MK Putuskan KPK Bisa Objek Hak Angket, Ini Kata DPR

MK Putuskan KPK Bisa Objek Hak Angket, Ini Kata DPR

SOLOPOS.COM - Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK (KOMAS TAK) membentangkan spanduk di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/7/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Hafidz Mubarak A)

Anggota DPR menyambut putusan MK bahwa KPK menjadi objek hak angket.

Solopos.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena telah menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai obyek hak angket parlemen.

Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan mengingatkan kembali dalil parlemen bahwa bahwa KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Alhasil, pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang KPK tidak inkonstitusional.

“Sejak awal, KPK itu rumpun eksekutif, pembantu presiden di bidang penegakan hukum seperti polisi dan jaksa. Demi hukum, KPK jadi objek hak angket,” katanya seusai pembacaan amar Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 di Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Arteria mengatakan hak angket menjadi kewenangan konstitusional DPR semenjak pemberlakuan UUD 1945, UUD Republik Indonesia Serikat, UUD Sementara 1950, hingga kembali ke UUD 1945 plus hasil-hasil amandemennya seperti saat ini. Hak itu, tambah dia, melekat sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR.

Meski demikian, Arteria sepakat bahwa klasifikasi KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif tidak menjadikan independensi lembaga antirasuah itu hilang. Independensi KPK, ujar politikus PDIP ini, hanya ketika melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

“Selama menjalankan fungsi penegakan hukum itu tak boleh ada intervensi. Tapi hasil penegakan hukum itu boleh kita kritisi, cermati, dan koreksi,” ujar Arteria.

Hari ini, MK memutuskan KPK dapat menjadi obyek hak angket DPR sebagaimana termaktub dalam Pasal 79 ayat (3) UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. KPK dianggap masuk dalam klasifikasi lembaga penunjang di bidang eksekutif seperti halnya Polri dan Kejaksaan yang menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Berita Terkait

Berita Terkini

Hamil di Luar Nikah, Pelajar SMK Magelang Gugurkan Janin 8 Bulan

Pelajar SMK nekat melakukan aborsi pada janin 8 bulan yang ia kandung. Warga menemukan janin yang ia kubur dan melaporkannya ke polisi.

Daging Busuk Kedapatan Dijual di Pasar Tradisional Magelang

Tim Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, menemukan daging busuk dijual di pasar saat sidak pasar daging di beberapa pasar tradisional.

35 Jemaah Masjid di Gayam Sukoharjo Jadi Kontak Erat Pasien Covid-19

Sebanyak 35 jemaah Masjid Al Huda Darmosari, Kelurahan Gayam, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo menjadi kontak erat 1 jemaah positif Covid-19.

Warga Kawasan Aglomerasi Boleh Mengunjungi Objek Wisata Klaten

Pemkab Klaten akhirnya tak membatasi daerah asal pengunjung objek wisata. Namun, para pengelola harus tetap menerapkan ketentuan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas.

Miris, Pelaku Pembakar Gadis Cianjur Ternyata Kekasih Sendiri

Polres Cianjur menangkap pria pelaku pembakar gadis bernama Indah Daniarti. Pelaku ternyata kekasih korban.

Tom Cruise Ngamuk Saat Syuting "Mission Impossible 7", Kenapa Ya?

Kesabaran Tom Cruise saat pembuatan Mission Impossible 7 sepertinya tengah diuji.

Resep Opor Ayam Khas Solo Sedap untuk Lebaran

Berikut resep opor ayam spesial khas Solo yang dapat disajikan saat Lebaran tiba untuk menjamu keluarga tercinta.

Cari Bandar Pil Koplo di Lapas Probolinggo, Polisi Pulang dengan Tangan Hampa

Berbekal informasi dari pengedar pil koplo yang mereka tangkap, Satnarkoba Polres Tulungagung Kota merazia Lapas Tulungagung. Namun mereka tak menemukan bandar maupun barang bukti dalam razia tersebut.

Pabrik Snack di Tegalmas Klaten Terbakar, Kerugian Rp500 Juta

Kuat dugaan, kobaran api itu bersumber dari penggorengan di tungku atau kompor yang telah disiapkan dua karyawan pabrik snack itu.

Berkah Bulan Puasa, Penjualan Eceran Maret 2021 Melejit dari Posisi Minus

Hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) mengindikasikan peningkatan kinerja penjualan eceran secara bulanan pada Maret 2021.

320 Bidang Tanah Telah Dibebaskan untuk JLT, 6 Pemilik Lahan Menolak

Pembayaran ganti rugi lahan dan bangunan milik masyarakat dilaksanakan di aula Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukoharjo, Senin (10/5/2021).

OTT Bupati Nganjuk, Diehard Orang Terbaik KPK

"Udah masuk list 75, tapi masih OTT smiling face with smiling eyes."