SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi


Jakarta–
Kontroversi mengenai materi RPP Penyadapan terus berlangsung. Bila memang benar kewenangan KPK melakukan penyadapan menjadi salah satu cakupannya, maka KPK tidak berkewajiban untuk mematuhinya karena punya posisi hukum lebih tinggi.

“Kewenangan KPK dari UU, tidak masalah jika tidak taat terhadap RPP. Tidak melanggar hukum,” ujar Ketua MK Mahfud MD yang ditemui di ruang kerjanya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (16/12).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Bila memang dirasa perlu ada aturan hukum mengenai tata cara dan mekanisme bagi lembaga negara melakukan penyadapan, menurutnya, payung hukum yang tepat adalah UU. Di sana bisa dijelaskan lembaga mana yang bisa melakukan penyadapan, batasan keperluan penyadapan, siapa pihak yang bisa disadap dan kewenangan pemberian ijin ada di mana.

“Masalah penyadapan menyangkut HAM, sebab itu aturannya hanya bisa dimuat dalam UU. Tidak bisa dalam RPP, sebab tidak sejalan dengan konstitusi,” jelas Mahfud.

dtc/isw

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya