MOBILISASI PNS BOYOLALI: DPRD Belum Terima Laporan Resmi

Ilustrasi PNS Boyolali (Dok/JIBI)

BOYOLALI-Ketua DPRD Boyolali, Slamet Paryanto, menjamin akan memproses dugaan intimidasi kepada pegawai negeri sipil (PNS) Boyolali, jika ada laporan resmi dari masyarakat.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

“Sampai sekarang tidak ada laporan resmi ke DPRD,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di Kantor DPRD Boyolali, Selasa (19/2/2013).

Jika ada laporan resmi, ungkapnya, DPRD akan segera meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk Bupati Boyolali, Seno Samodro. Jika terbukti ada aturan yang dilanggar, akan diproses sesuai mekanisme yang ada.

“Pada intinya DPRD siap menerima aduan dari masyarakat manapun, termasuk PNS. DPRD tidak akan membedakan perlakuan terhadap siapapun,” jelasnya.

Paryanto berpendapat acara silaturahmi seperti digelar di SMAN 1 Boyolali, Sabtu (9/2), sebenarnya hal biasa. Siapapun boleh mengadakan acara serupa. Apa yang disampaikan Sekda Boyolali, Sri Ardiningsih, menurutnya masih objektif. Ia juga menganggap mutasi yang dilakukan Bupati terhadap PNS di Boyolali, masih wajar karena didasarkan atas kebutuhan.

Sementara Presidium Masyarakat Transparansi Boyolali, Bramastao, meminta DPRD lebih aspiratif. Menurutnya, jika suatu persoalan sudah diberitakan di media, seharusnya DPRD lebih responsif, tidak menunggu ada laporan resmi dari PNS.

Ia meminta DPRD segera memanggil Bupati Boyolali, Sekda Boyolali, para pejabat yang terlibat pada kegiatan di SMAN 1 Boyolali dan kakak Bupati Boyolali, Seno Kusumoharjo, untuk dimintai keterangan. Bramastia meminta DPRD mengingatkan orang-orang tersebut agar melaksanakan kehidupan demokrasi di Boyolali, pada rel yang benar.

“Terutama terkait posisi seseorang yang notabene orang luar struktur birokrasi, tapi yang terjadi justru ikut mengatur birokrasi. Mengapa bisa terjadi, orang di luar strruktur, justru menceramahi orang struktur,” jelasnya

Jika mobilisasi PNS ini tetap berlanjut, ungkapnya, seharusnya PNS Boyolali berani menolak adanya intervensi orang-orang di luar struktural, terhadap birokrasi di Boyolali. Bramastia juga mempertanyakan peran partai politik (parpol) di Boyolali yang seolah tak bersuara, ketika hal ini terjadi. “DPRD sebenarnya pro rakyat atau pro penguasa,” sindirnya.