnya. Mereka mengabaikan bukti-bukti baru yang berbeda dengan keyakinannya.

Saling Menguatkan, Saling Memulihkan

Lebaran tahun ini, ada kebahagiaan membuncah. Kerinduan panjang tak bersua bakal terobati.

Mudik, Rohali, dan Rojali

Bayangkan perputaran uang yang tercipta dari sekitar 85 juta orang itu. Tentu tidak sedikit. Apalagi, dua tahun sudah agenda mudik ini tidak dilakukan. maria.benyamin@bisnis.com 

Hukum Cagar Budaya dan Agraria

Bagimana untuk mencegah terjadinya perusakan bangunan, struktur, situs cagar budaya terkait keberadaan masyarakat yang menempatinya? Tentu saja harmonisasi hukum antara UU Cagar Budaya dan UU Agraria perlu dijalankan.          

Surga Kuliner

Keunggulan kuliner Solo bukan muncul tiba-tiba, melainkan berakar dan bertumbuh seiring perkembangan kota.