Minim Dana, Keraton Tetap Gelar Kirab 1 Sura

Ilustrasi (Foto: Dokumentasi)

SOLO- Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mengeluhkan ketidakjelasan bantuan dana peringatan malam 1 Sura tahun ini yang bakal dikucurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kendati demikian, upacara adat tersebut tetap berlangsung kendati dengan dana minim. “Kalau kesiapan upacara adat, kami selalu siap. Namun sampai saat ini kami mengakui belum ada dana bantuan dari pemerintah,” jelas Wakil Pengageng Sasana Wilapa, KP Winarno Kusumo, saat ditemui Solopos.com, di Keraton Kasunanan Hadiningrat Surakarta, Selasa (6/11/2012).

Winarno menjelaskan belum jelasnya bantuan dana dari pemerintah tidak menghambat pelaksanaan upacara adat yang diperingati setiap tahun. Namun, pihaknya mengatakan kemeriahan upacara adat tetap bergantung pada kesiapan dana.

“Jika mengacu pada tahun kemarin, dana yang dikeluarkan untuk upacara malam 1 Sura sekitar Rp150 juta. Itu pun tidak ada bantuan dana dari pemerintah. Dana berasal dari donatur maupun Sentana. Nah, jika tahun ini pemerintah tak memberikan bantuan, ya kami gelar upacara adat sesuai kemampuan dana. Dana nanti mencakup uga rampe,” ujarnya.

Winarno mengakui bantuan dana dari pemerintah guna upacara adat telah mandek sejak 2010 lalu. Padahal, sebelumnya dana bantuan selalu cair dengan angka di bawah Rp50 juta.

“Upacara adat ini bukan kepentingan pribadi Keraton, tapi kepentingan warga masyarakat luas bahkan bersifat nasional. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk petugas keamanan saat puncak kirab malam 1 Sura sedang berlangsung, tentu membutuhkan dana banyak,” jelas Winarno.

Senada, Pengageng Pariwisata dan Museum 3, KRMH Satryo Hadinagoro, menjelaskan bahwa pihak Keraton belum detail membahas mengenai kegiatan upacara adat malam 1 Sura.

“Upacara adat yang berlangsung turun temurun tetap kami laksanakan. Pembahasan detailnya dalam waktu dekat ini,” jelasnya.

Satryo mengatakan pemerintah semestinya bertanggung jawab atas upacara adat yang bertaraf nasional. “Perlu dipahami bahwa upacara adat perlu dilestarikan. Dan acara ini bukan milik Keraton, tapi milik nasional. Nah, persepsi itulah yang harus menjadi perhatian semua pihak terutama pemerintah. Apabila ada penyamaan persepsi, akan tumbuh tanggungjawab bersama,” ujarnya.