Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran? Mendagri Sebut Pelanggaran Kecil

Penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran dinilai Mendagri tidak usah dilakukan meski hanya dianggap pelanggaran kecil.

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau agar kepala daerah tak menggunakan mobil dinasnya untuk keperluan mudik Lebaran. Meskipun, dia mengakui kendaraan tersebut sifatnya melekat terhadap jabatan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Saya punya mobil menteri, tapi kalau mudik saya tidak pakai mobil dinas ini,” kata Tjahjo di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Menurut dia, kepala daerah ini juga diyakini memiliki kendaraan masing-masing. Namun, kendaraan dinas ini bisa saja dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk mudik Lebaran seandainya kepala daerah tersebut tidak memiliki mobil pribadi.

“Atau boleh juga pakai mobil dinas, kalau misal pas Lebaran itu, kepala daerah ingin berkunjung ke masyarakat, bukan pulang kampung,” tambahnya.

Selain itu, Tjahjo juga meminta agar para kepala daerah tegas menerapkan aturan soal penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi, misalnya saat mudik Lebaran. Sikap tersebut mengacu pada regulasi yang menjadi kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Kemendagri sendiri, kata dia, mengikuti aturan yang digagas Kemenpan-RB. Ia mengakui, ada penerapan regulasi yang berbeda-beda di sejumlah daerah. Kalau ada kepala daerah yang membolehkan, kata dia, dalam sebaiknya kembali berpedoman pada aturan pemerintah pusat.

“Kalau Kemendagri berpegang dari [peraturan] Menpan, kalau Menpan melarang, ya sudah. Ini terbilang pelanggaran kecil, sanksinya Menpan bisa kasih peringatan, namun hal ini [penggunaan mobil dinas untuk mudik] jangan dibudidayakan,” kata Tjahjo.