Misinformasi & Disinformasi Adang Media Massa saat Pandemi Covid-19
Salah satu berita disinformasi terkait air wudu yang bisa menghancurkan virus corona. (Semarangpos.com-Pemprovjateng)

Solopos.com, SOLO — Media massa masih menemui banyak kendala melawan misinformasi dan disinformasi terkait pandemi Covid-19 atau infodemi. Rendahnya kepercayaan publik terhadap media massa menjadi salah satu alasan mengapa sulit mengatasi infodemi di tanah air.

Banyak anggapan muncul kondisi ini terjadi pada era post-truth. Namun, berbeda bagi Direktur Eksekutif Remotivi, Yovantara Arief. Ia menilai tak pernah ada zaman truth, sehingga tak ada post-truth. Sebab, sebelum ada Internet, hoaks atau berita bohong sudah banyak berkembang.

Menurut dia, penurunan kepercayaan publik terhadap media terjadi akibat post-journalism, yakni media tak lagi menjadi penentu perbincangan publik. Perkembangan teknologi informasi mendorong demokratisasi klaim kebenaran bahwa semua orang bisa melakukan hal-hal untuk mempengaruhi isu publik sehingga berbuntut misinformasi dan disinformasi terkait pandemi Covid-19 itu.

Baca Juga: Peluang Bisnis Air Minum Isi Ulang

“Teknologi digital menjadi platform berkembangnya teori konspirasi dengan lebih organik. Misalnya, tuduhan konspirasi soal Covid-19, adalah kerangka besar dari hoaks-hoaks kecil seputar Covid-19 lainnya,” kata Yovantara, dalam webinar Jelang Setahun Pandemi: Berhasilkan Media dan Platform Mengatasi Infodemi? yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 8 Februari 2021.

Apa yang disampaikan Yovantara sejalan dengan temuan survei literasi digital yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), November 2020. Hasil survei itu memperlihatkan 34,3% responden menggunakan Internet untuk berkomunikasi melalui pesan singkat, kemudian 16,2% lainnya bermedia sosial.

Sementara itu, hanya ada 12,9% responden yang menggunakan internet untuk browsing dan 2,2% yang menyatakan sering mengakses portal berita online. Media sosial juga menjadi sumber informasi yang banyak diakses responden baru kemudian televisi dan berita online. Sebanyak 67,8% responden menyatakan informasi yang disampaikan di media sosial patut dipercaya lantaran memiliki data jelas dan lengkap.

Baca Juga: Peluang Bisnis Beanbag Nan Empuk

Kendala lain sulitnya memerangi infodemi adalah jurnalisme yang baik itu mahal baik dari segi produksi maupun marketing. Kondisi banyaknya orang mempercayai media sosial sebagai sumber informasi yang jelas dan lengkap justru berlawanan dengan demand mewujudkan jurnalisme yang baik.

“Problem utamanya orang Indonesia tidak literate soal informasi, tidak tahu bagaimana itu jurnalisme yang baik. Kita [media] perlu menciptakan market di mana orang-orang tahu apa itu jurnalisme yang baik,” ujar Yovantara.

Ia juga menyoroti soal kaburnya batasan antara fakta, hoaks, dan siapa yang menjadi pemeriksa fakta. Pemerintah melalui Kemkominfo memiliki kanal khusus untuk memeriksa fakta. Contoh ini terlihat pada pada kasus klaim pegiat lingkungan sawit merusak lingkungan yang dicap hoaks oleh pemerintah. Yang menjadi dasar pemerintah hanya satu, yakni pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.”Menjadi masalah ketika orang berkuasa mendefinisikan sesuatu itu hoaks atau bukan,” ujar dia.

Baca Juga: Jajal Peluang Bisnis Restoran Virtual

Kasus lain misalnya sebuah lelucon mengenai gambar amplop berisi uang Rp7.000 yang dikaitkan dengan politik uang pada pilkada 2020. Lelucon ini bisa fakta apabila dikaitkan dengan politik uang. Namun, menurut Yovantara, mengecap post ini sebagai misinformasi adalah menyesatkan. Sebab, kategori fakta, misinformasi itu spesifik.

“Kalau lelucon diberi cap sebagai misinformasi, berarti saat kita nonton film, film berarti juga misinformasi. Batasan fakta, misinformasi, lelucon jadinya lebur. Masalah berikutnya, ada pos satire yang dicap sebagai disinformasi,” tutur dia.

Salah satu inisiator Cekfakta.com, Wahyu Dhyatmika, menyebutkan kendala penanganan infodemi terjadi salah satunya tidak ada data memadai soal tipologi dan metode penyebaran infodemi. Hal ini terjadi lantaran kapasitas riset masih terbatas.

Baca Juga: Bertahan di Peluang Bisnis Nasi Biryani

“Ibarat kebakaran terus terjadi dan kita hanya memadamkan api. Tapi sumber apinya belum diketahui,” kata Wahyu.

Di sisi lain, masih ada ego sektoral di antara produsen cek fakta menangani misinformasi dan disinformasi terkait pandemi Covid-19 itu. Kondisi ini berdampak pada proses membagikan konten dan distribusi konten butuh penguatan. Selain itu perlu juga membikin metode yang bisa memastikan semua hoaks terdeteksi dan mereka yang terpapar hoaks memperoleh akses kepada cek fakta.

“Kolaborasi harus diperluas lagi. Jadi saat ini banyak media lokal yang belum terekspos dengan cek fakta. [..] Poin Yovantara juga penting, jurnalisme masih banyak PR untuk memastikan kualitasnya. Cek Fakta itu level berikutnya setelah menulis beritanya beres. Kalau nulis beritanya belum beres, bagaimana mau bikin cek fakta,” tutur Wahyu.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos



Berita Terkini Lainnya








Kolom