Tutup Iklan

MK: Tuduhan ASN Tak Netral di Pilpres 2019 Tak Terbukti Meyakinkan

Bukti yang tidak meyakinkan ditemukan MK setelah hakim konstitusi memeriksa sejumlah bukti dari kuasa hukum Prabowo-Sandiaga. Salah satu bukti yang sudah diperiksa adalah video memuat pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar aparat TNI dan Polri turut mensosialisasikan program-program pemerintah.

MK: Tuduhan ASN Tak Netral di Pilpres 2019 Tak Terbukti Meyakinkan

SOLOPOS.COM - Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuka jalananya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. (Bisnis-Abdullah Azzam)

Solopos.com, JAKARTA -- Tidak ada bukti meyakinkan yang dihadirkan tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuktikan dalil ketidaknetralan aparatur negara sepanjang penyelenggaraan Pilpres 2019.

Ketiadaan bukti yang meyakinkan itu disampaikan Hakim Konstitusi Aswanto dalam pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019). Dalam pertimbangan MK yang dibacakan Aswanto, hakim konstitusi menganggap dalil ketidaknetralan ASN tak disertai bukti meyakinkan.

Bukti yang tidak meyakinkan ditemukan MK setelah hakim konstitusi memeriksa sejumlah bukti dari kuasa hukum Prabowo-Sandiaga. Salah satu bukti yang sudah diperiksa adalah video memuat pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar aparat TNI dan Polri turut mensosialisasikan program-program pemerintah.

“Hal itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan presiden sebagai kepala negara dan pemerintah,” ujar Aswanto.

Hakim konstitusi juga menganggap bukti-bukti tertulis yang diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga untuk membuktikan dalil ketidaknetralan ASN kurang kuat karena hanya mengandalkan fotokopi berita-berita daring. Menurut hakim konstitusi, fotokopi berita daring tidak bisa serta merta dijadikan bukti tanpa adanya lampiran lain.

“Bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon, adanya info bahwa polisi membuat tim buser mendukung paslon 01, mendata kekuatan capres hingga desa, seluruhnya hanya foto kopi berita online yang tidak serta merta bisa dijadikan bukti tanpa didukung bukti lain,” ujarnya.

Pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 hingga kini masih dilakukan. Pelaksanaan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 telah berjalan sejak pukul 12.40 WIB.

Berita Terkait

Berita Terkini

Lockdown Total Malaysia Diperpanjang 2 Pekan

Aturan lockdown total atau kontrol gerakan Malaysia yang dikenal sebagai MCO 3.0, diperpanjang dua pekan lagi, 15 Juni hingga 28 Juni 2021.

Begini Menag Sikapi Keputusan Haji 2021 Arab Saudi

Menteri Agama Yaqaut Cholil Qoumas menyatakan pemerintah tidak lagi fokus pada penyelenggaraan ibadah haji 2021 setelah keputusan Arab Saudi.

Angka Kematian Akibat Covid-19 di India Diragukan

Angka kematian resmi akibat virus corona di India semakin diragukan, seperti di Bihar yang temuan ribuan kasus Covid-19 tidak dilaporkan.

15 Anggota KKB Papua Dilumpuhkan, 4 Tewas Ditembak

Satgas Nemangkawi menundukkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang diklasifikasikan teroris di Papua.

Film Hong Kong Bakal Dikekang UU Keamanan Nasional

Hong Kong menginstruksikan sensor film apa pun yang dinilai bertentangan dengan UU Keamanan Nasional yang diberlakukan oleh China tahun lalu.

Songsong Pilkada 2024, Puan Maharani Konsolidasikan PDIP di Jatim

Baliho bergambar Ketua DPR Puan Maharani bermunculan di Jawa Timur menjelang Pemilihan Presiden 2024 dan Pilkada 2024.

Ditinjau Menteri PUPR, Proyek Pintu Air Demangan Baru Capai 60%

Selain kondisi pintu air Demangan lama yang sudah mengkhawatirkan, terjadinya perubahan iklim turut mengubah debit air sungai.

Kim Jong-un Sebut K-Pop Seperti Kanker Ganas

Pimpinan tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menyebut hallyu atau Korean wave bagaikan kanker ganas yang merusak anak muda Korea Utara.

Asyik, Wisata Kuliner Pasar Doplang Wonogiri Mulai Buka

Wisata Pasar Doplang Wonogiri khusus menyajikan kuliner/penganan tradisional dengan mengadopsi konsep transaksi zaman dahulu.

Teken MoU dengan LSPPO, FP UNS Bekali Lulusan dengan Kompetensi Pertanian Organik

FP UNS bakal menjadi tempat uji kompetensi dan membekali lulusan dengan sertifikat kompetensi bidang pertanian organik.

Kediri Canangkan Gempur Rokok Ilegal

Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur menggandeng Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk mencanangkan kampanye Gempur Rokok Ilegal.

Waduh, Ada Titik Api Baru di Pembatas Tangki Pertamina Cilacap

Pihak Pertamina Cilacap menjelaskan ada titik api baru di area 39 yang menjadi lokasi kebakaran tangki di kawasan kilang Jumat malam.