Minimalkan Protes, Data Penerima Bansos JPS Covid-19 Sragen Lewati 5 Tahapan Filter

Solopos.com, SRAGEN -- Pemkab Sragen menyaring data penerima bantuan sosial atau bansos jaring pengaman sosial atau JPS Covid-19 melalui lima tahapan filter. Hal itu untuk meminimalkan protes karena kecemburuan sosial.

Banyaknya bansos di masa wabah Covid-19 berpotensi menimbulkan banyak komplain dan protes di masyarakat karena iri atau karena tidak dapat bantuan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dinas Sosial mengantisipasi komplain dengan memasang lima filter validasi data. Bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten cukup banyak.

Baru Pulang Dari Amerika, Warga Nguter Sukoharjo Positif Corona

Penerima bansos JPS Covid-19 Sragen itu tidak boleh tumpang tindih atau dobel. Kuncinya terletak pada akurasi dan validitas data penerima bantuan.

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sragen dr Finuril Hidayati menyampaikan ada warga yang komplain meski tidak banyak.

Identifikasi NIK

Dia mencontohkan pernah menyerahkan data keluarga miskin dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sekitar 3.000 keluarga untuk divalidasi ke desa. Begitu kembali ke Dinsos, bukannya data itu berkurang tetapi bertambah menjadi 4.900 keluarga.

“Karena begini kenyataannya, kami filter data itu pakai sistem di Dinsos," ujar Finuril saat berbincang dengan Solopos.com bersama Kepala Dinsos Sragen Joko Saryono, Selasa (5/5/2020), .

Penyekatan Lalu Lintas Pemudik Solo: 7 Mobil Dipaksa Putar Balik, 70 Lainnya Lolos

Data calon penerima bansos JPS Covid-19 itu kemudian divalidasi lagi dengan bantuan sistem kependudukan di Dispendukcapil. Langkah ini untuk mengidentifikasi nomor induk kependudukan (NIK).

NIK yang tidak valid dipilah. Setelah selesai dicek silang dengan data bantuan sosial dari APBN, seperti PKH, BPNT, dan perluasan BPNT. Dengan begitu ditemukan data yang bersih.

Penyaringannya belum cukup sampai di situ. Dia masih mengunggah ke grup Whastaap (WA) Camat untuk verifikasi lagi. Dari camat dikembalikan ke desa untuk verifikasi ulang. Syaratnya tidak boleh menambah, tidak boleh mengganti, tetapi bisa dikurangi.

Sudah Sembuh, Sumber Penularan Covid-19 Ibu Melahirkan Asal Boyolali Belum Ketahuan

“Ya, jadinya dari desa naik ke kabupaten kemudian kembali lagi ke desa. Validasi di tingkat desa yang terakhir menjadi acuan sehingga data di Dinsos bersih. Kalau desa boleh menambah maka belum tentu tambahan itu valid. Agak kejam memang,” ujarnya.

Meski demikian, dengan cara itu data penerima bansos JPS Covid-19 di Sragen benar-benar valid dan bisa meminimalkan komplain. Selain itu juga menghindari data ganda yang bisa berakibat tumpang tindih penyaluran bantuan.

Finuril mencontohkan data penerima bantuan dari Provinsi Jateng senilai Rp200.000/keluarga untuk tiga bulan datanya baru selesai validasi, Senin (4/5/2020) malam. Hal itu karena ada banyak pihak yang konsultasi ke Dinsos.

Kasus Ke-26 Positif Corona Solo Ternyata Istri Pasien Asal Mojosongo Yang Sudah Sembuh

Dia menyebut data usulan awal 43.000-an keluarga divalidasi menjadi 29.254 keluarga. Data itu kemudian disandingkan dengan data penerima bantuan sosial terpadu (BST) tinggal 27.646 keluarga. Data terakhir itulah yang dikirim ke provinsi.

Kuota BST

Kepala Dinsos Sragen Joko Saryono mengatakan adanya bansos sembako dari Pemkab sebanyak 59.087 paket memudahkan Dinsos memvalidasi data penerima BST dari kementerian sosial.

Dia mengatakan data penerima BST untuk tahap II yang dikirim ke Kemensos, Senin malam, sebanyak 26.910 keluarga dari kuota 37.000 keluarga. Kekurangannya sebanyak 7.208 keluarga untuk tahap III karena ada kuota 3.000-an keluarga.

130 Lansia di Wonogiri Terima Bantuan Rp351 Juta Saat Pandemi Corona

Koordinator Program Sembako Kemensos wilayah Sragen, Aditya Nanda, mengatakan banyak daerah termasuk Sragen yang tidak bisa memenuhi kuota BST dari pemerintah pusat. Kalau daerah tidak bisa memenuhi kuota itu, sisa kuota akan diambil alih secara sepihak oleh Kemensos.

“Selama ini Dinsos hanya mengurus soal data. Ketika pencairan Dinsos tak pernah dapat pemberitahuan. Seperti BST tahap I sudah cair lewat bank pemerintah tetapi datanya berapa tidak tahu,” katanya.