Mobil dinas baru Muspida tiba

Wonogiri (Solopos.com) – Meski sempat memicu kontroversi, pengadaan empat unit mobil operasional Muspida yang didanai APBD 2011 senilai Rp 1,03 miliar akhirnya terealisasi. Keempat mobil itu, Jumat (20/5) pagi tiba di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri dan langsung dimasukkan garasi.

MOBIL BARU -- Seorang petugas dari Dishubkominfo mengecek mobil dinas baru Muspida. Empat mobil itu tiba di Kompleks Sekretariat Daerah Wonogiri, Jumat (20/5) dan langsung dimasukkan garasi. (JIBI/SOLOPOS/Suharsih)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Wonogiri, Edi Sutopo, ketika dihubungi Espos, membenarkan empat mobil itu memang dibeli dengan dana dari APBD senilai Rp 1,03 miliar. Namun, mobil mana untuk siapa, pihaknya mengaku belum bisa memastikan.

“Mobil-mobil itu baru datang, belum sempat saya sampaikan ke Bupati. Rencananya Senin (23/5) baru akan saya laporkan. Jadi ya belum tahu mobil mana untuk siapa. Yang jelas dari kami hanya melaksanakan apa yang menjadi keputusan dalam APBD,” kata Edi. Termasuk soal Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang bulan lalu mendapat mobil baru dari Kejaksaan Agung dengan jenis yang sama apakah akan tetap diberi atau tidak, Edi mengaku belum tahu. “Tunggu saja nanti bagaimana keputusan Bupati. Pastinya karena mobil-mobil itu dibeli dengan uang APBD ya tetap asetnya atas nama Pemkab, hanya dipinjampakaikan untuk pimpinan Muspida,” tandasnya.

Sebagaimana diinformasikan, Pemkab Wonogiri pada 2011 ini menganggarkan dalam APBD untuk pengadaan mobil operasional empat pimpinan Muspida, yakni Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri (PN) dan Komandan Kodim 0728. Nilainya mencapai Rp 1,03 miliar.

Pengalokasian anggaran ini sebelumnya sempat menimbulkan pro dan kontra mengingat masih banyak proyek-proyek fisik yang lebih mendesak dibiayai namun tidak kebagian anggaran. Misalnya, jalan-jalan kabupaten yang rusak, bantuan perbaikan rumah tak layak huni, penanganan anak Balita gizi buruk, dan lain sebagainya. Pemkab maupun DPRD sudah diminta untuk meninjau kembali pengalokasian anggaran itu. Namun anggaran tetap diloloskan.

shs