Mitra Ojol Rancang Demo Tolak PPKM, Operator Cuci Tangan

Mitra operator aplikasi ojek online dikabarkan merancang demo menolak PPKM namun operator aplikasi transportasi online cuci tangan.

 Ilustrasi pengemudi ojek daring Grab. (Bisnis-Reuters-Beawiharta)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi pengemudi ojek daring Grab. (Bisnis-Reuters-Beawiharta)

Solopos.com, JAKARTA — Mitra operator aplikasi ojek online dikabarkan merancang demonstrasi menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo. Menanggapi rencana demo tolak PPKM itu, operator aplikasi transportasi online pun cuci tangan.

Grab Indonesia menyampaikan klarifikasi resmi secara terkait dengan adanya isu rencana seruan aksi nasional terhadap penolakan PPKM Darurat Jawa–Bali. President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menuturkan belakangan ini marak beredar informasi yang tersebar melalui pesan instan dan memuat tangkapan layar yang mengindikasikan bahwa Grab dan beberapa platform teknologi lain akan menjadi salah satu pendukung aksi massa yang akan berlangsung di Jakarta, Sabtu (24/7/2021).

Baca Juga: Rayakan Kemerdekaan, 150 Orang Tewas Akibat Penembakan di AS

Terkait dengan informasi tersebut, dia menegaskan bahwa Grab tidak terlibat dalam gerakan demo tolak PPKM ini. “Informasi yang tersebar melalui pesan instan dan memuat tangkapan layar yang mengindikasikan bahwa Grab akan menjadi salah satu pendukung aksi massa. Dalam hal itu penyertaan logo perusahaan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya melalui siaran pers, Jumat (23/7/2021).

Ridzki juga mengingatkan bahwa para mitra pengemudi dan pengiriman Grab terikat oleh kode etik. Salah satunya, ketentuan yang mengatur untuk tidak terlibat atau memprovokasi mitra lain untuk melakukan kegiatan yang dapat merusak fasilitas umum atau merugikan pihak lain, dan atau merugikan pihak manapun tidak terkecuali merugikan Grab.

Tanggung Jawab Pribadi

Atas ketentuan ini, mitra yang terlibat akan bertanggung jawab secara pribadi dan karenanya membebaskan Grab dari segala pertanggungjawaban, atas setiap perbuatan yang dilakukan secara individu atau bersama-sama pihak lain, dengan latar belakang atau tujuan politik atau idealisme tertentu, menggunakan atau tidak menggunakan atribut, merek atau logo Grab, atau visual lainnya yang dapat diasosiasikan dengan Grab.

Dengan demikian, tegasnya, sikap dan opini yang diungkapkan oleh mitra pengemudi dan pengiriman Grab seluruhnya bersifat pribadi dan tidak mencerminkan opini atau sikap Grab sebagai perusahaan. Sejak awal pandemi, Grab mengklaim telah berkoordinasi dengan pemerintah dan mendukung penuh upaya penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional melalui berbagai inisiatif.

Baca Juga: Dipakai Luas di Indonesia, Vaksin Sinovac Tak Dipercaya di Singapura

Sebelumnya, Mitra Ojek Online (Ojol) mengeluh dan merasa dirugikan karena namanya dicatut dalam poster seruan aksi nasional demo untuk menolak PPKM di media sosial. Atas hal itu, Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono meminta kepolisian untuk mengusut pencatatan identitas tersebut.

Seperti diketahui baru-baru ini ramai beredar poster seruan aksi dengan ajakan longmarch dari Glodok ke Istana Negara, Jakarta, pada 24 Juli 2021 mendatang. Dalam poster yang menyatakan keberatan terhadap PPKM tersebut, dicantumkan identitas atau logo perusahaan aplikasi dan foto mitra ojol mulai dari ShopeeFood, Gojek, Grab, Aliansi Mahasiswa, sampai Persatuan Pedagang Kaki Lima.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Berita Terkait

Berita Terkini

Di Tengah Pandemi Covid-19 Pelanggan Indihome Tumbuh 12 Persen

Tumbuhnya bisnis internet plat merah ini seiring dengan kebutuhan masyarakat akan internet di masa pandemi.

Tak Rukun, Bupati Bojonegoro Bagi-Bagi Bansos Disidak Wakilnya Sendiri

Bahkan ada kejadian lucu saat kegiatan sang bupati disidak oleh wakilnya sendiri.

Kena! Bupati Koltim Ditangkap Saat Hendak Ubah Tempat Transaksi Suap

Saat hendak meninggalkan rumah dinas itulah tim KPK langsung menangkap Bupati, Anzarullah dan beberapa ajudan.

Diduga Terima Rp2 Miliar, Irjen Pol Napoleon Jadi Tersangka Pencucian Uang

Penyidik menemukan aliran dana senilai Rp 2 miliar dari suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Kebangeten! Baru Tiga Bulan Menjabat Sudah Korupsi, Dana Bencana Lagi....

Andi Merya bersama Kepala BPBD Koltim, Anzarullah pada Maret/Agustus 2021 menyusun proposal dana rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana.

Pengamat Nilai Langkah PSI Menyerang Anies Baswedan Naif

Semua tokoh siapapun dia tidak hanya Anies ada plus dan minusnya.

Gilaa...Jadi Lahan Korupsi Alex Noerdin Cs., Masjid Sriwijaya Tak Selesai Dibangun

Alex Noerdin disebut menerima aliran dana Rp2,4 miliar terkait proyek pembangunan masjid.

Terlalu! Alex Noerdin Juga Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Masjid

Alex Noerdin disebut menerima aliran dana Rp2,4 miliar terkait proyek pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang.

Update Covid-19 Hari Ini: Kasus Positif 2.720, Jatim Masih Terbanyak

Jawa Timur menyumbang kasus terbanyak pada hari ini yaitu 295 kasus.

Luhut Ingin Bagikan Uang Denda Rp100 Miliar dari Aktivis untuk Papua

Semestinya Luhut cukup menyampaikan klarifikasi atas penyampaian riset yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia.

Jokowi Ingatkan Vaksinasi dan Prokes Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Presiden Jokowi mengatakan fokus pemerintah dalam  penanganan pandemi Covid-19 yaitu  percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan.

3 Menteri Teken SKB, Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Muhadjir Effendy menuturkan penetapan libur nasional dan cuti bersama tetap berdasarkan perkembangan pandemi Covid-19.

Emerson Yuntho Keluhkan Pungli di Samsat, Mahfud Md: Konkret Saja, Sebut!

Menko Pohukam Mahfud Md minta Emerson Yuntho untuk menyebut nama samsat yang masih melakukan praktik pungli agar bisa ditindak.

Tahun Depan Tak Ada Lagi BST Rp300.000/Bulan Lur

Mensos Tri Rismaharini mengisyaratkan tak akan ada lagi bantuan sosial tunai (BST) pada tahun depan.

Posko PPKM Desa Kunci Pelihara Disiplin Prokes

Kesadaran memelihara disiplin protokol kesehatan perlu partisipasi masyarakat dan peran posko PPKM di desa/kelurahan. Penurunan kasus yang terjadi beberapa pekan terakhir diyakini sebagai hasil kerja kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai dari darurat hingga level 1-4.

Luhut Juga Gugat Haris Azhar dan Fatia Rp100 Miliar, Pengacara: Tidak Bermartabat!

Selain melaporkan ke polisi, Luhut Pandjaitan juga mengugat perdata Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti senilai Rp100 miliar.