MK Putuskan KPK Bisa Jadi Sasaran Hak Angket DPR

MK Putuskan KPK Bisa Jadi Sasaran Hak Angket DPR

SOLOPOS.COM - Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa (kanan) menyampaikan laporan pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017), yang diwarnai walkout 4 fraksi. (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A)

MK memutuskan KPK bisa menjadi objek hak angket DPR.

Solopos.com, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hakim Konstitusi, Manahan MP Sitompul, mengatakan KPK masuk dalam klasifikasi lembaga penunjang di bidang eksekutif. Pasalnya, lembaga antirasuah menjalankan kebijakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan seperti halnya Polri dan Kejaksaan.

"Jadi KPK dapat menjadi objek hak angket. DPR dapat menggunakan hak konstitusionalnya hanya untuk mengawasi tugas dan wewenang KPK terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi," katanya dalam sidang putusan perkara No. 36/PUU-XV/2017 di Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Manahan mengakui bahwa KPK merupakan lembaga penunjang eksekutif yang independen. Namun, kata dia, sifat independen dari pemerintah itu adalah dalam rangka tugasnya, bukan berarti KPK di luar cabang kekuasaan eksekutif yang tak dapat diselidiki oleh DPR.

"Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Meski demikian, putusan Majelis Hakim Konstitusi tidak bulat. Empat hakim konstitusi Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Para pemohon perkara No. 36/PUU-XV/2017 meminta MK menguji Pasal 79 ayat (3) UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Pasal tersebut berbunyi, “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya, dalam Bagian Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 disebutkan bahwa objek hak angket adalah “Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian".

Pengujian norma hak angket muncul setelah pertengahan tahun lalu DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR tentang KPK. Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra karena interpretasi berbeda terkait objek hak angket.

DPR menafsirkan KPK merupakan lembaga pelaksanaan UU sehingga kebijakan-kebijakannya dapat diselidiki lewat hak angket. Sebaliknya, kubu kontra meyakini KPK merupakan lembaga independen di luar pemerintah sehingga tidak bisa dijadikan sasaran hak angket.

MK pun kebanjiran permohonan uji materi norma hak angket. Selain perkara No. 36/PUU-XV/2017, gugatan lainnya adalah No. 37/PUU-XV/2017, No. 40/PUU-XV/2017, dan No. 47/PUU-XV/2017. Namun, perkara terakhir dicabut Busyro Muqoddas dkk selaku pemohon pada 7 Desember 2017 karena kecewa dengan dugaan pelanggaran etik Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat.

Berita Terkait

Berita Terkini

35 Jemaah Masjid di Gayam Sukoharjo Jadi Kontak Erat Pasien Covid-19

Sebanyak 35 jemaah Masjid Al Huda Darmosari, Kelurahan Gayam, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo menjadi kontak erat 1 jemaah positif Covid-19.

Warga Kawasan Aglomerasi Boleh Mengunjungi Objek Wisata Klaten

Pemkab Klaten akhirnya tak membatasi daerah asal pengunjung objek wisata. Namun, para pengelola harus tetap menerapkan ketentuan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas.

Miris, Pelaku Pembakar Gadis Cianjur Ternyata Kekasih Sendiri

Polres Cianjur menangkap pria pelaku pembakar gadis bernama Indah Daniarti. Pelaku ternyata kekasih korban.

Tom Cruise Ngamuk Saat Syuting "Mission Impossible 7", Kenapa Ya?

Kesabaran Tom Cruise saat pembuatan Mission Impossible 7 sepertinya tengah diuji.

Resep Opor Ayam Khas Solo Sedap untuk Lebaran

Berikut resep opor ayam spesial khas Solo yang dapat disajikan saat Lebaran tiba untuk menjamu keluarga tercinta.

Cari Bandar Pil Koplo di Lapas Probolinggo, Polisi Pulang dengan Tangan Hampa

Berbekal informasi dari pengedar pil koplo yang mereka tangkap, Satnarkoba Polres Tulungagung Kota merazia Lapas Tulungagung. Namun mereka tak menemukan bandar maupun barang bukti dalam razia tersebut.

Pabrik Snack di Tegalmas Klaten Terbakar, Kerugian Rp500 Juta

Kuat dugaan, kobaran api itu bersumber dari penggorengan di tungku atau kompor yang telah disiapkan dua karyawan pabrik snack itu.

Berkah Bulan Puasa, Penjualan Eceran Maret 2021 Melejit dari Posisi Minus

Hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) mengindikasikan peningkatan kinerja penjualan eceran secara bulanan pada Maret 2021.

320 Bidang Tanah Telah Dibebaskan untuk JLT, 6 Pemilik Lahan Menolak

Pembayaran ganti rugi lahan dan bangunan milik masyarakat dilaksanakan di aula Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukoharjo, Senin (10/5/2021).

OTT Bupati Nganjuk, Diehard Orang Terbaik KPK

"Udah masuk list 75, tapi masih OTT smiling face with smiling eyes."

8 Desa di Karanganyar Ini Harus Bersiap Hadapi Kekeringan

Dilakukan pengeboran sumur dalam di beberapa lokasi di Karanganyar agar kebutuhan air bersih warga di wilayah kekeringan terpenuhi.

4 Orang Sudah Negatif, Tinggal 4 Pegawai Kantor Imigrasi Solo Positif Covid-19

Kantor Imigrasi Solo membuat mekanisme work from home (WFH) dan work from office (WFO), WFH diprioritaskan untuk pegawai lansia dan memiliki komorbid.