Minimalkan Penyimpangan, Elektronifikasi Bansos jadi Solusi

Solopos.com, SOLO--Elektronifikasi bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah menjadi salah satu solusi untuk meminimalkan penyimpangan maupun penyaluran yang salah sasaran.

Hal ini dikemukakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Solo, Bambang Pramono, menanggapi kasus korupsi Bansos yang menjerat Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.

Promosi Layanan Internet Starlink Elon Musk Kantongi Izin Beroperasi, Ini Kata Telkom

“Bansos dikucurkan pemerintah dengan tujuan untuk mendongkrak daya beli masyarakat khususnya menengah ke bawah karena terdampak pandemi Covid-19. Kalau mereka tidak bekerja tidak ada pemasukan apa-apa, maka harus ada Bansos. Akan tetapi, realisasi Bansos ini yang penting. Paling tidak, elektronifikasi sebagai solusi,” ujar dia, kepada wartawan, Senin (7/12/2020).

Bambang menjelaskan baiknya Bansos disalurkan dengan cara nontunai semua. Hal ini meminimalkan risiko penyelewengan dari kemungkinan dana bantuan disunat sebelum sampai ke penerimanya. Selain itu, cara ini juga dinilai agar tak terjadi salah sasaran penerima.

Pilkada Solo: Polresta Bentuk Tim Pengurai Kerumunan di TPS Saat Pemungutan Suara

Sebagai contoh, pemerintah daerah yang telah menerapkan elektronifikasi pada pemungutan pajak daerah maupun retribusi mencatatkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) rata-rata di atas 11%. Menurutnya, ke depan pembayaran nontunai tersebut didorong diperluas menyangkut transaksi pemerintah daerah. Dalam hal ini tinggal menunggu payung hukum dilaksanakannya elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP).

“Dengan elektronifikasi ini bisa dilihat potensi perekonomian daerah. Dari sisi pemda, mana sektor yang bermasalah mana yang berkembang. Kalau bermasalah dibantu, kalau berkembang bisa menjadi potensi PAD,” papar dia.

Di samping itu, di masa pandemi ini jika pemerintah tak mengucurkan Bansos, maka dimungkinkan terjadi inflasi lebih rendah lagi. Inflasi tinggi karena adanya permintaan. Meskipun, inflasi sekarang ini belum sama dengan tahun lalu. Pada November 20209 Kota Solo mengalami inflasi 0,17%. Capaian ini lebih rendah dari inflasi November dua tahun terakhir, yakni 0,18% (month to month).

“Inflasi tidak melulu jelek, asal bisa dikendalikan. Pilihannya sekarang kesehatan apa ekonomi, tapi yang dibutuhkan sebenarnya adalah keseimbangan. Jangan sampai masyarakat euforia lalu mengabaikan kesehatan,” kata dia.

Sejumlah Pihak Dorong Penyelidikan Insiden Penembakan 6 Pengikut Habib Rizieq

Optimistis Pemulihan Ekonomi

Ketua Tim Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Layanan Administrasi (SPPURLA) KPw BI Solo, Gunawan Purbowo, menambahkan BI optimistis pemulihan ekonomi nasional pada 2021 dapat terwujud dengan penguatan sinergi melalui 1 prasyarat dan 5 strategi.

Adapun 1 prasyarat tersebut adalah vaksinasi dan disiplin protokol Covid-19, dan 5 strategi respons kebijakan, yakni 1) pembukaan sektor produktif dan aman, 2) percepatan stimulus fiskal (realisasi anggaran), 3) peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran melalui kolaborasi dengan pemerintah kota, OJK, dan asosiasi dalam rangka percepatan penyaluran dana PEN, 4) stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial, dan 5) digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM.

“Bank Indonesia senantiasa berupaya mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah dengan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta stakeholder terkait,” jelas dia.