MOBIL MURAH : Dirjen Hubdar : Mobil Murah untuk Luar Jabotabek!
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)

Solopos.com, JAKARTA — Di tengah gegap gempita dukungan atas pengembangan mobil murah dan berteknologi ramah lingkungan (low cost green car/LCGC), Kementerian Perhubungan tetap menganggap perlu batasan jelas jumlah mobil itu. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso di Jakarta, Selasa (17/9/2013), menginginkan agar fokus distribusi mobil murah hanya sedikit di Jabodetabek karena kawasan tersebut dinilai sudah terlalu padat.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Evert Erenst Mangindaan mengingatkan masih terbatasnya infrastruktur jalan di Indonesia. Pernyataan itu menurut dia bukan bermaksud tidak mendukung program LCGC sebagaimana dikemukakan Menteri Perindustrian M.S. Hidayat.

M.S. Hidayat, sebelumnya, mengatakan rencana kementeriannya mendorong pengembangan produksi LCGC di Indonesia sebagai langkah persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN 2015. "LCGC ini sebetulnya persiapan menuju pasar bebas ASEAN 2015. Pada saat itu kita akan diserbu oleh produk yang sama, yang dijual oleh Thailand, Malaysia, dengan bebas," ujar Hidayat.

Menteri menjelaskan Indonesia akan mempersilakan agen tunggal pemegang merek (ATPM) memproduksi LCGC dengan diberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Sejauh ini telah lima perusahaan otomotif besar yang menyatakan akan ikut serta dengan total investasi sebesar 3,5 miliar dolar AS.

Terpisah Menteri Keuangan, Chatib Basri, menyatakan mobil murah yang sudah dirancang sedemikian rupa tidak akan menggunakan BBM bersubsidi. "Mobil LCGC kan enggak pakai BBM subsidi," ungkapnya.

Dalam Rancangan APBN 2014 dicantumkan, kuota BBM bersubsidi akan mencapai 48 juta kiloliter (KL) hingga 50,5 juta KL. Chatib berharap volume kuota bersubsidi tahun depan tetap terjaga. "Komisi VII mengusulkan 48-50,5 juta KL jadi harus diputus dalam range itu. Bisa jadi di bawah 50,5 juta KL tergantung pembicaraan Komisi VII dan Kementerian ESDM. Semoga realisasinya juga di bawah itu," jelas Chatib. (JIBI/Solopos/Detikcom/Antara)



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom