Solopos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, memberikan sindiran kepada pemerintah, terutama Menteri Perdagangan, terkait kelangkaan minyak goreng. Sindiran itu disampaikan Ganjar saat bertemu perwakilan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam forum High Level Meeting di Gumaya Tower Hotel, Kota Semarang, Selasa (22/3/2022).
Ganjar mengaku sebagai gubernur dirinya ikut malu dengan kondisi yang terjadi saat ini. Kondisi yang dimaksud Ganjar adalah kelangkaan minyak goreng di pasaran hingga membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Mohon maaf pak, silakan disampaikan ke Pak Mendag [Menteri Perdagangan] atau Menko. Kita tidak bisa lagi seperti ini karena muka pemerintah hari ini ditampar habis-habisan,” kata Ganjar.
Baca juga: Menteri Perdagangan: Stok Minyak Goreng Curah Aman, Tapi Harganya Naik
Dalam acara itu, perwakilan Kemendag, Direktur Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting, Isy Karim, turut hadir secara virtual.
Ganjar mengatakan, kebijakan penyesuaian harga dan subsidi minyak goreng tidak sesuai. Ia pun mengibaratkan kelangkaan minyak goreng sebagai tikus mati di lumbung padi.
“Kita ini produsen sawit terbesar, produsen minyak goreng terbesar dan kita seperti tikus mati di lumbung padi. Mohon maaf kalau kalimat saya kurang berkenan, karena kita kebingungan di daerah, karena semua produksi dan kebijakannya ada di pusat,” ujar Ganjar.
Apabila kebijakan atau tindakan ekstrem tidak diambil, Ganjar mengatakan kondisi yang sudah terjadi sejak akhir tahun lalu akan berlangsung lebih lama. “Mohon maaf pak rasanya saya sebagai gubernur saja ikut malu. Maaf sekali lagi ini harus saya sampaikan, karena mungkin suara saya mewakili banyak orang,” katanya.
Baca juga: Lihat Lukisan Wajahnya di Tengah Sawah, Begini Reaksi Ganjar
Ganjar mengusulkan Kemendag untuk mengatur perusahaan produsen minyak goreng. “Kalau kaitannya harga minyak dunia, mari untuk Merah Putih tidak mengambil untung banyak-banyak. Ini soal moralitas dan saya yakin Kementerian Perdagangan bisa melakukan itu,” tegasnya.
Menurut Ganjar, yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan mengendalikan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 20 persen. Idenya, adalah membebankan distribusi pada perusahaan.
“Tadi ide yang paling bagus adalah siapa yang mengawasi? Yang mengawsi produsen sendiri, bukan dari kita. Mereka yang mengawasi dan harus sampai pada rakyat. Jadi mereka dibebani, mohon maaf ini para pengusaha minyak goreng ya. Dibebani usaha untuk mendistribusikan kepada konsumen sehingga harganya bisa Rp14.000. Ini menurut saya penting,” tegasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
